Puan Soroti Warga Sangihe Terisolasi Pascagempa, Dorong Bantuan Dipercepat
·waktu baca 3 menit
PerbesarKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menjangkau masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Sulawesi Utara, khususnya warga di wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilaporkan terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
“Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan,” kata Puan, Rabu (10/6).
Puan menegaskan pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
“Pemerintah setempat harus memastikan kebutuhan warga, dan secepat mungkin menyalurkan bantuan. Pastikan kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia dan anak-anak juga terpenuhi,” tegas Puan.
Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin (8/6) pagi. Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Dampak gempa dilaporkan cukup besar di Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan berat bahkan rata dengan tanah. Desa yang dihuni 178 kepala keluarga atau sekitar 480 jiwa tersebut dilaporkan terisolasi dan warga masih bertahan di area terbuka karena gempa susulan terus terjadi.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, Puan menilai gempa besar ini harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Kerusakan dapat terjadi bahkan ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas,” tuturnya.
“Ketangguhan bencana di Pulau terluar juga harus semakin diperhatikan. Tantangan geografis seharusnya justru menjadi faktor agar Negara memiliki antisipasi bila bencana terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat,” imbuh Puan.
Menurut Puan, wilayah kepulauan terluar membutuhkan perhatian khusus dalam agenda pembangunan nasional karena memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding wilayah lain.
Gempa di Sulawesi Utara juga sempat memicu peringatan dini tsunami dari BMKG. Meski peringatan tersebut kini telah dicabut, Puan meminta masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan terus memantau informasi,” pesan Puan.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus memantau perkembangan situasi dan segera mengarahkan warga untuk melakukan evakuasi apabila terdapat peringatan dini tsunami kembali.
“Ini sekaligus menjadi ‘alarm latihan’ yang menguji apakah sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga benar-benar bekerja sebagaimana mestinya,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Mantan Menko PMK itu menilai kesiapan menghadapi bencana harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi.
“Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, pelabuhan, hingga fasilitas evakuasi di kawasan pesisir harus dirancang dengan standar ketahanan yang lebih tinggi,” sebut Puan.
“Jangan sampai investasi besar dalam pembangunan fisik justru menjadi sia-sia ketika tidak mampu bertahan menghadapi bencana,” lanjutnya.
Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia, Indonesia tidak bisa menghilangkan ancaman gempa bumi. Karena itu, menurut Puan, fokus utama harus diarahkan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur.
“Yang dapat dilakukan adalah memperkecil dampaknya melalui investasi yang konsisten pada ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik,” sebut Puan.
Puan juga menegaskan bahwa pembangunan di daerah rawan bencana harus sejak awal dirancang dengan pendekatan ketangguhan agar mampu menghadapi risiko serupa di masa mendatang.
“Pendekatan pembangunan di daerah-daerah rawan bencana perlu lebih menekankan aspek ketangguhan sejak awal,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi momentum untuk membangun kapasitas daerah agar lebih siap menghadapi ancaman serupa di masa depan.
“Sebab tujuan akhir penanganan bencana bukan sekadar memulihkan kondisi, melainkan membangun masyarakat yang lebih siap, lebih aman, dan lebih tangguh ketika bencana datang,” tutup Puan.