Panggung Seremonial MPLS dan Tumbangnya Hak Aman Siswa Baru
Seorang penulis dan pelukis asli Muara Joloi
·waktu baca 10 menit
Tulisan dari Ricky Nazriel tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak tingkat SMA, SMK, dan SKh se-Kalimantan Tengah mencetak sejarah baru lewat pendekatan berbasis hybrid digital. Lebih dari 30.000 siswa di seluruh kabupaten/kota terhubung secara virtual, sementara 4.332 siswa dari 18 sekolah di Palangkaraya memadati halaman Kantor Gubernur di Palangka Raya untuk mengikuti apel terpusat. Namun, ambisi besar untuk menghadirkan pembukaan megah dan masif ini menyisakan catatan kritis yang memprihatinkan: tumbangnya sejumlah peserta didik akibat kelelahan fisik di tengah terik matahari.
Peristiwa pingsannya sejumlah siswa baru saat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis, 16 Juli 2026, seharusnya menjadi alarm merah bagi Pemprov Kalteng dan Dinas Pendidikan. Bukan sekadar insiden medis biasa, ini adalah bukti nyata dari kegagalan perencanaan, arogansi birokrasi, dan ketidaksensitifan terhadap kondisi fisik peserta didik.
Bagi kita para pendidik, insiden pingsannya para siswa baru di lapangan bukanlah perkara sepele. Kejadian ini adalah alarm keras yang menggugat kembali esensi dari orientasi sekolah. Apakah MPLS diselenggarakan untuk mengenalkan ekosistem belajar yang nyaman kepada siswa, atau justru demi pemenuhan syahwat seremonial birokrasi?
Sebenarnya, konsep MPLS yang dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran fisik terbatas dengan daring adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi untuk tetap hadir dan mendukung siswa baru di era digital.
Tujuan awal konsep hybrid dan pemanfaatan teknologi digital semestinya bertujuan meningkatkan efisiensi, memandirikan satuan pendidikan, serta menjaga energi siswa agar siap menghadapi transisi akademik. Namun, pelaksanaan di lapangan justru menunjukkan ketidaksinkronan eksekusi yang nyata. Siswa yang hadir langsung diminta berkumpul sejak siang hari untuk melakukan latihan baris-berbaris dan yel-yel di bawah paparan cuaca panas ekstrem. Ketika metode hybrid diadopsi, esensi fleksibilitas dan keamanan siswa seharusnya menjadi prioritas utama. Mengumpulkan massa dalam jumlah besar di satu lapangan terbuka hanya untuk sebuah seremoni serentak di tengah cuaca yang menyengat justru mencederai prinsip adaptasi lingkungan sekolah yang ramah anak.
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 telah menggariskan dengan tegas bahwa MPLS harus bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Serta Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman MPLS yang secara eksplisit menekankan prinsip keamanan, kenyamanan, dan pembelajaran yang bermakna di lingkungan sekolah masing-masing
Fokus utamanya adalah mengenali potensi diri siswa baru, membantu mereka beradaptasi dengan budaya sekolah, serta menumbuhkan motivasi belajar. Kegiatan penguatan karakter tidak harus dibungkus dalam panggung seremonial pemerintahan yang kaku, yang justru menguras ketahanan fisik anak bahkan sebelum hari pertama sekolah dimulai.
Ketika fokus MPLS digeser menjadi mobilisasi massa, sekolah-sekolah kehilangan momentum emas untuk mendampingi siswa secara interpersonal. Padahal, pengenalan fasilitas, guru wali kelas, pengenalan ekskul, hingga kampanye pencegahan perundungan jauh lebih efektif jika diinternalisasi dalam ruang-ruang kelas atau aula sekolah yang sejuk dan kondusif.
