Saat Kampus dan Industri Tak Lagi Bicara Bahasa yang Sama
Profesional di bidang marketing dan pengembangan, dengan latar belakang Magister Manajemen Teknologi. Berpengalaman dalam pemasaran, pengelolaan program, serta pengembangan kapasitas individu
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Xavier Kharis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBagi banyak anak muda, memilih jurusan kuliah adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Keputusan itu sering diambil dengan harapan bahwa pendidikan akan menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih pasti. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jembatan tersebut tidak selalu terhubung ke tujuan yang diharapkan.
Rencana pemerintah menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan kembali memantik perdebatan hangat. Pada April 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan akan mengevaluasi prodi yang tak selaras dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan nasional.
Respons publik pun terbelah. Salah satu komentar netizen yang paling banyak digaungkan di media sosial adalah: "Yang harus ditambah itu lapangan kerja, bukan menutup prodi."
Komentar tersebut terdengar sangat masuk akal. Namun, persoalannya ternyata tidak sesederhana itu.
Lapangan Kerja Bukan Tombol ON/OFF
Menciptakan lapangan kerja bukan seperti menekan tombol ON/OFF. Lapangan kerja tidak bisa muncul dalam semalam hanya lewat ketukan palu satu kebijakan. Kesempatan kerja lahir dari proses yang sangat panjang: industri yang tumbuh, investasi yang masuk, produktivitas yang meningkat, dan pasar yang berkembang.
Karena itu, benar bahwa negara wajib memperluas kesempatan kerja. Namun, membiarkan perguruan tinggi terus membuka prodi seolah pasar kerja akan selalu sanggup menyerap semua lulusan juga bukan solusi.
Jika kampus merancang program studi semata karena tingginya minat calon mahasiswa tanpa melihat kebutuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, kampus sebenarnya sedang memindahkan masalah ke masa depan. Yang diproduksi pada akhirnya bukan sekadar lembaran ijazah, melainkan juga kecemasan, ketidakcocokan kompetensi (mismatch), dan antrean panjang pengangguran terdidik.
Kekhawatiran ini punya landasan data yang kuat. Pemerintah mencatat ada sekitar 1,9 juta lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya di Indonesia, sementara tingkat mismatch dengan kebutuhan industri masih sangat timpang.
Bahkan, sekitar 60 persen program studi saat ini terkonsentrasi di rumpun ilmu sosial. Beberapa bidang, seperti keguruan, mengalami kondisi oversupply atau kelebihan lulusan yang sangat ekstrem dibanding kebutuhan riil di lapangan. Artinya, persoalan utamanya bukan semata ada atau tidak ada jurusan kuliah, melainkan juga pada apakah sistem pendidikan tinggi kita sedang mencetak keahlian yang benar-benar dibutuhkan negara.
Bahaya Kebijakan yang Berdiri Sendiri
Di titik inilah, menutup prodi tidak boleh dijadikan solusi tunggal. Menutup prodi tanpa disertai strategi pembukaan ekonomi yang jelas hanya akan mempersempit akses dan peluang anak bangsa. Namun, membiarkan prodi terus dibuka tanpa peta kebutuhan nasional juga sama berbahayanya.
Dua-duanya bisa salah jika dibiarkan berdiri sendiri. Kebijakan pendidikan tinggi tidak akan efektif apabila tidak tersambung langsung dengan kebijakan industri, investasi, ketenagakerjaan, dan pembangunan daerah.
Masalah sesungguhnya terletak pada satu fakta pahit: pendidikan dan ekonomi kita terlalu lama berjalan sendiri-sendiri. Kampus menawarkan prodi berdasarkan tren pendaftaran atau logika pasar jangka pendek.
Di sisi lain, dunia ekonomi bergerak dengan kebutuhannya sendiri, sering tanpa dialog yang cukup dengan lembaga pendidikan pencetak tenaga kerjanya. Akibatnya, lulusan hadir dalam jumlah masif, tetapi tidak relevan dengan sektor, wilayah, maupun jenis kompetensi yang dicari industri.
Butuh Peta Jalan Bersama
Oleh karena itu, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar evaluasi daftar prodi, melainkan juga sebuah roadmap terintegrasi. Negara perlu merumuskan sektor apa yang ingin dibangun dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, dan keterampilan apa yang wajib disiapkan.
