PSI di Ujung Tanduk: Terjebak dalam Bayang-Bayang Jokowi dan Gibran?
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPartai politik yang kehilangan independensi pada akhirnya hanya akan menjadi penonton dalam demokrasi yang seharusnya mereka perjuangkan.
Partai politik seharusnya menjadi rumah bagi gagasan, bukan sekadar tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Ukuran keberhasilan sebuah partai bukan ditentukan oleh seberapa dekat pemimpinnya dengan pusat pemerintahan, melainkan seberapa kuat partai itu mempertahankan identitas, independensi, dan keberpihakannya kepada kepentingan publik.
Persoalan inilah yang patut direnungkan ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menghadapi pengunduran diri tiga figur pentingnya secara bersamaan pada 9 November 2026. Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka memilih meninggalkan partai yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan politik mereka.
Peristiwa tersebut bukan sekadar pergantian kepengurusan. Mundurnya mantan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Ketua Umum dalam satu momentum merupakan peristiwa politik yang patut dibaca lebih jauh. Terlebih, ketiganya memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Giring, yang kini menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal bergabung dengan PSI. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan ingin berkonsentrasi penuh menjalankan tugas pemerintahan. Adapun pengunduran diri Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum PSI dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Kaesang menyatakan menerima keputusan ketiganya dan menegaskan bahwa pengabdian kepada negara berada di atas kepentingan partai. Pernyataan tersebut tentu patut dihargai. Namun, alasan administratif dan personal pengunduran diri tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan politik mengenai masa depan PSI.
Mengapa tiga figur penting meninggalkan partai dalam waktu yang berdekatan? Apakah PSI sedang mengalami perubahan orientasi politik? Ataukah partai ini tengah menghadapi persoalan konsolidasi internal yang belum sepenuhnya terbaca publik?
Saya melihat persoalan PSI lebih besar daripada sekadar kehilangan tiga kader. Partai ini sedang menghadapi ujian identitas, apakah tetap menjadi partai yang memperjuangkan gagasan pembaruan demokrasi atau justru semakin terperangkap dalam bayang-bayang kekuatan politik tertentu?
Partai Kehilangan Identitas di Tengah Kekuasaan
Sejak awal berdiri, PSI membangun citra sebagai partai politik yang membawa semangat generasi muda, antikorupsi, pluralisme, dan pembaruan politik. Narasi tersebut menjadi pembeda dari partai-partai lama yang kerap dikritik karena praktik politik transaksional dan ketergantungan pada figur elite.
Politik bukan sekadar persoalan membangun citra. Politik membutuhkan konsistensi antara gagasan yang disampaikan dan praktik yang dijalankan. Dalam teori pelembagaan partai politik, Randall dan Svåsand menekankan pentingnya identitas organisasi, konsistensi nilai, serta kemampuan partai membangun sistem kelembagaan yang stabil. Artinya, partai politik tidak boleh bergantung sepenuhnya pada popularitas atau pengaruh seseorang.
Bergabungnya Joko Widodo sebagai kader PSI sejak 14 Oktober 2025, sebagaimana diumumkannya di hadapan kader PSI pada September 2026, tentu memberikan keuntungan politik tersendiri. Jokowi memiliki basis popularitas, jaringan politik, dan pengaruh yang tidak kecil dalam peta politik nasional.
Akan tetapi, keuntungan elektoral tidak selalu sejalan dengan penguatan institusi partai. Kedekatan PSI dengan Jokowi dan hubungan keluarga Ketua Umum Kaesang Pangarep dengan mantan presiden tersebut menghadirkan persoalan persepsi publik yang tidak bisa diabaikan. PSI berisiko dipandang sebagai partai yang identitas politiknya bertumpu pada satu keluarga politik.
Saya berpandangan, persoalan terbesar PSI bukan karena Jokowi bergabung atau Kaesang menjadi ketua umum. Keduanya memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa kekuasaan, popularitas, dan hubungan keluarga tidak menggantikan mekanisme demokrasi internal.
Partai politik bukan perusahaan keluarga. Partai juga bukan kendaraan pribadi yang arah kebijakannya dapat ditentukan hanya berdasarkan kehendak figur yang memiliki pengaruh paling besar. Dalam negara demokrasi, partai harus memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka, kaderisasi yang sehat, serta ruang kritik yang terlindungi.
Jika kritik internal justru dipandang sebagai ancaman terhadap loyalitas, maka solidaritas hanya akan menjadi slogan. Padahal, solidaritas sejati seharusnya dibangun di atas kesamaan nilai dan tujuan, bukan keseragaman sikap terhadap pemimpin.
Jokowi, Gibran, dan Persoalan Independensi PSI
Arah politik PSI semakin menarik ketika dikaitkan dengan posisi Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi bukan sekadar mantan presiden yang bergabung dengan partai. Ia merupakan figur politik dengan pengaruh nasional yang masih kuat. Sementara itu, Gibran merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hubungan keduanya dengan PSI menciptakan konsekuensi politik yang tidak sederhana.
