Nasionalisme LPDP: Habis Manis Sepah Dibuang
Tulisan dari Fadly Zikry tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLPDP sejatinya adalah hutang seumur hidup. Hutang yang tidak tercatat di neraca keuangan, tetapi terpatri di nurani. Batin ini menolak ketika hutang itu dianggap lunas setelah hitungan tahun pengabdian.
LPDP bukan pula bingkisan yang dibuka, dinikmati, lalu dianggap selesai ketika kewajiban administratif terpenuhi. Uang pajak yang membiayai pendidikan para penerima beasiswa itu adalah hutang yang tak akan pernah lunas.
Saya membayangkan wajah-wajah rakyat biasa yang membayar pajak pedagang kecil, buruh, pegawai rendahan yang mungkin tak pernah bermimpi sekolah hingga luar negeri. Dari keringat merekalah biaya itu terkumpul. Dari pengorbanan merekalah tiket pesawat, biaya kuliah, dan biaya hidup itu dibayar. Lalu bagaimana mungkin semua itu dianggap selesai hanya karena kontrak kerja telah lewat beberapa tahun?
Lebih menyakitkan lagi ketika mereka yang telah menikmati fasilitas LPDP, tetapi tidak kembali mengabdi sesuai komitmennya. Janji yang dulu diucapkan dengan penuh keyakinan, mendadak kehilangan makna. LPDP seolah hanya batu loncatan, komitmen berubah menjadi pengkhianatan terhadap keringat pembayar pajak.
Lalu datanglah kalimat itu kalimat yang mengguncang kesadaran siapa pun yang masih memiliki nurani kebangsaan “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan”
Itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah tamparan keras. Tamparan bagi jiwa nasionalisme siapa pun terlebih bagi seseorang yang pernah menjadi penikmat pajak negara melalui LPDP. Bagaimana mungkin seorang penerima beasiswa negara memiliki moralitas rendah seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang yang dibesarkan oleh dana publik justru memutuskan bahwa generasi setelahnya tak lagi perlu menjadi bagian dari bangsa ini?
Pertanyaan pun bermunculan. Apakah ini semata-mata krisis karakter? Ataukah ada yang salah dalam rekrutmen LPDP? Apakah semua proses benar-benar dijalankan? Atau apakah ada privilage yang bekerja dalam diam, meloloskan mereka yang seharusnya tak layak?
Belakangan, fakta lain terkuak. DS ternyata bukan berasal dari kalangan biasa. Suaminya, AP, diketahui adalah anak dari seorang pejabat eselon I ASN, mantan Sekretaris Jenderal sebuah Kementerian. Fakta ini seperti potongan puzzle yang melengkapi kecurigaan banyak orang.
Narasi bahwa LPDP kerap dinikmati oleh keluarga pejabat semakin menemukan pembenaran. Dan ironisnya, justru dari lingkaran yang seharusnya paling memahami arti pengabdian kepada negara, lahir pernyataan yang meruntuhkan makna kebangsaan itu sendiri.
Jika LPDP hanya dijadikan batu loncatan untuk ego pribadi, maka kita sedang menyaksikan pengkhianatan moral yang halus tapi nyata. Beasiswa yang seharusnya menjadi alat memajukan bangsa justru berpotensi memperkuat lingkaran privilage.
Sementara itu, di sudut-sudut negeri ini, banyak anak-anak muda dari keluarga biasa yang belajar di bawah redupnya lampu, yang berjuang menembus seleksi dengan harapan sederhana, kembali dan membangun negeri. Mereka membawa idealisme, bukan koneksi. Mereka membawa kompetensi, bukan privilage. Tetapi kesempatan tak selalu berpihak.
Kasus “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan” bukan sekadar kontroversi viral. Ia adalah alarm keras bagi lembaga penyelenggara LPDP. Jika benar ada privilage bagi keluarga pejabat, maka sudahi sekarang juga. Kembalikan LPDP pada ruh awalnya, membuka jalan seluas-luasnya bagi anak bangsa yang benar-benar ingin mengabdi. Utamakan meritokrasi. Tegakkan integritas seleksi tanpa pandang bulu.
Dibalik kegaduhan ini, ada banyak alumni LPDP yang mengabdi dalam diam. Mereka pulang. Mereka bekerja keras. Mereka menepati janji. Namun dedikasi mereka kini tercoreng oleh satu pernyataan yang tak beretika. Gara-gara nila setitik, rusaklah susu sebelanga.
LPDP tidak boleh menjadi kisah tentang habis manis, lalu sepah dibuang. Ia harus tetap menjadi kisah tentang janji yang ditepati seumur hidup.
Fadly Zikry
Founder Anagata Nusantara Institute