Prabowo Akan Dinas ke Luar Negeri di Tengah Kekosongan Wapres, PKS: Kondisi Sekarang Spesial
PerbesarKetua DPP PKS sekaligus Kapoksi PKS Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai pemerintahan tetap dapat berjalan meski Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri saat posisi Wakil Presiden (Wapres) masih kosong.
“Pertama, jika sistem baik (maka) aman. Ketiadaan Wapres bisa digantikan dengan sistem dan atau Menko atau Menteri yang ditunjuk,” kata Mardani saat dihubungi kumparan, Jumat (13/11).
Dia juga menyebut kewenangan pemerintahan tetap dapat dipegang langsung oleh Presiden meski sedang berada di luar negeri. Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan Presiden tetap menjalankan tugas dari mana saja.
“Kedua, bisa tetap dipegang kuasa oleh Presiden. Karena di era sekarang konektivitas bisa dilakukan dari mana saja dan oleh siapa saja,” ujarnya.
Meski demikian, Mardani mengingatkan pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi situasi yang membutuhkan penanganan segera ketika Presiden tidak berada di Tanah Air.
“Ketiga, tentu tetap disiapkan mitigasi dan skenario penanganan situasi saat Presiden tidak ada di tempat,” lanjutnya.
Saat ditanya apakah sebaiknya Prabowo tetap berada di Indonesia hingga posisi Wapres terisi, Mardani menilai hal tersebut tidak menjadi keharusan. Dia berpandangan, sistem pemerintahan sudah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
“Mestinya sama saja. Semua sudah ada sistemnya. Tapi kondisi sekarang memang spesial karena baru saja pengunduran diri Mas Wapres,” kata Mardani.
Prabowo Kunjungan ke Luar Negeri
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Prabowo memiliki rencana melakukan kunjungan ke luar negeri pada 14-16 November 2026. Keberangkatan tersebut dilakukan ketika posisi Wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.
Yusril menyebut tidak ada pejabat yang akan mengisi posisi Presiden selama Prabowo berada di luar negeri. Menurutnya, Prabowo tetap dapat menjalankan pemerintahan, sementara para menteri membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di dalam negeri.
“Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu. Dan ada pembantu-pembantu Presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan Wakil Presiden, yaitu para menteri,” ujar Yusril dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril menegaskan, Presiden untuk sementara waktu sanggup menjalankan tugasnya tanpa didampingi Wapres. Dia juga menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur Presiden dibantu oleh Wapres maupun para menteri negara, meskipun keduanya memiliki kedudukan dan kapasitas yang berbeda.
“Sebenarnya saya nyatakan tadi bahwa Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang Presiden untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh Wakil Presiden,” tuturnya.
Adapun agenda luar negeri Prabowo dalam waktu dekat di antaranya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina dan KTT APEC di China.