Pertumbuhan Ekonomi Naik, Kelas Menengah Tetap di Bawah Tekanan

Dokumentasi kepadatan KRL saat jam sibuk. Dokumentasi: Hana Fira Salsabillah

Pengumuman angka pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali memperlihatkan perbedaan antara data resmi dan kenyataan di lapangan. Meskipun pemerintah dan media secara konsisten menggarisbawahi capaian yang positif, dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga sering kali tidak dirasakan secara langsung.

Secara data, ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Ini merupakan capaian semester pertama tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, kontras antara angka statistik ini dan apa yang dirasakan publik menunjukkan adanya persoalan mendasar. Penyebab utamanya sederhana, yaitu laju kenaikan biaya hidup bergerak jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan penghasilan masyarakat.

Semua Naik, Kecuali Gaji

Pengeluaran bulanan yang biasa kita keluarkan seperti sewa atau cicilan rumah, listrik, air, biaya sekolah anak, ongkos transportasi, sampai paket data internet yang sekarang jadi kebutuhan pokok, bukan lagi kebutuhan tersier. Semua pos itu terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain, kenaikan gaji kebanyakan pekerja jauh dari kata sepadan, atau bisa dibilang stagnan.

Inilah yang bikin kelas menengah, kelompok yang seharusnya jadi tulang punggung konsumsi nasional, justru makin tertekan. Berdasarkan riset Mandiri Institute, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Bukan berarti mereka semua jatuh miskin, tapi banyak yang turun kelas ke kelompok "menuju kelas menengah", yang kini jumlahnya membengkak sampai 142 juta orang, lebih dari separuh penduduk Indonesia.

Rumah Tangga yang Terus Menghitung Ulang

Tekanan biaya hidup ini paling terasa di kota-kota besar. Harga sewa rumah dan cicilan KPR terus naik, sementara suku bunga kredit rumah pun ikut merangkak. Alhasil, banyak keluarga kelas menengah menunda rencana besar seperti beli rumah pertama atau mengganti kendaraan, bukan karena tidak butuh, tapi karena memang tidak ada ruang lagi di kantong mereka.

Selain itu, biaya pendidikan juga menjadi salah satu beban terberat bagi keluarga kelas menengah. Inflasi di sektor pendidikan konsisten melampaui inflasi umum. Setiap tahun ajaran baru, orang tua berhadapan dengan tumpukan biaya sekaligus, uang pangkal, daftar ulang, seragam, hingga buku pelajaran. Demi memastikan anak tetap bersekolah, banyak yang terpaksa mencicil biaya, berburu promo, hingga mengambil pinjaman. Beban ini semakin membengkak saat anak melangkah ke jenjang perguruan tinggi.

Belum lagi biaya-biaya yang dulunya dianggap kecil tapi sekarang jadi beban rutin, seperti pulsa dan kuota internet, biaya kesehatan, asuransi, sampai pajak dan iuran rutin lainnya. Semua ini menggerus porsi pendapatan yang seharusnya bisa disisihkan untuk tabungan atau masa depan.

Ketika Gaji Habis Duluan Sebelum Bulan Berakhir

Ada satu fenomena yang belakangan ramai dibahas para ekonom, masyarakat kelas menengah kita mulai "makan tabungan", disingkat mantap. Survei Bank Indonesia mencatat porsi pendapatan yang habis untuk konsumsi mencapai 74,3 persen, sementara yang tersisa untuk ditabung cuma 14,9 persen. Angka ini kelihatan aman di level nasional, tapi para ekonom mengingatkan rata-rata itu menutupi kondisi riil di lapisan bawah kelas menengah, yang sudah mulai berperilaku seperti masyarakat kelompok bawah, fokus bertahan hidup hari ini, bukan lagi merencanakan masa depan.

Yang lebih mengkhawatirkan, tren "makan tabungan" ini kini mulai bergeser jadi "makan utang", istilah barunya matang. Begitu tabungan menipis, sebagian keluarga beralih mengandalkan pinjaman untuk menutup biaya hidup sehari-hari. Ini bukan tanda gaya hidup boros, melainkan tanda betapa sempitnya ruang gerak keuangan kelas menengah hari ini. Semakin banyak juga yang akhirnya mengambil kerja sampingan, sekadar untuk menambal kebutuhan bulanan yang terus membengkak.

Jadi ketika ekonomi dilaporkan tumbuh 5,29 persen, sebagian orang mungkin sedang menghitung ulang tabungannya yang menipis, atau malah mulai berutang, cuma untuk memastikan dapur tetap ngebul sampai akhir bulan.

Pertumbuhan yang Tidak Dirasakan

Konsumsi rumah tangga masih jadi penopang lebih dari separuh PDB kita. Tapi kalau kelas menengah, motor utama konsumsi itu, terus dihimpit biaya hidup yang makin tinggi, pertanyaannya jadi jelas, seberapa lama pertumbuhan ekonomi ini bisa bertahan kalau fondasinya justru keropos?

Kelas menengah itu bukan sekadar angka pengeluaran per kapita. Mereka adalah kelompok yang seharusnya merasa cukup, cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan anak-anaknya. Ketika biaya hidup terus mencekik dan pendapatan tidak kunjung mengejar, yang hilang bukan cuma daya beli, tapi juga rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa perubahan hidup yang lebih baik.

Jadi, Harus Bagaimana?

Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai insentif sudah digelontorkan, dari subsidi hingga stimulus konsumsi. Tapi kalau akar masalahnya ada di biaya hidup yang terus naik sementara pendapatan jalan di tempat, insentif jangka pendek semacam itu ibarat memberi plester di luka yang butuh jahitan.

Yang dibutuhkan kelas menengah kita bukan sekadar angka pertumbuhan yang terus dipoles tiap kuartal, melainkan kendali atas biaya hidup, mulai dari harga pangan, biaya transportasi, biaya perumahan, sampai ongkos kesehatan dan pendidikan, agar kenaikan pendapatan yang ada benar-benar terasa, bukan langsung habis begitu masuk rekening.