RI Terbanyak ke-6 Anak Belum Imunisasi, Kemenkes Gencarkan ‘Imunisasi Kejar’
·waktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap Indonesia masih menempati urutan keenam dunia dengan jumlah anak zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar terbanyak.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Kemenkes RI, Gertrudis Tandy dalam paparannya saat Kunjungan Lapangan Tematik dan Media Briefing bertajuk “Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung Tahun 2026” di Auditorium UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pasir Kaliki, Bandung.
Gertrudis mengatakan berdasarkan laporan WHO, Indonesia memiliki sekitar 2,3 juta anak zero dose dari akumulasi data 2023 hingga 2025.
“Ini angka zero dose kita. Indonesia itu nomor 6 terbanyak di dunia,” kata Gertrudis dalam paparannya, Senin (11/5).
Ia menjelaskan, anak zero dose merupakan anak usia satu tahun yang belum pernah mendapatkan imunisasi DPT-1 (Difteri, Pertusis, dan Tetanus dosis ke-1).
Lebih lanjut ia menjelaskan, capaian imunisasi nasional dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan.
Pada 2025, cakupan imunisasi nasional baru mencapai 80,2 persen. Sementara pada April 2026, hanya DKI Jakarta yang mampu memenuhi target capaian imunisasi bulanan.
“Kita seharusnya sudah di atas 28,3 persen per April, tetapi kenyataannya baru satu provinsi yang mencapai target,” ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan itu, Kemenkes menjalankan program “Imunisasi Kejar”, yakni pemberian vaksin kepada anak-anak yang terlambat atau belum mendapat imunisasi sesuai jadwal.
Selain itu diperlukan juga keterlibatan banyak pihak untuk menemukan anak-anak yang belum diimunisasi.
“Kalau tidak dibantu bidan desa, perangkat desa, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu sangat susah memetakan anak-anak ini berada di mana,” tutur Gertrudis.
Ia menegaskan, cakupan imunisasi yang rendah dan tidak merata dapat memicu kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular seperti campak hingga polio.
Selain masalah distribusi dan pelacakan, Kemenkes juga menyoroti meningkatnya keraguan masyarakat terhadap vaksin atau vaccine hesitancy. Gertrudis menyebut maraknya hoaks dan informasi keliru membuat sebagian orang tua menolak imunisasi.
“Masih banyak isu tentang vaksin sehingga masyarakat ragu. Kadang suaminya tidak mengizinkan, ada yang merasa imunisasi tidak penting,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Integrasi Layanan Primer dan Promosi Kesehatan, Indah Suci Widyahening, menilai perubahan pola konsumsi informasi menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
Ia membandingkan sikap orang tua zaman dahulu yang cenderung patuh terhadap anjuran imunisasi dengan kondisi saat ini yang dipenuhi berbagai sumber informasi di media sosial.
“Kalau dulu sumber informasinya cuma satu, orang tua diberi tahu harus imunisasi ya datang saja ke Posyandu tanpa ragu,” kata Indah.
Berbeda dengan sekarang, masyarakat sangat mudah mengakses berbagai informasi dari TikTok, Instagram, hingga YouTube, termasuk informasi yang belum tentu benar.
“Orang secara psikologis lebih tertarik pada hal-hal negatif. Informasi hoaks itu justru lebih cepat dipercaya dan disebar,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Yus Ruseno, Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Gertrudis Tandy, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Integrasi Layanan Primer dan Promosi Kesehatan Indah Suci Widyahening, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Sony Adam, serta Kepala Puskesmas Moch. Ramdan Nita Aprilia.