Pasca Putusan MK: Manfaat Pensiun Lebih Baik Dicairkan Sekaligus atau Bulanan?
Dosen Unindra - Ketua Dewas DPLK Sinarmas AM - Humas ADPI - Asesor LSP Dana Pensiun - Konsultan - Dr. Manajemen Pendidikan - Pendiri TBM Lentera Pustaka - Penulis 54 buku
·waktu baca 9 menit
Tulisan dari Syarif Yunus tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PUU-XXIII/2025 (bersama Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada saat yang sama tanggal 19 Juni 2026) membawa perubahan penting dalam tata kelola pembayaran manfaat pensiun pada program pensiun sukarela, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan. MK menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dan membatasi pembayaran sekaligus maksimal 20% bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberi pilihan kepada peserta untuk menerima manfaat secara sekaligus atau berkala apabila dana tersebut berasal dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Esensi Putusan MK: Sebelum putusan ini, Pasal 161 ayat (2) UU P2SK mewajibkan manfaat pensiun dibayarkan secara berkala, sedangkan Pasal 164 ayat (2) hanya memperbolehkan pembayaran sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun. Akibatnya, pekerja yang pesangonnya ditempatkan dalam DPPK atau DPLK tidak dapat bebas menarik seluruh dana saat pensiun. MK menilai bahwa untuk dana yang sejatinya merupakan hak pekerja (pesangon dan hak-hak normatif lainnya), peserta harus diberikan kebebasan memilih mekanisme pencairan sesuai kebutuhannya.
Dampak Putusan MK bagi Peserta DPLK dan DPPK
1. Meningkatkan hak dan fleksibilitas peserta. Peserta yang memasuki usia pensiun kini memiliki pilihan: menerima manfaat secara sekaligus (lumpsum) atau menerima manfaat secara berkala (pembayaran bulanan dari dana pensiun atau anuitas). Hal ini memperkuat hak kepemilikan peserta atas dana yang berasal dari pesangon dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.
2. Memberikan ruang perencanaan keuangan yang lebih luas
Sebagian peserta mungkin membutuhkan dana besar saat pensiun untuk: melunasi utang; membeli rumah; membuka usaha; membiayai pendidikan anak; atau kebutuhan kesehatan. Sebelum putusan MK, kebutuhan tersebut sulit dipenuhi karena manfaat pensiun harus diterima secara berkala.
3. Meningkatkan daya tarik program pensiun sukarela
Banyak pekerja sebelumnya enggan menempatkan pesangon ke DPLK karena khawatir akses terhadap dananya menjadi terbatas. Dengan adanya pilihan lumpsum, DPLK berpotensi menjadi lebih menarik bagi pekerja maupun perusahaan.
Dampak bagi Industri Dana Pensiun
Di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan tantangan bagi DPLK dan DPPK.
Pertama, potensi peningkatan arus keluar dana (cash outflow). Jika banyak peserta memilih pencairan sekaligus, dana kelolaan dapat berkurang lebih cepat dibanding pola pembayaran berkala.
Kedua, strategi investasi dana pensiun mungkin perlu disesuaikan. Selama ini pembayaran berkala memungkinkan pengelola berinvestasi dalam instrumen jangka panjang. Jika permintaan pencairan sekaligus meningkat, likuiditas harus lebih dijaga.
Ketiga, peraturan dana pensiun dan kebijakan operasional perlu direvisi agar sejalan dengan putusan MK.
Khusus bagi pelaku DPLK, Putusan MK Nomor 164/PUU-XXIII/2025 bukan sekadar perubahan aturan pembayaran manfaat pensiun, tetapi juga perubahan paradigma pengelolaan dana pensiun. DPLK perlu merespons secara cepat, terukur, dan strategis agar tetap dapat memenuhi kebutuhan peserta sekaligus menjaga keberlangsungan dana kelolaan.
1. Melakukan Kajian Dampak (Impact Assessment). Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung potensi dampak putusan terhadap: arus kas pembayaran manfaat pensiun; likuiditas portofolio investasi; pertumbuhan dana kelolaan (AUM); pendapatan pengelolaan dana. DPLK perlu membuat beberapa skenario, misalnya apabila 20%, 50%, atau bahkan 80% peserta memilih pembayaran sekaligus (lumpsum). Hasil kajian ini akan menjadi dasar penyusunan strategi bisnis dan investasi ke depan.
2. Meninjau dan Merevisi Peraturan Dana Pensiun. Peraturan Dana Pensiun (PDP) harus ditelaah kembali agar sesuai dengan putusan MK dan ketentuan regulator yang akan diterbitkan kemudian. Beberapa aspek yang perlu disesuaikan: pilihan bentuk pembayaran manfaat; mekanisme pengajuan pilihan peserta; batas waktu pengambilan keputusan; prosedur perubahan pilihan; dokumen persetujuan dan mitigasi risiko.
3. Memperkuat Manajemen Likuiditas. Ini merupakan isu paling krusial. Selama ini pembayaran berkala memungkinkan DPLK menempatkan dana pada instrumen jangka panjang. Namun jika peserta memilih pencairan sekaligus, DPLK perlu: memperbarui asset-liability management (ALM); melakukan stress testing secara berkala; menyesuaikan strategi investasi; memperkuat cadangan likuiditas. Tujuannya agar DPLK mampu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada peserta.
