Pakta Makkah: Aliansi Pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Tengah Gejolak Timur Tengah

Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhammad Terryo Pradana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pakta Makkah resmi diaktifkan awal Oktober 2026. Aliansi pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mulai bergerak dengan keputusan mengerahkan pasukan ke Arab Saudi. Langkah ini keluar setelah rapat darurat di Riyadh dan langsung menarik perhatian karena menandai pergeseran dari sekadar pernyataan solidaritas menjadi komitmen militer yang lebih nyata di tengah situasi Timur Tengah yang makin panas.
Pakta ini ditandatangani 7 Agustus 2026 di Makkah oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Isinya mirip Pasal 5 NATO: serangan bersenjata terhadap salah satu pihak dianggap serangan terhadap semuanya. Mereka berjanji saling membantu dengan segala cara yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
Negosiasi pakta ini sebenarnya sudah berjalan sejak konflik Gaza memanas setelah Oktober 2023. Ketiga negara merasa perlu memperkuat kerja sama pertahanan di tengah ketegangan regional yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Pemilihan Makkah sebagai tempat penandatanganan bukan kebetulan. Lokasi itu memberi legitimasi religius sekaligus simbol solidaritas Islam.
Mengapa Pakta Ini Muncul Sekarang?
Timur Tengah sedang berada di fase yang sangat tidak stabil. Serangan Israel di Gaza, ketegangan dengan Iran, serta ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat membuat beberapa negara Muslim merasa perlu punya opsi keamanan sendiri. Arab Saudi ingin memperkuat daya gentar di perbatasan, terutama terkait ancaman dari Yaman. Turki ingin memperluas pengaruh strategisnya. Pakistan, yang punya pengalaman militer cukup panjang, melihat kesempatan untuk memperkuat posisi di kawasan.
Pakta Makkah juga mencerminkan pergeseran dalam politik Islam global. Selama ini, solidaritas umat Islam lebih banyak muncul dalam bentuk pernyataan bersama atau bantuan kemanusiaan. Kali ini, tiga negara mencoba menerjemahkannya ke dalam komitmen pertahanan konkret. Ini langkah yang cukup berani, karena melibatkan risiko militer nyata.
Tantangan di Balik Komitmen
Meski terdengar kuat di atas kertas, implementasi Pakta Makkah tidak mudah. Ketiga negara punya kepentingan nasional yang berbeda. Arab Saudi tetap menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Turki punya agenda sendiri di Mediterania dan Kaukasus. Pakistan menghadapi tekanan internal dan hubungan yang rumit dengan India.
Selain itu, pakta ini tidak menyebutkan musuh secara eksplisit. Tidak ada nama negara atau kelompok yang dijadikan target. Ini bisa jadi kelebihan karena memberi ruang fleksibilitas, tapi sekaligus kelemahan karena komitmennya masih bersifat umum. Banyak yang mempertanyakan seberapa jauh ketiga negara bersedia benar-benar mengerahkan pasukan jika salah satu diserang.
Implikasi bagi Politik Islam Global
Pakta Makkah menunjukkan bahwa negara-negara Muslim besar mulai mencari format kerja sama keamanan yang lebih mandiri. Ini bukan berarti mereka anti-Barat atau membentuk blok sektarian. Tapi jelas ada upaya mengurangi ketergantungan penuh pada jaminan keamanan dari luar.
Bagi kawasan, kehadiran aliansi ini bisa menjadi faktor penyeimbang. Di satu sisi, ia bisa menahan eskalasi. Di sisi lain, jika tidak dikelola hati-hati, ia bisa memperumit peta aliansi yang sudah ada. Yang perlu diperhatikan adalah apakah pakta ini benar-benar mampu berubah dari komitmen politik menjadi mekanisme operasional yang efektif.
Pada akhirnya, Pakta Makkah adalah tes nyata. Apakah solidaritas Islam bisa diterjemahkan ke dalam kerja sama pertahanan yang konkret, atau hanya berhenti di tingkat simbolik. Jawabannya akan terlihat dari seberapa serius ketiga negara menjalankan komitmen mereka di lapangan.