Mengumpulkan ribuan siswa pada satu lokasi terbuka seperti di Palangkaraya di tengah terik matahari Juli yang menyengat, adalah keputusan yang perlu kaji. Fakta bahwa beberapa siswa harus dilarikan ke rumah sakit bukan lagi soal "ketahanan fisik", melainkan indikator jelas bahwa panitia mengabaikan prinsip dasar kesehatan dan keselamatan. Di tahun 2026, di mana isu perubahan iklim dan gelombang panas semakin nyata, memaksa ribuan remaja berdiri berjam-jam di lapangan tanpa perlindungan memadai adalah bentuk kelalaian.
Pernyataan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, yang berjanji akan mengevaluasi menyeluruh atas insiden ini patut diapresiasi. Namun, evaluasi ini tidak boleh berhenti pada permintaan maaf normatif. Agar kegagalan manajemen risiko ini tidak terulang, Dinas Pendidikan Provinsi harus berani mengambil langkah berani: kembalikan MPLS sepenuhnya ke basis sekolah.
Seremonial di tingkat provinsi cukup dilakukan secara simbolis atau murni 100% digital tanpa perlu memobilisasi siswa ke lapangan terbuka. Biarkan siswa baru berorientasi langsung di lingkungan tempat mereka akan belajar selama tiga tahun ke depan. Selain itu, Jadwal kegiatan luar ruangan (outdoor) wajib memperhitungkan dinamika iklim lokal Kalimantan Tengah.
Keberhasilan MPLS tidak diukur dari seberapa banyak jumlah massa yang berkumpul atau seberapa meriah yel-yel Huma Betang yang diteriakkan di hadapan pejabat. Keberhasilan sejati diukur dari kesiapan mental anak, rasa aman tanpa perundungan, dan terbangunnya kedekatan emosional antara guru dan siswa di sekolah masing-masing. Pendidikan yang maju dan bermartabat adalah pendidikan yang memanusiakan manusia sejak hari pertama mereka melangkah ke gerbang sekolah. Menghadirkan generasi emas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan ketahanan fisik mereka demi sebuah panggung seremonial belaka.
Sebagaimana yang dilontarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Reza Prabowo, bahwa kegiatan ini diserentakkan karena "Gubernur ingin menyapa secara langsung dan mengetahui kondisi nyata siswa" dikutip dari Berita Kompas (2026), terdengar mulia di atas kertas, namun cacat dalam eksekusi. Jika tujuannya benar-benar ingin mengenal siswa dan kondisi pendidikan, maka pendekatannya harus dibalik.
Bukan siswa yang harus datang ke istana gubernur, melainkan Gubernur dan jajaran dinas yang seharusnya turun ke sekolah-sekolah. Dengan mengunjungi sekolah, pemimpin daerah tidak hanya bertemu siswa, tetapi juga bisa melihat langsung kondisi infrastruktur, ruang kelas, dan fasilitas belajar yang sebenarnya. Itu adalah "kondisi nyata" yang lebih penting daripada sekadar melihat barisan siswa yang rapi di halaman kantor gubernur. Memindahkan beban logistik dan fisik kepada siswa demi kenyamanan foto bersama pejabat adalah bentuk egoisme kekuasaan, bukan pelayanan publik.
Kita perlu sadar bahwa demografi siswa baru tahun 2026 didominasi oleh Generasi Alpha. Mereka adalah generasi digital-native yang tumbuh dengan akses informasi instan, interaktif, dan dinamis. Metode MPLS konvensional berupa ceramah panjang, hingga baris-berbaris di bawah panas matahari adalah cara yang sangat usang, membosankan, dan tidak relevan bagi mereka.
Generasi Alpha tidak terkesan oleh hierarki atau pidato formalistik. Mereka tertarik pada interaksi, kolaborasi, dan konten yang bermakna. Memaksa mereka mendengarkan arahan petinggi daerah selama berjam-jam tanpa variasi aktivitas justru akan menimbulkan antipati terhadap institusi pendidikan sejak hari pertama. Alih-alih menanamkan rasa bangga menjadi bagian dari sistem pendidikan Kalteng, acara seperti ini justru menanamkan trauma dan kesan bahwa birokrasi itu kaku, tidak peduli, dan menyiksa.