Pemerintah sendiri telah berencana mengarahkan pendidikan tinggi agar lebih selaras dengan delapan industri strategis nasional, termasuk di antaranya hilirisasi, digitalisasi, dan ketahanan pangan. Arah seperti ini sangat penting, asalkan implementasinya transparan, bertahap, dan tidak hanya berbasis logika penutupan prodi secara reaktif.
Pada akhirnya, perdebatan "tutup prodi" vs "tambah lapangan kerja" sering kali gagal menyentuh akar persoalan. Kita seolah dipaksa memilih salah satu. Padahal, pendidikan tidak boleh sibuk mencetak sarjana tanpa masa depan, dan ekonomi tidak boleh berharap tumbuh tanpa sistem pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusianya secara presisi.
Jika pendidikan dan ekonomi terus berjalan tanpa arah yang sama, yang kita tuai di masa depan bukan kemajuan, melainkan krisis pengangguran terdidik yang terus berulang.
Gen Z sebagai Korban Ekosistem
Di luar masalah regulasi dan institusi, ada pihak yang memikul beban paling berat dari karut-marut ini, yaitu generasi muda. Saat ini, Gen Z sering kali disalahkan karena dianggap sebagai kutu loncat atau terlalu pemilih dalam mencari pekerjaan. Padahal, banyak dari mereka hanyalah korban dari sistem yang salah mendidik sejak awal.
Anak-anak muda ini pada dasarnya sudah mengikuti aturan main dengan belajar giat dan mengejar ijazah. Namun begitu lulus, mereka dihadapkan pada realitas pasar kerja yang ternyata sama sekali tidak membutuhkan gelar mereka. Bahkan, profesi incaran mereka perlahan mulai digantikan oleh kecerdasan buatan dan otomasi. Membiarkan mahasiswa menghabiskan empat tahun waktu serta biaya untuk mempelajari keterampilan yang sudah kedaluwarsa di dunia industri merupakan sebuah ketidakadilan struktural.
Kelincahan Kurikulum sebagai Kunci
Maka dari itu, solusi ke depan tidak bisa berhenti pada sekadar evaluasi administrasi program studi. Perubahan lanskap ekonomi dan teknologi saat ini terjadi sangat cepat. Apabila kampus masih mempertahankan cara lama yang kaku dalam merumuskan kurikulum, materi pembelajaran apa pun akan selalu tertinggal oleh pesatnya kemajuan zaman.
Perguruan tinggi harus mulai membangun kelincahan institusi secara nyata. Kampus perlu membongkar sekat-sekat kaku antarfakultas. Sebagai contoh, mahasiswa sastra harus diberi ruang untuk belajar analisis data, mahasiswa teknik perlu memahami etika bisnis, dan mahasiswa pendidikan wajib menguasai pemanfaatan teknologi digital.
Dunia kerja masa depan tidak lagi mencari orang yang hanya menguasai satu bidang secara sempit. Industri kini mencari individu yang memiliki resiliensi karier. Mereka adalah talenta yang mampu terus belajar, beradaptasi, dan sigap beralih keahlian di tengah krisis atau disrupsi.
Pertanyaan Kritis untuk Masa Depan
Langkah pemerintah mengevaluasi kelayakan program studi memang patut diapresiasi sebagai awalan, tetapi kebijakan tersebut baru menyentuh permukaan persoalan. Selama kampus masih beroperasi layaknya pabrik gelar dan industri masih enggan ikut berinvestasi dalam mendidik talenta lokal, jurang krisis sumber daya manusia kita akan terus menganga.
Kini tersisa satu pertanyaan krusial untuk direnungkan bersama: Saat jutaan mahasiswa baru bersiap mendaftar kuliah tahun ini, apakah negara beserta kampus benar-benar sedang menyiapkan peta jalan menuju karier yang relevan bagi mereka, atau justru sekadar menjual tiket antrean menuju jurang pengangguran berikutnya?
Selama pendidikan dan ekonomi berjalan tanpa arah yang sama, kita tidak sedang membangun masa depan. Kita sedang menunda krisis berikutnya.