Said Abdullah Bahas Indikator Ekonomi dalam Raker RUU APBN 2027
PerbesarKetua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja RUU APBN 2027. Salah satunya, ia meminta pemerintah mngkaji ulang sejumlah indikator ekonomi yang tercantum dalam RAPBN 2027. Dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (27/8/2026), Said juga membahas soal orkestrasi kebijakan moneter. Berikut penuturannya:
Minggu lalu kita telah menyepakati sejumlah hal penting, hasil evaluasi kita bersama atas pelaksanaan APBN 2025. Intinya, kedepan APBN harus memuat; setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi. Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti.
Kami mencermati sejumlah indikator asumsi ekonomi makro, dan kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Memang ada kesesuaian antara indikator di KEM PPKF maupun di Nota Keuangan RAPBN 2027. Namun demikian beberapa indikator yang dicantumkan dalam RAPBN 2027 mungkin perlu kita pikirkan ulang, bukan karena target indikatornya salah, namun angka angka BPS terbaru sudah terlalu dekat dengan target dalam RAPBN 2027. Disisi yang lain kita juga ingin berbuat lebih, mengingat belanja APBN kedepan sudah mencapai Rp 4097,2 triliun. Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini
Pada rapat KEM PPKF, Juni lalu kita menyepakati, pertumbuhan ekonomi 5,8 - 6,5%, pada Nota Keuangan diajukan 6%. Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah. Demikian halnya dengan target rasio gini. Angka rasio gini saat ini mencapai 0,368, sedangkan di Nota Keuangan diusulkan 0,362 - 0,367, sepertinya kita perlu mengoreksi di batas atasnya agar targetnya lebih rendah.
Indikator yang sama kami jumpai pada target tingkat pengangguran. Angka BPS saat ini menunjukkan tingkat pengangguran mencapai 4,68%, pada Nota Keuangan diajukan 4,30% - 4,87%, target batas atasnya juga perlu kita pikirkan ulang. Sejurus dengan hal ini, per Mei 2026 angka proporsi tenaga kerja formal sudah dititik 40,7%, sementara RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83%, harusnya target kita bisa lebih besar lagi.
Kurs rupiah pada RAPBN 2027 titik tengahnya Rp 17.500/ USD. Angka ini cukup realistis. Namun perlu kita pikirkan kedepan tentang orkestrasi kebijakan moneter. Kalau Tiongkok cenderung mendevaluasi Yuan agar produk produk ekspor mereka kompetitif. Di pihak lain, karena sejak 2022 Amerika Serikat mengalami pelebaran defisit transaksi perdagangan yang mendalam atas dampak Perang di Ukraina, serta inflasi yang meninggi, mereka lebih memilih menguatkan USD, hasilnya terlihat dalam indeks dolar yang menguat sejak 2022. Penguatan dolar mereka harapkan mengendalikan inflasi, dan menjadikan dolar sebagai aset haven yang menarik.
Lalu orkestrasi kebijakan moneter kita apa? Apakah kita akan lebih fokus memperkuat ekspansi ekspor komoditas, ataukah lebih prioritas untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, atau ada opsinya lainnya? Dalam keadaan dunia yang tak menentu, dan keterbatasan fiskal, harus ada narasi yang memandu arah kebijakan moneter kedepan, agar secara teknis bisa dijalankan oleh Bank Indonesia.
Setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. Sebab data sebagai landasan pijak wujud kesesuaian nalar antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran. Jika datanya salah, dampak progam juga bengkok, sehingga tujuan pasti absurd. Oleh sebab itu, data driven policy hanya berlaku kalau datanya digali dengan benar, dan diinput pula dengan benar.
Persoalan data perlu kami sampaikan, sebab jagad media diramaikan dengan protesnya warga atas posisi mereka tiba tiba naik di desil papan atas, dan mungkin saja ada data sebaliknya, mereka yang mampu tetapi ditempatkan desil bawah. Data digali oleh manusia, mereka bisa keliru, kami minta BPS untuk koreksi kedalam, segera lakukan validasi data kembali. Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar diberbagai kebijakan.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja negara menembus lebih dari Rp 4000 triliun. Namun dibalik angka yang besar ada tanggungjawab besar untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula. Ada dua tiang utamanya, perpajakan dan PNBP. Kita harus hati hati soal pajak, disaat ekonomi rumah tangga cenderung dibawah pertumbuhan PDB, ada sensitivitas rakyat terhadap bentuk pemajakan baru.
Kami melihat ada target kenaikan PPh dan PPN. Ada target kenaikan Rp 64,8 triliun atas PPh, dan target kenaikan PPN Rp 132,8 triliun. Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat.
Sebaliknya, justru ada penurunan target PNBP pada RAPBN 2027. Dari Outlook 2026, realisasi PNBP diperkirakan Rp 575 triliun, namun RAPBN 2027 menargetkan Rp 517,4 triliun. Kita tahu harga komoditas ekspor tahun depan berpotensi rendah, namun dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik. sebagaimana yang di instruksikan oleh Presiden Prabowo, harusnya target PNBP 2027 tetap bisa tinggi. Kami berharap target ini diperhitungkan kembali.
Kami mengingatkan kembali soal diskusi kita dua tahun lalu tentang peta jalan menuju APBN berimbang. Arah menuju kesana memang tidak bisa serta merta. Ada transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkan. Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal, sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada para pelaku pasar.
Defisit APBN 2026 berpotensi mencapai 2,85%, lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar 2,81%, padahal ditahun tahun sebelumnya kita sudah bisa dibawah 2,4%. Kami berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 dilevel 2,4%. Sebab langkah ini sebagai jalan bertahap menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar. Inilah jalan kita memperbaiki debt service ratio yang telah jauh melampaui batas atas dari rekomendasi IMF.