4. Menyusun Program Edukasi dan Konseling Pensiun. Putusan MK memberikan hak memilih, tetapi tidak semua peserta memahami konsekuensi pilihannya. DPLK perlu menyediakan: simulasi manfaat lumpsum versus berkala; proyeksi kebutuhan dana pensiun; konsultasi perencanaan pensiun; edukasi risiko kehabisan dana pensiun. Prinsipnya adalah “informed choice”, yaitu peserta memilih berdasarkan pemahaman yang memadai, bukan semata-mata karena ingin menerima dana lebih besar dan lebih cepat tanpa bisa mengelolanya dengan bijak.
5. Mengembangkan Produk dan Opsi Pembayaran yang Lebih Fleksibel. Putusan MK justru membuka peluang inovasi layanan. DPLK dapat menawarkan: pembayaran 100% lumpsum; pembayaran 100% berkala; kombinasi lumpsum dan berkala; program penarikan bertahap (systematic withdrawal plan); atau paket pembayaran yang disesuaikan dengan profil peserta. Pendekatan ini dapat menjaga daya tarik DPLK sekaligus mempertahankan sebagian dana tetap dikelola dalam jangka panjang.
6. Memperkuat Komunikasi dengan Pemberi Kerja. Banyak program DPLK terkait dengan pendanaan pesangon atau manfaat pascakerja perusahaan. Karena itu DPLK perlu: menjelaskan implikasi putusan kepada perusahaan peserta; membantu penyesuaian desain program; memberikan simulasi biaya dan manfaat; memastikan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak peserta.
7. Mendorong Advokasi dan Dialog Industri. Melalui asosiasi dan forum industri, DPLK perlu aktif berdialog dengan regulator mengenai: pedoman implementasi putusan MK; masa transisi; penyesuaian aturan turunan dan peraturan dana pensiun, perlakuan terhadap peserta lama; standar edukasi peserta; pengelolaan risiko likuiditas industri. Pendekatan yang terkoordinasi akan membantu menciptakan kepastian hukum dan mengurangi perbedaan interpretasi antarpenyelenggara.
Tantangan dan Peluangnya
Di satu sisi, putusan MK berpotensi meningkatkan pencairan dana sekaligus sehingga dapat menekan dana kelolaan DPLK. Namun di sisi lain, putusan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPLK karena peserta merasa memiliki kontrol yang lebih besar atas dana yang menjadi haknya.
Jika dikelola dengan baik, putusan MK ini dapat menjadi momentum bagi industri DPLK untuk bertransformasi dari sekadar pengelola dana pensiun menjadi mitra perencanaan pensiun yang memberikan fleksibilitas, perlindungan, dan edukasi keuangan bagi peserta. Dengan demikian, tujuan perlindungan hari tua tetap tercapai tanpa mengurangi hak peserta atas dana yang berasal dari pesangon dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.
Pentingnya Edukasi Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala atau Bulanan sebagai Kesinambungan Penghasilan di Hari Tua
Putusan MK Nomor 164/PUU-XXIII/2025 justru membuat edukasi manfaat pensiun berkala menjadi semakin penting, bukan semakin tidak penting. Sebab, putusan tersebut memberikan hak memilih kepada peserta, bukan menghapus tujuan utama dana pensiun sebagai penyedia penghasilan yang berkesinambungan di masa tua.
1. Hak Memilih Harus Diimbangi dengan Pemahaman. Sebelum putusan MK, peserta pada dasarnya "diarahkan" oleh regulasi untuk menerima manfaat pensiun secara berkala. Kini, peserta memiliki pilihan untuk menerima dana secara sekaligus (lumpsum) atau berkala. Namun, tidak semua peserta memahami konsekuensi jangka panjang dari pilihan tersebut.
Misalnya, seorang pekerja menerima manfaat pensiun sebesar Rp500 juta pada usia 56 tahun. Dana tersebut mungkin terlihat besar saat diterima. Namun jika digunakan untuk konsumsi, membeli kendaraan, membantu keluarga, atau membuka usaha yang tidak berjalan baik, dana itu bisa habis dalam beberapa tahun. Ketika memasuki usia 70 atau 75 tahun, peserta mungkin tidak lagi memiliki sumber penghasilan yang memadai. Karena itu, edukasi menjadi sangat penting agar peserta tidak hanya melihat besarnya dana yang diterima saat ini, tetapi juga kebutuhan hidup selama 20–30 tahun masa pensiun.
2. Esensi Dana Pensiun adalah Mengganti Penghasilan Kerja. Ketika masih bekerja, seseorang menerima gaji setiap bulan. Setelah pensiun, gaji tersebut berhenti. Fungsi utama dana pensiun adalah menggantikan sebagian penghasilan tersebut agar pensiunan tetap memiliki arus kas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembayaran manfaat secara berkala memiliki beberapa keunggulan: memberikan kepastian penghasilan bulanan; membantu mengelola risiko kehabisan dana; mengurangi godaan konsumsi berlebihan; memberikan perlindungan terhadap umur panjang (longevity risk), yaitu risiko hidup lebih lama daripada perkiraan. Karena itu, meskipun MK memberikan pilihan lumpsum, filosofi dasar dana pensiun sebagai income replacement tetap relevan.
