Pansus Papua DPD Mulai Bekerja, Fokus Bahas Konflik Keamanan hingga PSN
PerbesarDewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi memulai kerja Panitia Khusus (Pansus) Papua yang dibentuk melalui Sidang Paripurna pada 23 Mei 2026. Pansus tersebut akan bekerja dengan fokus menginventarisasi berbagai persoalan di Papua, terutama konflik keamanan, dugaan pelanggaran HAM, hingga proyek strategis nasional (PSN).
Ketua Pansus Papua sekaligus Wakil Ketua DPD, Yorrys Raweyai, mengatakan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut atas banyaknya aspirasi yang diterima DPD RI dari masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh agama, pemuda, hingga berbagai lembaga di Papua.
“Dengan tujuan agar persoalan-persoalan yang mengemuka selama ini dan masukan-masukan dari masyarakat, baik itu masyarakat adat, lembaga-lembaga formal, MRP, tokoh agama, pemuda yang datang melaporkan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di Papua kepada DPD,” kata Yorrys dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Ia menjelaskan, pansus beranggotakan 15 anggota dari berbagai komite dan alat kelengkapan DPD RI.
“Ini rapat perdana Pansus untuk kita, menetapkan langkah-langkah dan strategi apa yang akan kami lakukan dalam melaksanakan tugas-tugas Pansus selama 6 bulan yang telah diamanatkan oleh tata tertib,” ujarnya.
Sebelum membahas agenda kerja, Yorrys turut menyampaikan belasungkawa atas serangkaian insiden kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir, termasuk tewasnya pilot PT AMA akibat serangan KKB.
“Atas nama DPD RI dan Pansus menyampaikan ikut belasungkawa, atas kematian yang menimpa saudara kita pilot AMA dan juga masyarakat lainnya yang tertimpa musibah tersebut,” katanya.
Yorrys menegaskan, tahap awal yang dilakukan oleh Pansus adalah menginventarisasi seluruh persoalan yang selama puluhan tahun terjadi di Papua.
“Pansus ini baru mulai kerja nanti. Kita baru menetapkan keanggotaan. Terus kemudian, hari ini kita mulai jadwal untuk pembahasan menentukan, menginventarisir semua persoalan-persoalan yang terjadi di Papua karena ini bukan masalah baru,” ungkapnya.
Menurut Yorrys, konflik di Papua telah berlangsung sejak wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia.
Ia menyebut banyak persoalan yang akan didalami, mulai dari persoalan keamanan, hak masyarakat adat atas tanah, hingga berbagai keluhan masyarakat.
“Kemudian mengenai kegelisahan masyarakat, hak-hak wilayah mereka yang diambil tanpa ada permisi dan lain. Banyak sekali persoalan-persoalan, nah itu kami kepingin mulai kami menginventarisir semua masalah-masalah yang terjadi di Papua, kemudian kita menetapkan kerangka-kerangka untuk mulai bekerja,” tuturnya.
Yorrys mengatakan ada dua fokus utama yang akan menjadi prioritas pansus.
“Ada dua hal yang kita mau fokus di situ. Pertama mengenai masalah keamanan, yang di dalamnya, seperti tadi yang sudah disampaikan, termasuk pelanggaran HAM dan lain sebagainya,” ungkap Yorrys.
“Yang kedua adalah PSN. PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini,” lanjutnya.
Ia menyoroti secara khusus proyek peluncuran satelit di Biak yang melibatkan kerja sama dengan Rusia.
“Memang PSN-nya bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi masalah yang paling menjadi perhatian kita adalah masalah PSN di Papua. Dan kedua, PSN di Biak. Biak itu juga menjadi masalah karena pemerintah sudah menyetujui untuk peluncuran satelit di Biak. Dengan Pemerintah Rusia,” jelas Yorrys.
Menurutnya, proyek tersebut terus mendapat penolakan masyarakat.
“Jadi ini, ini masalah yang masih kita lihat tiap hari di Biak itu terjadi demo-demo terus menentang hak-hak,” kata dia.
Karena itu, Pansus akan memanggil kementerian dan lembaga terkait serta turun langsung ke daerah.
“Ini hal-hal yang kita mungkin rumuskan, kemudian kita akan mengundang pemerintah ke sini dan kemudian kami akan melakukan advokasi ke daerah,” ujar dia.
Soroti Kondisi Pengungsi
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus, Eka Kristina Yeimo, mengatakan konflik yang terus berlangsung menyebabkan warga mengungsi. Namun, menurutnya, penanganan pengungsi hingga kini belum maksimal. Ia mengaku telah beberapa kali meninjau lokasi pengungsian.
“Pengungsi di Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, itu tidak ditangani dengan baik,” kata dia.
Menurut Eka, kelompok perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak.
“Baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi, terutama anak-anak dan perempuan, ini tidak tertangani dengan baik. Kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, semuanya tidak tertangani dengan baik, sampai saat ini,” jelasnya.
“Dan saya juga baru pulang kemarin bulan Juni buat kegiatan di sana dan saya lihat itu sangat parah. Jadi dibiarkan begitu saja,” sambung dia.
Karena itu, Eka meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut.
“Ini seharusnya sudah ada undang-undangnya untuk penanganan konflik sosial ini, harus dilaksanakan. Jadi sangat memprihatinkan,” ujar Eka.
Ia juga meminta kementerian dan lembaga terkait lebih serius menangani para pengungsi.
“Mereka ingin sekali pulang ke daerah mereka masing-masing. Mereka tidak ingin tertampung di satu tempat,” katanya.
Dalami Penyebab Konflik
Anggota Pansus Papua, Yance Samonsabra, mengatakan pansus akan mendalami akar persoalan berbagai konflik yang terjadi di Papua.