Selain dari sisi pedagogis dan kesehatan, penyelenggaraan MPLS massal di Kantor Gubernur juga patut dipertanyakan dari segi efisiensi anggaran. Sejumlah sumber mengindikasikan bahwa dana kegiatan ini bersumber dari pos rutin APBD Dinas Pendidikan. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan: uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan atap sekolah yang bocor, penambahan koleksi perpustakaan, atau beasiswa bagi siswa kurang mampu, justru "terbakar" habis dalam satu hari acara seremonial yang berisiko tinggi dan minim substansi. Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, anggaran tersebut malah dikorbankan demi gengsi visual belaka.
Dalam konteks Kalimantan Tengah yang masih memiliki banyak tantangan infrastruktur pendidikan, memprioritaskan "gengsi" acara besar di pusat pemerintahan adalah bentuk ketimpangan alokasi sumber daya. Seharusnya, jika Gubernur benar-benar ingin menunjukkan kepedulian, bukan mengumpulkan siswa secara bersamaan di Kantor Gubernur atau tempat lain seperti yang pernah dipusatkan di Muara Teweh. Pemimpin daerah bisa datang langsung mengecek dan memastikan bahwa setiap sekolah di pelosok Murung Raya, Katingan, atau Lamandau memiliki ruang kelas yang layak dan guru yang cukup. Datang langsung bukan berarti pemborosan anggaran, melainkan cerdas dalam memilih mana yang substansial dan mana yang sekadar pencitraan.
Lebih mendasar lagi, esensi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah terdistorsi semi-militer yang kaku. Seharusnya, MPLS diisi dengan suasana ceria, kreatif, dan penuh eksplorasi untuk memperkenalkan kultur sekolah serta kearifan lokal Kalimantan Tengah, bukan dengan latihan baris-berbaris ala prajurit di bawah teriakan instruktur dari Kodam atau hafalan yel-yel yang monoton. Siswa baru adalah remaja yang sedang dalam masa pencarian identitas, bukan calon tentara yang perlu didisiplinkan melalui ketakutan dan kepatuhan buta. Pendekatan militeristik seperti ini justru berpotensi mematikan kreativitas, menumbuhkan rasa takut terhadap otoritas, dan menciptakan trauma psikologis sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di bangku SMA/SMK.
Hal serupa juga terjadi pada materi penguatan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Meskipun niatnya baik, penyampaian yang terlalu formal, kaku, dan penuh protokol kenegaraan hanya akan menjadi "obat tidur" massal bagi ribuan siswa. Remaja Gen Alpha membutuhkan komunikasi yang dua arah, santai, dan relevan dengan dunia mereka, bukan pidato satu arah yang panjang dan berjarak. Ketika pemimpin daerah berbicara dengan bahasa birokrasi yang berat di atas panggung tinggi, pesan-pesan inspiratif justru hilang ditelan oleh rasa bosan dan jarak psikologis yang tercipta. MPLS seharusnya menjadi ruang dialog, bukan ruang monolog kekuasaan.
Oleh karena itu, insiden pingsan beberapa siswa ini harus menjadi momentum emas untuk melakukan evaluasi total terhadap konsep MPLS di Kalimantan Tengah. Tidak ada lagi ruang untuk pembenaran bahwa "ini untuk menyapa siswa" hal yang semacam ini harus diubah. Panitia dan Dinas Pendidikan harus segera berinovasi.
Pertama, Desentralisasi Acara. Kembalikan hakikat MPLS ke masing-masing sekolah. Biarkan setiap institusi pendidikan menjalankan pengenalan lingkungan sesuai dengan panduan standar dinas, namun disesuaikan dengan kultur dan karakteristik unik sekolah tersebut. Dengan demikian, siswa berada di lingkungan yang familiar, teduh, dan aman, bukan menjadi angka statistik di lapangan luas yang asing bagi mereka.
Kedua, Digitalisasi Interaktif. Di era 2026, penggunaan platform digital untuk penyampaian materi pengenalan adalah sebuah keniscayaan. Buatlah konten video pendek, kuis interaktif, atau tur virtual sekolah yang menarik. Ini jauh lebih efisien, mudah diakses, dan sesuai dengan gaya belajar Generasi Alpha yang visual dan cepat, dibandingkan mendengarkan ceramah monoton selama berjam-jam.