3. Tantangan Literasi Keuangan di Indonesia. Putusan MK juga mengingatkan bahwa tingkat literasi pensiun masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Banyak pekerja lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan kebutuhan masa pensiun yang bisa berlangsung puluhan tahun.
Dalam praktiknya, sebagian peserta mungkin lebih tertarik mengambil dana sekaligus karena: ingin melunasi utang; membantu anak; membeli aset; atau membuka usaha. Semua alasan tersebut sah. Namun peserta perlu memahami berapa porsi dana yang aman digunakan sekarang dan berapa yang sebaiknya dipertahankan untuk menopang kehidupan di hari tua.
Peran Strategis DPLK Pasca Putusan MK
Bagi DPLK, fokus edukasi perlu bergeser dari sekadar menjelaskan aturan menjadi membantu peserta membuat keputusan yang tepat.
Misalnya, ketika peserta memiliki saldo Rp1 miliar, DPLK dapat menunjukkan simulasi:
• Jika dicairkan seluruhnya dan disimpan tanpa perencanaan yang baik, dana berpotensi habis dalam beberapa tahun.
• Jika sebagian ditempatkan dalam pembayaran berkala, peserta dapat memperoleh penghasilan bulanan yang lebih stabil selama masa pensiun.
Pendekatan ini membuat peserta memahami manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.
Sebagai contoh saja, bila seorang pekerja memiliki uang pesangon atau uang pensiun ddari dana pensiun sukarela (DPLK) sebesar Rp 800 juta, berikut contoh ilustrasi perbedaannya bila 1) diambil sekaligus (lumpsum) atau 2) bila dibayarkan secara bulanan selama 10 tahun?
Skenario 1: Uang Pensiun Rp800 Juta Diambil Sekaligus (Lumpsum)
Seorang pekerja pensiun pada usia 56 tahun dan menerima dana Rp800 juta sekaligus. Karena merasa memiliki dana besar, ia melakukan beberapa pengeluaran:
Renovasi rumah Rp250 juta
Membeli mobil baru Rp300 juta
Liburan keluarga Rp50 juta
Membantu anak dan kerabat Rp100 juta
Total Pengeluaran Awal Rp700 juta
Dana yang tersisa hanya Rp100 juta. Jika kebutuhan hidup sehari-hari sekitar Rp5 juta per bulan, maka sisa Rp100 juta tersebut hanya cukup untuk: Rp100 juta ÷ Rp5 juta = 20 bulan Artinya, dalam waktu sekitar 1 tahun 8 bulan, dana yang tersisa sudah habis.
Bahkan jika peserta lebih hemat dan masih memiliki Rp300 juta setelah berbagai pengeluaran, dengan kebutuhan hidup Rp5 juta per bulan, dana tersebut hanya bertahan sekitar: Rp300 juta ÷ Rp5 juta = 60 bulan (5 tahun). Padahal harapan hidup setelah pensiun bisa mencapai 20–30 tahun lagi.
Skenario 2: Uang Pensiun Rp800 Juta Dibayarkan secara Berkala Selama 10 Tahun
Jika dana Rp800 juta dibayarkan secara berkala selama 10 tahun (120 bulan), maka peserta menerima: Rp800 juta ÷ 120 bulan = Rp6,67 juta per bulan Sehingga peserta memperoleh: Penghasilan bulanan yang relatif stabil, Dana tidak cepat habis karena tidak berada seluruhnya di tangan peserta sekaligus, dan Ada kepastian arus kas setiap bulan untuk kebutuhan hidup.
Tahun Penghasilan Bulanan
Tahun 1–10 ± Rp6,67 juta/bulan
Total yang diterima selama 10 tahun tetap Rp800 juta (belum memperhitungkan hasil investasi apabila dana yang belum dibayarkan masih diinvestasikan).
Pesan Utama Putusan MK
Putusan MK dapat dimaknai sebagai perubahan dari "mandatory choice" menjadi "informed choice". Negara tidak lagi memaksa peserta menerima manfaat secara berkala, tetapi peserta tetap perlu memperoleh informasi yang cukup sebelum menentukan pilihannya.
Dengan demikian, pasca putusan MK, edukasi mengenai manfaat pensiun berkala justru menjadi semakin strategis. Tujuannya bukan untuk membatasi hak peserta, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan memilih menghasilkan keputusan yang mendukung kesejahteraan pensiunan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dana pensiun bukan hanya besarnya manfaat yang diterima saat pensiun, tetapi juga kemampuan manfaat tersebut menjaga kualitas hidup peserta sepanjang masa pensiunnya. Pensiunan perlu menjaga standar dan kualitas hidup di hari tua seperti saat masih bekerja, bukan malah mengalami masalah finansial di hari tua sehingga bergantung kepada anak – keluarga di masa pensiun. Agar kerja yes, pensiun oke!