Perpustakaan Inovasi: Dari Ide Digital ke Pelayanan yang Lebih Transparan
staf pelatihan kesehatan
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Swasti setyorini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSaat ini kita mulai terbiasa dengan layanan yang serba cepat dan praktis. Pesan makanan, belanja, bayar tagihan, daftar berobat, sampai searching informasi bisa dilakukan tanpa harus datang langsung. Lalu bagaimana dengan pelayanan pemerintah? Apakah sudah semudah itu? Di sinilah digital government menjadi menarik untuk dibicarakan. Bukan hanya tentang pemerintah yang mulai menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut dipakai untuk membuat pelayanan benar-benar lebih mudah bagi masyarakat.
Seperti pengalaman yang pernah saya temui saat berobat di salah satu RS di Yogyakarta. Sekitar tahun 2018 saya terkejut dengan sistem antrean RS swasta yang sudah canggih, kita bisa memonitor antrean melalui handphone secara real time, misalnya saat itu saya mendapat nomor antrean 50, maka website antrean bisa dipantau dari handphone dan kita bisa mengetahui sudah sampai pasien nomor berapa yang dilayani. Kita bisa leluasa jika ada keperluan lain dan kembali ke kursi antrean ketika antrean sudah dekat. Tanpa fleksibilitas antrean ini kita cenderung bolak balik ke perawat dan bertanya, “Suster, sekarang sudah nomor berapa ya, nomor saya terlewat tidak?” Digitalisasi antrean RS menjadi suatu layanan yang mutlak dibutuhkan, sehingga kehadirannya akan terasa sangat bermanfaat bagi pasien.
Sebagai ASN, seringkali kita melihat ide inovasi pelayanan kesehatan bertebaran di sekitar kita, namun terkadang ide-ide bagus ini belum banyak dimanfaatkan secara luas, padahal mungkin ide tersebut bisa diadaptasi dan dipakai di tempat lain sehingga semakin banyak masyarakat mendapat manfaatnya. Inovasi berupa digitalisasi pelayanan sangat banyak dilakukan oleh peserta pelatihan dasar (Latsar) CPNS setiap tahunnya.
Contoh menarik datang dari hasil aktualisasi peserta latsar CPNS di RSCM. Pada tahun 2025, Indra Parmaditya membuat sistem antrean online operasi berdasarkan kegawatdaruratannya dengan website berbasis Artificial Intelligence. Dengan website tersebut, pertama pasien akan diskrining dan dibedakan berdasarkan kondisi penyakitnya, mana yang lebih membutuhkan operasi segera akan didahulukan antreannya. Tentunya hal-hal yang terkesan administratif ini menjadi sangat krusial bagi keselamatan dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Inovasi lainnya dilakukan oleh Atikah Isna tahun 2025 dalam hal pembuatan buku panduan berobat dan materi edukasi terstruktur yang akan diintegrasikan pada platform digital RS. Inovasi ini bermula dari isu utama yaitu rendahnya capaian target HbA1c <7% pada pasien Diabetes Melitus sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien dengan Diabetes Melitus.
Contoh produk yang dibuat oleh Salma Rahmadati di tahun 2025 berupa panduan digital alur masuk pasien PICU bagi dokter umum yang dirancang untuk menghadirkan media panduan berbasis digital yang ringkas dan interaktif untuk meningkatkan literasi digital ASN sehingga dapat memperjelas alur pelayanan pasien kritis hingga akhirnya mutu layanan dan keselamatan pasien terjaga. Bentuk digitalisasi pelayanan lainnya yang dibuat oleh Kethit pada tahun 2026 berupa penambahan fitur hasil Medical Check Up (MCU) pada sistem informasi manajemen rumah sakit memberikan beberapa manfaat nyata bagi pasien yaitu pelayanan lebih cepat dan efisien, hasil pemeriksaan lebih akurat hingga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien.
Dari produk-produk inovasi peserta inilah mungkin diperlukan sebuah perpustakaan atau bank inovasi di mana ide-ide inovasi dan digitalisasi pelayanan dikumpulkan, ditulis, didokumentasikan disebarluaskan dan bisa jadi diadaptasi serta diadvokasi kepada para pengambil kebijakan. Sehingga manfaat dari inovasi bisa dirasakan bagi lebih banyak masyarakat maupun bagi keberlanjutan inovasi berikutnya.
Kita perlu juga melihat tantangan dalam penggunaan produk digital dalam pelayanan. Digitalisasi layanan akan sulit berjalan tanpa didukung manajemen dan kebijakan yang tepat. Bisa jadi aplikasinya ada dan bagus tapi tidak mendapat izin penggunaan, sosialisasinya masih kurang, pengembangannya terkendala biaya atau sulit diterapkan karena kurangnya SDM. Digital government bukan hanya soal membuat berbagai aplikasi atau layanan online namun juga terkait perubahan cara kerja pemerintah yang lebih transparan dan berorientasi pada pengguna layanan.
Banyaknya aplikasi baru dan sistem pelaporan yang harus dijalankan oleh tenaga kesehatan untuk setiap program dapat berakibat memangkas waktu pelayanan untuk berkomunikasi dan mengedukasi langsung pasien. Padahal edukasi merupakan bagian terpenting dalam mempercepat kesembuhan pasien. Inilah perlunya mengoptimalkan digitalisasi layanan dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang serupa dan menyediakan SDM yang kompeten. Termasuk dalam soal keterbukaan terhadap komplain, jika dirasakah aplikasi sulit dijalankan karena berbagai kendala, tentunya kita perlu berupaya memperbaiki dan mendengarkan keluhan pengguna.
Teknologi yang canggih belum berarti pelayanan pasti lebih baik, yang paling penting bagaimana teknologi itu bisa mempermudah masyarakat, bukannya semakin mempersulit karena merasa urusannya jadi tambah ribet. Dechamps, Simonofski, dan Burnay (2025) menekankan pentingnya menempatkan warga sebagai pusat dalam pengembangan digital government. Artinya, teknologi seharusnya hadir untuk membuat pelayanan lebih mudah, relevan, dan sesuai dengan pengalaman masyarakat.
Teknologi juga bisa membuat kerja pemerintah lebih terbuka dan mendorong cara kerja yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Studi Darusalam dkk. (2024) di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi proses administrasi dapat membantu mengurangi peluang korupsi ketika setiap tahapan dibuat lebih transparan.