“Jadi pada intinya bahwa tugas utama kami Pansus, yang mana kami akan bekerja, yang pertama adalah masalah PSN. PSN satu persoalan utama yang sedang terjadi di Tanah Papua,” jelas Yance.
Selain itu, pansus juga akan mengusut penyebab berbagai kasus penembakan, pengungsian, hingga pembunuhan warga sipil.
“Kemudian yang berikut masalah-masalah terkait dengan pengungsian, pembunuhan, yang terjadi, ini perlu, kami ingin mengetahui hal-hal yang terjadi itu kira-kira ini penyebabnya siapa, karena hari ini kan saling lempar,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Sehingga hal ini yang kami, sebagai Pansus Papua, kami akan mendalami. Mendalami nanti kita akan, pihak terkait akan kami undang, kami akan bicarakan, bagaimana kami ingin mengetahui kira-kira persoalan yang terjadi hari ini tuh, terkait dengan pengungsi, dengan penembakan yang terjadi hari ini tuh, sebetulnya ini apa? Titik persoalannya di mana?” tutur dia.
Ia berharap pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih humanis.
“Sehingga itu yang kami akan mendalami itu, dan jadi kami sudah apa, mendapat jawaban, maka kami minta untuk pemerintah lebih jeli lagi untuk dalam hati menangani, menangani persoalan Papua itu, dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, bukan yang darurat atau yang keji atau kasar. Mungkin itu yang kami akan lakukan nanti,” jelas dia.
Soroti Proyek Satelit di Biak
Yorrys juga menyinggung kerja sama Indonesia dengan Rusia untuk pembangunan fasilitas peluncuran satelit di Biak.
Ia menjelaskan rencana tersebut sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, sempat tertunda pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu kembali dilanjutkan pada masa Presiden Prabowo Subianto.
Namun, menurutnya, persoalan utama yang muncul adalah pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.
“Kalau di Papua itu masih berlaku tentang hukum adat. Jadi, daerah ini satu marga yang punya ini, dengan batas-batas alami saja, dari gunung ke gunung, atau dari gunung ke pantai, atau dari gunung ke sungai dan seterusnya,” ungkapnya.
Karena itu, ia menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan persetujuan masyarakat adat.
“Kemudian, pembangunan yang dibangun oleh pemerintah bukan dilarang, itu wajib. Tetapi harus mendapat persetujuan dari yang memiliki hak-hak tersebut. Itu yang menjadi persoalan sampai sekarang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Pansus Filep Wamafma, mengatakan masyarakat Biak tidak menolak pembangunan, tetapi mengkhawatirkan dampaknya terhadap keselamatan warga dan lingkungan.
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan dampak peluncuran satelit terhadap masyarakat yang tinggal di pulau kecil tersebut.
“Apakah dengan membangun peluncuran satelit ini, karena Biak ini kan pulau kecil. Satu hari pun kita bisa putar dengan mobil,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan manfaat ekonomi proyek tersebut bagi masyarakat lokal.
“Manfaatnya apa untuk masyarakat kita? Manfaat secara ekonominya apa? Kita sudah punya berapa contoh terhadap perusahaan-perusahaan asing di Papua, manfaatnya pasti sebagai security, cleaning service. Tapi top manajer itu kan tidak. Jadi, kalau perusahaan ini kan perusahaan ini kita khawatir, justru kita tidak berperan secara langsung, baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya,” ujarnya.
Filep meminta pemerintah berkomunikasi dengan lembaga adat, tokoh agama, intelektual, dan juga DPD.
“Pembangunan itu boleh-boleh saja, tetapi jangan kemudian berdampak negatif terhadap eksistensi masyarakat, tetapi juga terkait dengan ekosistem-ekosistem lainnya,” kata dia.
DPD Dorong Dialog untuk Akhiri Konflik
Filep juga mendesak pemerintah membuka ruang dialog untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua.
“Kami melihat bahwa saudara-saudara kami yang ada di daerah pedalaman, ini korban daripada gerakan-gerakan, baik itu gerakan pro dan kontra,” katanya.
Ia menilai hingga kini belum ada peta jalan penyelesaian konflik Papua.
“Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan satu pun negara yang bagaimana untuk membangun ruang dialog, untuk menghentikan, ya, menghentikan jatuhnya korban, baik di warga sipil maupun di TNI maupun Polri,” ungkapnya.
“Sebaiknya kami suarakan ulang sekali lagi kepada Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi di negara Indonesia, untuk akhiri konflik ini dengan membangun dialog yang lebih baik. Buka ruang dialog, buka solusi, win-win solution,” jelasnya.
Menurut Filep, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama.
“Papua kalau sampai belum ada kebijakan-kebijakan negara untuk menyelesaikan persoalan ini, maka warga sipil itu akan menjadi korban terus-menerus. Siapa yang memberikan, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Kita minta pemerintah bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban, termasuk warga negara asing yang hari ini jadi korban di Papua. Karena ini wilayah negara, maka siapa pun itu harus dilindungi,” kata Filep.
“Kalau sekarang seperti begini, ya negara harus hadir untuk menjelaskan ini, situasi keamanan Papua. Kami-kami yang ada semua ini sudah sering berjuang tentang hal ini, tapi sejauh mana peran pemerintah sekarang? Kita menunggu peran pemerintah. Bagaimana Aceh, GAM, itu bisa letakkan senjata, bisa selesai dengan gubernurnya sekarang mantan GAM, bagaimana bisa itu terjadi? Papua kenapa tidak bisa? Kami di forum ini, kami mempertanyakan kenapa Papua tidak bisa, apakah ada unsur-unsur untuk membiarkan Papua tetap konflik?” pungkasnya.