Reformasi Birokrasi Dimulai dari Kepala, Bukan dari Meja Kerja
Tulisan dari Adhi Setyo Tamtomo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBeberapa waktu lalu saya mengobrol dengan seorang kawan lama yang bertugas di sebuah instansi pemerintah. Ia baru saja meyelesaikan pelatihan tentang budaya kerja agile, lengkap dengan modul, sertifikat, dan foto bersama narasumber. Saya tanya, "Terus, apa yang berubah di kantormu?" Ia terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ya sama aja sih. Prosedurnya masih itu-itu juga. Cuma sekarang ada aplikasi baru buat absen."
Jawaban itu terus terngiang di kepala saya. Bukan karena mengejutkan, tapi justru karena terlalu familiar. Setiap kali kita bicara reformasi birokrasi, perhatian publik biasanya tertuju pada suatu yang terlihat, seperti: aplikasi baru, prosedur yang dipangkas, layanan yang dipindah ke layar ponsel, struktur organisasi berubah. Semua itu penting. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas dengan serius, padahal justru paling menentukan apakah reformasi itu benar-benar hidup atau cuma berhenti jadi laporan kinerja, yaitu cara berpikir orang-orang yang menjalankan sistem itu sendiri.
Teknologi bisa dibeli. Regulasi bisa terbit dalam semalam bila perlu. Struktur organisasi juga bisa dirombak lewat satu keputusan menteri atau pejabat berwenang lainnya. Tapi kalau cara berpikir aparaturnya tidak ikut berubah, semua itu berhenti jadi kosmetik, kelihatan baru dari luar, tapi isinya masih sama saja.
Saya kira di situlah penjelasan kenapa banyak program reformasi birokrasi berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Masalahnya bukan pada sistemnya, tapi pada manusia yang mengoperasikannya. Dan manusia, sayangnya, tidak semudah itu diubah hanya dengan surat keputusan.
Resistensi terhadap perubahan itu wajar, ada di organisasi mana pun, bukan cuma di pemerintahan. Yang membuatnya lebih kental di birokrasi adalah karena banyak pegawai sudah terlanjur nyaman dengan cara kerja lama yang mereka jalani bertahun-tahun, rutinitas yang jelas, hierarki yang tidak perlu dipertanyakan, prosedur yang sudah dihafal luar kepala. Begitu ada perubahan datang, yang muncul pertama kali bukan rasa penasaran, melainkan kecurigaan: ini bakal nambah kerjaan atau justru bikin posisi saya makin tidak jelas?
Akibatnya bisa ditebak. Kebijakan transformasi diterima sekadar sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai perubahan yang dihayati. Aplikasi baru terpasang, tapi cara berpikir orangnya tetap yang lama; sistem kerja diperbarui di atas kertas, tapi budaya saling membantu antarunit tidak pernah benar-benar tumbuh.
Padahal dunia di luar kantor pemerintahan sudah bergerak jauh lebih cepat. Orang sekarang terbiasa transfer uang dalam hitungan detik dan belanja hanya dengan beberapa sentuhan layar. Ekspektasi itu ikut terbawa begitu mereka berurusan dengan instansi pemerintah, wajar kalau kemudian muncul kekecewaan saat urusan sederhana ternyata masih harus bolak-balik tiga loket.
Pemerintah sebenarnya sudah menyadari ini. Kementerian PANRB berulang kali menegaskan bahwa birokrasi masa depan harus punya kultur yang lebih lincah, responsif, dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata dengan cepat, bukan berputar-putar di rapat koordinasi. Tapi kelincahan seperti itu tidak bisa dibeli lewat pelatihan tiga hari atau aplikasi baru. Kelincahan pada dasarnya soal pola pikir. Birokrat perlu berhenti menganggap tugas utamanya adalah menjaga prosedur tetap berjalan sesuai juklak, dan mulai melihat dirinya sebagai orang yang bertugas menyelesaikan masalah warga.
Pandangan Agus Dwiyanto, pakar administrasi publik yang sudah lama mengamati birokrasi Indonesia, masih relevan untuk menjelaskan ini. Ia pernah menyoroti bagaimana struktur birokrasi kita cenderung terlalu berjenjang, terkotak-kotak antarunit, dan kaku, sampai-sampai ruang untuk berinovasi jadi sangat sempit. Budaya semacam itu, menurutnya, yang pada akhirnya membuat layanan publik sulit menjadi responsif, meski niat baik dan anggarannya sudah tersedia.
Karena itu saya percaya, reformasi birokrasi hari ini sesungguhnya adalah reformasi cara bertanya. Selama ini banyak ASN terbiasa bertanya "apakah prosedurnya sudah sesuai?" pertanyaan yang penting, tapi tidak cukup. Yang lebih penting justru: apakah masyarakat benar-benar terbantu? Begitu pula kebiasaan menjawab "ini bukan tugas unit saya" ketika ada keluhan yang melintasi batas kewenangan, yang semestinya diganti dengan semangat mencari apa yang bisa dikerjakan bersama supaya orang itu tidak bolak-balik lagi.
Perubahan kecil dalam cara bertanya seperti itu, kalau sungguh-sungguh dijalankan, bisa berdampak jauh lebih besar dibanding peluncuran program besar yang penuh seremoni tapi minim tindak lanjut.
Masyarakat, pada akhirnya, tidak pernah menilai keberhasilan reformasi birokrasi dari berapa banyak aplikasi yang diluncurkan atau berapa regulasi baru yang diterbitkan. Mereka menilainya dari pengalaman sehari-hari saat berurusan dengan kantor pemerintah: apakah urusannya jadi lebih mudah, apakah keluhannya direspons lebih cepat, apakah masalahnya benar-benar selesai atau cuma dipindahkan ke meja lain.
Jawaban atas semua itu tidak ditentukan oleh secanggih apa sistemnya, melainkan oleh manusia yang duduk di balik sistem tersebut. Itulah kenapa reformasi yang paling menentukan bukan yang terjadi di layar komputer atau di bagan struktur organisasi, melainkan yang terjadi di dalam kepala para birokratnya. Sekali cara berpikir itu berubah, budaya kerja biasanya ikut bergeser dan di situlah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negaranya.
Pertanyaannya kemudian, kenapa perubahan ini harus dimulai dari atas, bukan dari meja kerja staf paling bawah? Jawabannya sederhana kalau kita jujur mengamati bagaimana organisasi bekerja. Pemimpin adalah kompas moral bagi bawahannya, ketika kepala dinas atau menteri disiplin dan bersih, staf di bawahnya akan segan main-main dengan aturan, karena tahu ada yang mengawasi sekaligus memberi contoh. Keputusan besar untuk memangkas regulasi berbelit-belit juga hanya bisa diambil oleh pemegang komando, bukan staf administratif yang justru terikat menjalankan aturan itu sehari-hari.