Di satu sisi, PSI dapat memperoleh keuntungan dari popularitas dan jaringan politik Jokowi. Di sisi lain, kedekatan tersebut dapat menjadi beban ketika publik mempertanyakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya maupun posisi politik keluarga Jokowi. Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu contohnya.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai keabsahan dokumen yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024. Persoalan ini kemudian memasuki ruang pembahasan politik di DPR setelah masa reses berakhir.
Kita perlu membedakan persoalan hukum, administrasi, dan konsekuensi politiknya. Putusan pengadilan harus ditempatkan sesuai amar dan ruang lingkup kewenangannya. Ketika putusan lembaga peradilan menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penyelenggaraan negara, lembaga politik tidak boleh menghindar dari tanggung jawab konstitusionalnya. Di tengah situasi tersebut, PSI harus mampu menunjukkan bahwa loyalitas politik kepada Jokowi maupun Gibran tidak berarti mengabaikan kepentingan publik.
Partai politik tidak boleh berubah menjadi benteng perlindungan bagi figur yang sedang menghadapi kontroversi. Sebaliknya, partai harus berdiri di atas prinsip bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya.
Persoalan lain yang juga tidak kalah penting adalah perdebatan mengenai dugaan penyadapan ilegal dan penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik yang mencuat dalam dinamika nasional. Isu tersebut harus ditangani melalui proses hukum yang transparan, bukan dijadikan alat untuk menyerang atau melindungi kelompok politik tertentu.
Dalam demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan privasi, dan kepastian hukum merupakan prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kekuasaan. PSI semestinya mengambil posisi yang tegas terhadap persoalan tersebut. Bukan dengan membela tokoh tertentu, melainkan dengan membela prinsip negara hukum.
Menurut saya, inilah ukuran independensi sebuah partai: berani menyampaikan kritik meskipun kritik tersebut berpotensi tidak menyenangkan bagi orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengannya.
Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Kepentingan Keluarga Politik
Persoalan PSI sesungguhnya mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam demokrasi Indonesia, yakni kecenderungan politik yang semakin bertumpu pada figur dan jaringan kekuasaan. Kita sering menyaksikan bagaimana popularitas seseorang menjadi modal utama membangun partai, sementara gagasan, kaderisasi, dan mekanisme kelembagaan justru ditempatkan sebagai urusan berikutnya.
Akibatnya, partai berisiko menjadi organisasi yang kuat ketika figur utamanya berpengaruh, tetapi rapuh ketika terjadi perbedaan kepentingan. Mundurnya Giring, Raja Juli, dan Isyana seharusnya menjadi momentum bagi PSI untuk melakukan evaluasi secara terbuka. Bukan sekadar mencari pengganti jabatan yang kosong, melainkan menjelaskan kepada publik bagaimana organisasi tersebut akan mempertahankan identitas dan independensinya.
Dan jika solidaritas hanya bertahan selama kepentingan masih sejalan, barangkali yang perlu dipertanyakan bukan lagi siapa yang meninggalkan PSI, melainkan nilai apa yang sesungguhnya masih dipertahankan oleh PSI.
Ada tiga pekerjaan penting yang harus dilakukan. Pertama, PSI harus memperkuat demokrasi internal. Kader tidak boleh hanya menjadi pelaksana keputusan elite. Mereka harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, menguji kebijakan, dan ikut menentukan arah organisasi.
Kedua, PSI harus membangun jarak yang sehat antara kepentingan partai dan kepentingan keluarga politik. Hubungan personal tidak boleh menjadi dasar utama distribusi kekuasaan dalam organisasi. Transparansi dan meritokrasi harus menjadi prinsip dalam pengelolaan partai.
Ketiga, PSI harus berani menjadi kekuatan politik yang kritis terhadap pemerintah. Dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol partai politik. Bahkan partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan sekalipun tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Demokrasi tidak membutuhkan partai yang selalu membenarkan pemerintah. Demokrasi membutuhkan partai yang berani mengingatkan pemerintah ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan publik.
Saya melihat PSI sedang berada di persimpangan jalan. Partai ini memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar kendaraan politik yang memperoleh keuntungan dari popularitas Jokowi dan posisi Gibran. Kesempatan itu hanya dapat diwujudkan apabila PSI berani membangun institusi yang mandiri, demokratis, dan tidak bergantung pada figur tertentu.
Mundurnya tiga tokoh penting tidak otomatis berarti PSI akan runtuh. Namun, peristiwa tersebut merupakan peringatan bahwa kekuatan politik tidak cukup dibangun melalui kedekatan dengan kekuasaan. PSI harus menentukan masa depannya sendiri, bukan sekadar mengikuti arah politik Jokowi dan Gibran.