Rendi, Pemuda Natuna Disebut Tewas Bela Rusia, Bupati: Masih Simpang Siur

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Bupati Natuna Cen Sui Lan saat ditemui di Gedung Wanita Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (30/9/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Natuna Cen Sui Lan saat ditemui di Gedung Wanita Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (30/9/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Seorang pria asal Natuna, Kepulauan Riau, Rendi Apriyanto (30), dikabarkan tewas setelah disebut bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna masih memastikan kabar tersebut dan menyiapkan langkah pemulangan jenazah jika informasinya benar.

Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan, pihaknya telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkoordinasi dengan keluarga Rendi.

"Dari pemerintah kabupaten sudah menegaskan Kesbangpol untuk berkoordinasi dengan keluarga. Informasi yang kita dapatkan masih simpang siur," kata Cen di Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9).

"Tentunya kita mengharapkan kalau memang sudah meninggal, apa solusinya supaya bisa segera dibawa kembali. Tetapi kita tetap harus berkoordinasi dengan pusat, karena saya kan tidak mungkin bekerja sendiri," sambungnya.

video from internal kumparan

Sempat ke Filipina, Disebut Hanya Antar Logistik

Cen mengaku belum mengetahui bagaimana Rendi bisa berangkat ke Rusia dan apa aktivitasnya di sana. Ada informasi Rendi sempat berada di Filipina sebelum pergi ke Rusia, tetapi Pemkab belum bisa memastikannya.

"Keberangkatan almarhum juga tidak kita ketahui. Ada informasi beliau sudah pernah ke Filipina, kemudian ke Rusia," ujarnya.

Rendi Apriyanto, warga Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Foto: Dok. Istimewa

Cen juga menyebut, ada informasi Rendi tidak bergabung sebagai tentara, melainkan hanya bertugas mengantar logistik.

"Dan beliau, sebenarnya kita juga enggak tahu apa motifnya, apakah benar menjadi tentara di sana atau menjadi. Ada informasi beliau hanya mengantar sebagai logistik," katanya.

Pemkab Natuna akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mencari penyelesaian. Cen menegaskan, WNI tidak boleh menjadi tentara di negara lain.

"Apa pun itu tidak boleh warga negara Indonesia menjadi tentara di luar negeri," tegasnya.

Kelurahan Tak Tahu Keberangkatan Rendi

Lurah Ranai Darat A. Era Juin Marisa membenarkan Rendi merupakan warga Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur.

"Betul, dia warga kami," kata Era saat dikonfirmasi.

Namun, Era mengatakan keberangkatan Rendi tidak pernah dilaporkan ke kelurahan. Pihaknya tidak tahu kapan Rendi meninggalkan Natuna, ke mana tujuannya, maupun alasannya pergi ke Rusia.

"Kelurahan tidak ada bikin surat izin melepas ke sana [Rusia]," ujarnya.

Era menyarankan informasi lebih lanjut soal keberadaan dan aktivitas Rendi dikonfirmasi kepada keluarga, khususnya orang tuanya.

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat ditemui usai Kunjungan Kerja Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah Perbatasan Kab Natuna, Prov Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Ketua MPR: Jangan Tergiur Tawaran Jadi Tentara Bayaran

Dalam kesempatan yang sama dengan Cen, Ketua MPR Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan tentara bayaran di negara lain.

Menurut Muzani, semua pihak bertugas menjaga kedaulatan negara dan memastikan WNI tetap setia kepada NKRI.

"Saya kira tugas kita semua, tugas kami adalah menjaga kedaulatan negara termasuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk tetap loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Muzani.

Ia menegaskan tawaran menjadi tentara bayaran tidak dibenarkan. Namun, pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak agar kasus serupa tidak terulang.

"Iming-iming ataupun tawaran-tawaran terhadap pekerjaan lain apalagi yang berkonotasi kepada tentara bayaran, saya kira sesuatu yang jelas tidak dibenarkan. Tetapi di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang," ujarnya.