Konten dari Pengguna

Riset dan Inovasi: Kompas yang Sering Dilupakan

Rahmi Wati

Rahmi Wati

ASN Pemda Provinsi Bengkulu

·waktu baca 5 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rahmi Wati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi menggunakan AI (Dokumen Pribadi)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi menggunakan AI (Dokumen Pribadi)

Selama bekerja pada bidang yang melaksanakan fungsi riset dan inovasi di pemerintahan daerah, saya menyadari bahwa persoalan pembangunan tidak selalu muncul karena kekurangan program. Tidak sedikit persoalan muncul karena tidak ada pertanyaan yang seharusnya diajukan sejak awal: apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, mengapa suatu masalah terjadi, serta apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap program benar-benar mampu mengatasi persoalan yang ada. Di sinilah riset dan inovasi seharusnya mengambil posisi strategis. Namun, dalam praktik di pemerintahan daerah, keduanya masih sering dianggap sebagai pelengkap. Keberadaannya diakui, tetapi hasil riset belum selalu menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan.

Ketika bukti tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pembangunan akan cenderung terjebak dalam pola lama. Program kembali dilanjutkan karena pernah dilakukan, bukan karena terbukti berhasil. Kebijakan diteruskan karena sudah menjadi rutinitas, sementara evaluasi dampaknya belum menjadi prioritas. Potensi daerah pun sering dibahas dan tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sinilah riset memiliki peran penting. Riset bukan sekadar kegiatan mengumpulkan data, membuat laporan, atau menyusun dokumen kajian. Riset membantu pemerintah memahami akar masalah, membaca kebutuhan masyarakat, menguji efektivitas program, dan menyediakan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan riset, pemerintah dapat membedakan antara sesuatu yang hanya terlihat benar dan sesuatu yang benar-benar terbukti.

Hasil riset tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi tindakan. Pada tahap inilah inovasi dibutuhkan. Inovasi tidak selalu berarti aplikasi digital, teknologi canggih, atau program dengan anggaran besar. Inovasi dapat berupa prosedur pelayanan yang lebih sederhana, koordinasi yang lebih efektif, pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya terabaikan, atau cara baru dalam menyelesaikan persoalan lama. Ukurannya bukan hanya kebaruan, tetapi juga kemampuannya menghasilkan perubahan yang lebih baik.

Tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan. Hasil riset masih mungkin berhenti sebagai laporan, rekomendasi belum selalu diterjemahkan menjadi kebijakan, sementara inovasi sering kali muncul dan disusun hanya untuk memenuhi penilaian atau penghargaan. Padahal, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak riset dan inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Apakah pelayanan menjadi lebih mudah? Apakah penggunaan anggaran menjadi lebih efisien? Apakah kebijakan menjadi lebih tepat sasaran? Jika pertanyaan tersebut belum terjawab, berarti masih ada jarak antara gagasan dan perubahan nyata.

Oleh karena itu, penguatan riset dan inovasi tidak cukup hanya dilakukan melalui anggaran, regulasi, atau struktur organisasi. Kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat menentukan. Bidang yang bertugas memahami masalah, menghasilkan kajian, mendorong perubahan, dan memberikan rekomendasi kebijakan membutuhkan SDM dengan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang memadai.

Loyalitas memang penting dalam birokrasi, tetapi loyalitas saja tidak dapat menggantikan kompetensi seseorang. Seorang pemimpin di bidang riset dan inovasi tidak harus menjadi peneliti, tetapi harus memahami karakteristik bidang yang dipimpinnya, menghargai data dan pendapat, membuka ruang diskusi, serta memberi kesempatan kepada SDM untuk tumbuh dan berkembang. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan ruang bagi gagasan untuk tumbuh, termasuk ide-ide yang mungkin berbeda dari kebiasaan kerja organisasi.

Pemerintah membutuhkan SDM peneliti, perencana, dan pengelola inovasi yang berani menyampaikan temuan berdasarkan data, bukan sekadar menyampaikan sesuatu yang ingin didengar. Hal ini tentu tidak mudah. Birokrasi memiliki struktur hierarki, target, keterbatasan anggaran, dan kepentingan yang berbeda-beda. Riset membutuhkan ketelitian, sedangkan birokrasi sering kali menuntut kecepatan. Inovasi membutuhkan ruang untuk mencoba, sedangkan organisasi cenderung lebih nyaman dengan cara-cara lama yang telah menjadi kebiasaan.

Karena itu, riset dan inovasi membutuhkan komitmen serta konsistensi. Prosesnya tidak berhenti ketika laporan selesai atau ketika sebuah inovasi memperoleh penghargaan. Pemerintah harus mengawal seluruh tahapan proses secara utuh, mulai dari menemukan masalah, melakukan riset, membangun jejaring, menyusun rekomendasi, mendorong pemanfaatan hasil riset, mengembangkan inovasi, mengevaluasi dampak, serta memperbaiki hal-hal yang belum berhasil.

Riset, perencanaan, inovasi, kebijakan, dan evaluasi harus berada dalam satu rangkaian yang saling terkait dan mendukung. Riset membaca masalah. Perencanaan menentukan arah. Inovasi mencari cara kerja yang lebih baik. Kebijakan menentukan tindakan. Evaluasi memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar bekerja. Jika hubungan ini berjalan dengan baik, pemerintah tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga menjadi organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki diri.

Daerah sebenarnya tidak kekurangan potensi. Yang sering kali kurang adalah kemampuan untuk membaca dan memahami potensi tersebut secara mendalam, mengubahnya menjadi pengetahuan, lalu menerjemahkannya menjadi keputusan dan tindakan. Riset memberi pemerintah mata untuk melihat, perencanaan memberi arah, inovasi memberi cara untuk bergerak, kepemimpinan memberi ruang untuk berkembang, dan SDM yang tepat memastikan semuanya berjalan.

Sudah saatnya riset dan inovasi tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap struktur, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Kita melakukan riset bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga untuk memahami mengapa hal itu terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan. Kita juga tidak membutuhkan inovasi hanya agar pemerintah terlihat mampu menciptakan sesuatu yang baru, tetapi agar perubahan tersebut benar-benar meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.

Kompas tidak pernah kehilangan arah. Yang sering terjadi adalah kita tidak menggunakannya atau menyerahkannya kepada orang yang tidak memahami cara membaca arah yang ditunjukkannya. Sebuah daerah mungkin tetap dapat berjalan tanpa kompas, tetapi belum tentu sampai pada tujuan yang benar. Karena itu, jika pembangunan ingin bergerak lebih tepat dan berdampak, saatnya riset dan inovasi tidak lagi diletakkan di pinggir perjalanan pembangunan. Keduanya harus menjadi kompas yang membantu pemerintah membaca masalah, menentukan arah, mengambil keputusan, serta memastikan setiap program membawa masyarakat lebih dekat pada tujuan pembangunan yang sesungguhnya.