Paradoks Modernisasi Infrastruktur
Pengajar SMA Hang Tuah 1 Jakarta
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Ramli tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah laju modernisasi transportasi yang kian pesat, kecelakaan kereta api selalu menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, negara berupaya menampilkan wajah kemajuan melalui pembangunan infrastruktur yang masif dan modern. Namun di sisi lain, setiap kecelakaan mengingatkan bahwa ada celah dalam sistem yang belum sepenuhnya tertutup. Peristiwa semacam ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan juga sinyal bahwa keselamatan belum sepenuhnya menjadi fondasi utama dalam pembangunan transportasi.
Selama ini, narasi yang berkembang pascakecelakaan cenderung berulang. Penjelasan berkisar pada faktor teknis atau kesalahan manusia, disertai janji evaluasi dan perbaikan. Pendekatan semacam ini tentu penting sebagai langkah awal, tetapi kerap berhenti pada permukaan persoalan. Ia belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: Mengapa kesalahan serupa dapat terus terjadi dalam sistem yang terus diperbarui?
Dalam sistem perkeretaapian yang kompleks, kegagalan jarang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari interaksi berbagai elemen-teknologi, manusia, dan tata kelola organisasi. Pandangan Charles Perrow melalui konsep Normal Accident menunjukkan bahwa dalam sistem yang paling terhubung erat, potensi kegagalan tidak sepenuhnya dapat dihilangkan. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya tidak hanya pada pencegahan kesalahan individu, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mengantisipasi dan merespons risiko secara menyeluruh.
Di Indonesia modernisasi perkeretaapian memang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peningkatan kapasitas jalur, pembaruan armada hingga peningkatan kualitas layanan menjadi indikator bahwa sektor ini bergerak kearah yang lebih baik. Namun, modernisasi tersebut juga menuntut kesiapan sistem pendukung yang tidak kalah kuat. Tanpa fondasi keselamatan yang kokoh, kemajuan justru dapat memperbesar risiko ketika terjadi kegagalan.
Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan sistem. Pembangunan infrastruktur baru sering kali lebih mudah dilihat, diukur, dan dipresentasikan sebagai capaian. Sebaliknya, investasi pada aspek seperti perawatan rutin, pembaruan sistem persinyalan, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan mekanisme pengawasan cenderung kurang mendapat sorotan. Padahal, justru aspek-aspek inilah yang menentukan apakah sebuah sistem dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Pendekatan organisasi yang dikemukakan oleh Karl E. Weick melalui konsep High Reliability Organization menekankan pentingnya budaya kewaspadaan dan pembelajaran berkelanjutan. Organisasi yang andal tidak menunggu terjadinya kecelakaan besar untuk berbenah, tetapi peka terhadap tanda-tanda kecil yang berpotensi menjadi masalah. Setiap anomali diperlakukan sebagai peringatan dini yang harus segera ditindaklanjuti.
Namun, membangun budaya semacam ini bukan perkara sederhana. Dalam praktiknya, organisasi sering kali masih menghadapi kendala berupa struktur yang hierarkis, keterbatasan transparansi, dan belum optimalnya mekanisme evaluasi. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pembelajaran dan memperlambat respons terhadap potensi risiko. Akibatnya, masalah yang seharusnya dapat diselesaikan sejak dini justru berkembang menjadi insiden yang lebih besar.
Selain aspek organisasi, pengelolaan anggaran juga menjadi faktor yang tidak kalah menentukan. Kritik yang disampaikan oleh David Harvey mengenai kecenderungan pembangunan yang berorientasi pada ekspansi dapat menjadi bahan refleksi. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran lebih difokuskan pada proyek-proyek yang bersifat besar dan terlihat, sementara kebutuhan untuk memperkuat sistem keselamatan tidak selalu memperoleh perhatian yang sebanding.
Dalam konteks ini, efektivitas anggaran menjadi isu krusial. Besarnya investasi di sektor transportasi seharusnya diikuti dengan peningkatan standar keselamatan yang nyata. Namun, tanpa transparansi dan evaluasi yang memadai, sulit memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berkontribusi pada pengurangan risiko. Anggaran berpotensi menjadi sekadar indikator aktivitas, bukan jaminan kualitas.
Kecelakaan kereta api pada akhirnya perlu dipahami sebagai momentum refleksi, bukan sekadar peristiwa yang ditangani secara administratif. Ia membuka ruang untuk mengevaluasi apakah sistem yang ada telah dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas risiko yang dihadapi. Lebih dari itu, ia juga menguji sejauh mana komitmen negara dalam melindungi keselamatan publik.
Upaya perbaikan tentu telah dilakukan dan perlu diapresiasi. Namun, tantangan ke depan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Penguatan sistem keselamatan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus mencakup desain sistem, budaya organisasi, dan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, kemajuan infrastruktur tidak hanya diukur dari kecepatan dan kapasitas, tetapi juga dari tingkat keselamatan yang mampu dijamin. Di tengah ambisi untuk terus berkembang, memastikan bahwa setiap perjalanan berlangsung dengan aman adalah tanggung jawab yang tidak dapat ditawar. Modernisasi yang sejati bukan hanya tentang membangun yang baru, melainkan juga memastikan bahwa yang dibangun dapat melindungi setiap nyawa yang bergantung padanya.