Pemprov DKI Catat 2.600 Aduan, Pramono Soroti Masalah KDRT-Perselingkuhan
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima sekitar 2.600 aduan masyarakat di tahun 2025 melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA).
Aduan tersebut mencakup beragam persoalan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, hingga perselisihan keluarga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya peran fasilitas bagi warga untuk menyampaikan berbagai permasalahan sosial secara langsung.
“Saya meminta kantor kelurahan bukan hanya bersifat administratif tetapi membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan,” ujar Pramono saat menghadiri program pembangunan keluarga oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta di RPTRA Planet Senen, Jakarta Pusat, Senin (4/5).
Ia menyoroti persoalan sosial yang terjadi di masyarakat cukup kompleks, termasuk KDRT, perselingkuhan, hingga perceraian, yang menurutnya membutuhkan kehadiran pemerintah di tingkat paling bawah.
“Dan tadi saya dengar sendiri berbagai persoalan yang ada, dari persoalan KDRT, persoalan perselingkuhan, persoalan perceraian dan sebagainya, itulah kondisi riil yang di masyarakat yang tentunya pemerintah harus hadir untuk hal-hal yang seperti itu di tingkat paling bawah,” ujar Pramono.
Ia menilai, berbagai layanan seperti pemeriksaan kesehatan, konsultasi rumah tangga, hingga pendampingan sosial dalam program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Dan tadi dilihat dari berbagai aspek, ada yang cek kesehatan, konsultasi urusan rumah tangga, kemudian juga hal-hal lain yang ini adalah realitas dari masyarakat kita yang ada di Jakarta,” tuturnya.
Dengan jumlah penduduk Jakarta yang hampir 11 juta jiwa, ia menilai tekanan sosial di Jakarta cukup tinggi, sehingga layanan pemerintah di tingkat bawah perlu diperkuat.
Pramono berharap kehadiran pemerintah dapat membantu mengurangi beban psikologis masyarakat.
“Tetapi saya yakin dengan kehadiran pemerintah dalam persoalan-persoalan ini akan mengurangi stres ataupun tekanan yang ada di masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan dari sekitar 2.600 aduan yang diterima tahun 2025, di antaranya ada soal perselisihan rumah tangga.
“Kalau kasus-kasus, setahun itu kita mendapat laporan dari berbagai penyebab ya. Itu di tahun lalu ada sekitar 2.600 aduan, tapi itu berbagai aduan, termasuk di antaranya adalah seperti perselisihan rumah tangga dan sebagainya,” ujar Dwi.
Namun ia menambahkan, sebagian besar laporan yang masuk masih terkait kasus anak, bukan dominan pada perceraian atau konflik rumah tangga.
“Jadi mudah-mudahan itu tidak makin banyak. Sejauh ini itu tidak menjadi dominan kalau dilihat dari jumlah kasus laporan yang masuk melalui UPT PPPA,” tutur Dwi.
“Karena kebanyakan memang masih pada kasus terutama di anak-anak, bukan di perselisihan keluarga atau kasus perceraian,” sambung dia.