Puan Dorong Rapat Lintas Kementerian Tangani Dampak Karhutla
PerbesarKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Puan menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah, menurut dia, juga harus mengantisipasi dampak terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat di wilayah terdampak, termasuk langkah penanganan setelah kebakaran berakhir.
"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan dan koordinasi antisipasi setelah Karhutla-nya ini selesai," kata Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Puan mengatakan DPR akan mendorong koordinasi lintas sektor untuk mengawal penanganan dampak pascakarhutla.
"Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca Karhutla-nya," ujarnya.
Menurut Puan, persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja. Karena itu, pimpinan DPR akan melakukan rapat koordinasi agar penanganannya melibatkan lintas komisi di DPR dan lintas kementerian di pemerintah.
"Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Karenanya di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi," kata Puan.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat dimintai tanggapan mengenai dampak kabut asap akibat karhutla yang dinilai telah menjadi persoalan krusial di sejumlah daerah.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di wilayah terdampak kabut asap, Puan belum menyampaikan rekomendasi spesifik. Ia kembali menegaskan perlunya koordinasi antarkementerian dalam menentukan langkah penanganan.
"Karenanya memang koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian dan ini memang harus dilakukan bersama-sama. Karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian," ujarnya.
Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan BNPB pada akhir Agustus, titik panas dan titik api masih menjadi perhatian di sejumlah provinsi, terutama di Kalimantan. Kondisi tersebut membuat penanganan dampak kesehatan dan sosial menjadi bagian dari persoalan yang didorong DPR untuk ditangani secara lintas sektor.