PP GMH: Sampaikan Aspirasi Secara Damai, Tertib, dan Konstitusional
PerbesarPengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menyoroti aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung pada Kamis (27/8). Mereka mendorong aksi dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi mengatakan pihaknya telah menggelar diskusi sebelum menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers. Agenda tersebut dilakukan untuk membahas kondisi kebangsaan terkini, termasuk aksi demonstrasi yang sedang berlangsung.
"Setelah tadi selesai melakukan diskusi dan mengamati kondisi kebangsaan terkini terkait juga dengan aksi demonstrasi yang sedang berlangsung, maka berikutnya PP GMH akan menyampaikan pernyataan sikap,” kata Rizki dalam konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Kamis (27/8).
Dia mengatakan dinamika kehidupan demokrasi merupakan bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dijamin.
“PP GMH memandang bahwa dinamika kehidupan demokrasi sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kebebasan menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dijamin,” tegasnya.
Namun, kebebasan dalam demokrasi juga harus berjalan bersamaan dengan tanggung jawab. Rizki bilang, kebebasan tidak boleh mengorbankan kepentingan umum maupun keselamatan masyarakat.
“Namun kami PP GMH berpandangan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus berjalan bersamaan dengan tanggung jawab. Kebebasan yang kita inginkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa koridor, apalagi sampai mengorbankan kepentingan umum dan keselamatan masyarakat,” tegas Rizki.
PerbesarKarena itu, PP GMH mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara damai, tertib, dan konstitusional. Kritik tetap dapat disampaikan secara kuat tanpa memicu kekerasan atau memecah belah persatuan.
“Penyampaian aspirasi haruslah dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Aspirasi yang kuat tidak harus disampaikan dengan cara-cara kekerasan. Kritik yang tajam tidak harus melahirkan pertentangan yang membelah persatuan nasional Indonesia,” ungkap Rizki.
PP GMH juga meminta masyarakat mengambil pelajaran dari kerusuhan yang terjadi setahun lalu. Peristiwa tersebut perlu menjadi bahan refleksi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
“Kita juga perlu mengambil pelajaran dari peristiwa kerusuhan yang terjadi tepat setahun yang lalu. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan refleksi dan renungan bersama. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama,” tutur Rizki.
Di tengah dinamika aksi demonstrasi, PP GMH juga mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan merespons berbagai persoalan publik secara terbuka, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta merespons berbagai persoalan publik secara terbuka, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Rizki.
Selain membahas aksi demonstrasi, PP GMH mengajak masyarakat memprioritaskan solidaritas kemanusiaan terhadap korban bencana alam di NTT dan korban kebakaran di berbagai titik. Masyarakat yang memiliki kemampuan memberikan bantuan juga diminta mempertimbangkan penyaluran donasi kepada para korban.
“Dalam situasi nasional politik dengan segala dinamikanya seperti yang sedang berlangsung saat ini, PP GMH juga mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan solidaritas kemanusiaan terhadap korban bencana alam di NTT dan korban kebakaran di berbagai titik,” kata Rizki.
“Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan dan donasi, hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menyalurkannya kepada saudara-saudara kita yang sedang menjadi korban bencana dan sangat membutuhkan pertolongan,” sambungnya.
Dalam pernyataan sikapnya, PP GMH juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Dukungan tersebut harus disertai penekanan agar prosesnya tetap berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara.
“PP GMH, tentunya mendukung penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk melalui pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset yang tetap berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara,” kata Rizki.
Rizki mengimbau khususnya kepada masyarakat yang turun ke jalan mengikuti aksi demo untuk tetap tertib, santun, dan damai. Dia juga menyampaikan imbauan kepada aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi.
"Rekan-rekan yang hari ini memilih untuk tetap turun ke jalan, maka kami juga mengimbau agar aksi ini dapat berjalan dengan tertib, santun, dan damai. Dan juga kami mengimbau kepada aparat penegak hukum yang mengawal dan menjaga aksi di jalan ini agar tidak represif,” ungkap Rizki.
Rizki menegaskan kebebasan dan ketertiban tidak perlu dipertentangkan dalam kehidupan demokrasi. Keduanya harus berjalan bersama agar kritik dan aspirasi dapat disampaikan secara damai serta bertanggung jawab.
“Keduanya harus berjalan bersama. Kita ingin demokrasi yang hidup tetapi tetap damai. Kita ingin kritik yang tajam tetapi tetap beradab. Kita ingin kebebasan yang luas tetapi tetap bertanggung jawab,” tutupnya.