Ketiga, Kesehatan sebagai Prioritas Mutlak. Jika tetap ada acara gabungan yang melibatkan banyak pihak, pastikan pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang tidak terpapar matahari langsung dengan suasana yang santai, durasi yang singkat, dan padat substansi.
Mitigasi Manajemen Risiko Cuaca: Jadwal kegiatan luar ruangan (outdoor) wajib memperhitungkan dinamika iklim lokal Kalimantan Tengah. Melakukan baris-berbaris di lapangan terbuka pada siang bolong adalah bentuk pengabaian terhadap kesehatan anak. Tidak ada alasan kesehatan siswa dikorbankan demi kelancaran protokol acara.
Keempat, Hentikan Praktik Latihan Baris-Berbaris di Bawah Komando Militer. Sekolah adalah institusi pendidikan, bukan barak militer. Menghadirkan instruktur dari kalangan militer untuk melatih siswa baru dengan gaya komando yang keras dan disiplin kaku adalah bentuk simbolik yang tidak relevan dengan tujuan pembentukan karakter pelajar. Disiplin sejati lahir dari kesadaran diri, pemahaman aturan, dan keteladanan, bukan dari rasa takut terhadap teriakan instruktur.
MPLS seharusnya menjadi ruang bagi siswa untuk belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, gotong royong, dan kearifan lokal Kalimantan Tengah melalui kegiatan yang kreatif dan menyenangkan. Mengganti baris berbaris yang menguras fisik yang melelahkan dengan diskusi kelompok, proyek kolaborasi seni, atau eksplorasi budaya akan jauh lebih efektif dalam membangun jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Biarkan anak-anak sekolah tetap menjadi anak-anak sekolah yang ceria dan kritis, bukan dicetak menjadi prajurit kecil yang patuh tanpa tanya.
Lebih jauh lagi, jika tujuan utama MPLS adalah membangun karakter siswa yang disiplin, berintegritas, serta sadar akan bahaya narkoba dan penyalahgunaan media sosial, maka metode ceramah satu arah tidaklah cukup. Karakter tidak terbentuk dari hafalan yel-yel atau teriakan instruktur, melainkan dari keteladanan nyata (leading by example) yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan. Siswa generasi Alpha sangat kritis; mereka tidak akan percaya pada narasi anti-narkoba jika mereka melihat berita tentang gembong narkoba yang masih bebas berkeliaran atau kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Oleh karena itu, "materi" MPLS yang paling efektif bukanlah pidato panjang lebar, melainkan bukti keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas. Ketika siswa melihat Pemerintah Provinsi Kalteng benar-benar tegas memberantas peredaran narkoba, transparan dalam pengelolaan anggaran, dan konsisten dalam menegakkan keadilan, barulah pesan-pesan moral tersebut memiliki bobot. Tanpa aksi nyata di lapangan, semua arahan selama MPLS hanyalah retorika kosong yang akan dianggap hipokrit oleh siswa. Pendidikan karakter dimulai dari kepercayaan terhadap sistem, dan kepercayaan itu dibangun melalui kinerja, bukan sekadar seremonial.
Pemerintah daerah harus berhenti terjebak pada ritual-ritual seremonial yang besar-besaran namun minim substansi. Kepemimpinan yang baik tidak diukur dari berapa ribu orang yang bisa dikumpulkan dalam satu lapangan, tetapi dari seberapa bijak pemimpin tersebut melindungi warganya, termasuk para siswa yang masih hijau.
Jangan biarkan kenangan pertama siswa baru di jenjang SMA/SMK adalah rasa pusing, lemas, dan trauma akibat panas matahari. Biarkan mereka dikenalkan pada dunia pendidikan dengan hangat, aman, dan menyenangkan. Karena pendidikan dimulai dari rasa nyaman, bukan dari rasa sakit.