Pelaku Industri Film Jogja Dorong Revisi UU Perfilman, Minta Keringanan Pajak
·waktu baca 2 menit
PerbesarYayasan Sinema Yogyakarta (YSY) mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI di Sisi Selatan Coffee, Kota Yogyakarta, Jumat (5/6).
Ketua Yayasan Sinema Yogyakarta, Budi Irawanto, mengatakan revisi UU Perfilman menjadi kebutuhan mendesak karena ekosistem perfilman nasional telah mengalami banyak perubahan sejak regulasi tersebut diterbitkan.
Menurutnya, sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian dalam revisi meliputi perlindungan pekerja film, penguatan literasi perfilman, tata kelola bisnis film, serta pengaturan perpajakan yang lebih mendukung pertumbuhan industri.
“Semakin urgennya revisi Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dengan mengingat kondisi ekosistem yang berubah. Maka perlu perlindungan terhadap para pekerja film, pentingnya literasi perfilman, kemudian pengaturan bisnis film kaitannya dengan perpajakan dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat krusial dan mendesak,” kata Budi.
YSY juga menyoroti tantangan yang dihadapi festival film, termasuk pendanaan, perizinan, dan dukungan kebijakan. Budi menyebut festival seperti Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia di tingkat internasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya.
“Festival yang sudah teruji 20 tahun mestinya memperoleh perhatian lebih. Dukungan itu tidak semata-mata dalam bentuk dana, tetapi juga fasilitasi, regulasi, perizinan, dan keringanan pajak,” ujarnya.
Selain itu, YSY menyampaikan masukan terkait sistem perpajakan perfilman yang dinilai masih berlapis, mulai dari material produksi hingga pajak tontonan pada tiket bioskop dan festival.
Budi berharap pemerintah mengkaji skema perpajakan yang lebih terintegrasi serta mengalokasikan sebagian penerimaan pajak sektor film untuk pengembangan industri perfilman nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan seluruh masukan dari JAFF dan Yayasan Sinema Yogyakarta akan menjadi bahan pembahasan Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.
“Kami berharap ada solusi terkait persoalan perpajakan yang tadi disampaikan. Semua masukan sudah kami catat dan akan menjadi temuan Panja untuk dibahas lebih lanjut,” kata Chusnunia.