Saksi Sidang Silmy Akui Setor Rp 80 Juta hingga Rp 130 Juta demi Urus Izin Tinggal WNA

Direktur Utama PT Artha Jaya Leonido, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetor uang Rp 80 juta hingga Rp 130 juta setiap satu hingga dua bulan kepada pihak Ditjen Imigrasi demi memperlancar pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Perusahaannya bergerak di bidang jasa tenaga kerja asing (TKA).
Keterangan itu disampaikan Joko saat menjadi saksi dalam sidang kasus pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11).
Joko menyebut permohonan izin tinggal yang ia urus, dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS), kerap terhambat dalam proses persetujuan di Ditjen Imigrasi. Saat ia menanyakan hal itu kepada Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, dia menyampaikan adanya biaya tambahan sebesar Rp 1 juta untuk tiap permohonan.
"Jadi waktu itu saya menemui Pak Tessar, menanyakan bagaimana Pak kok ini belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih 1 juta," ungkap Joko di hadapan majelis hakim.
"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.
Menurut Joko, biaya tersebut berada di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia mengaku tidak berani memprotes permintaan itu. Joko mengatakan Tessar, tidak pernah menyatakan izin tidak akan terbit jika uang tidak diberikan. Namun, Joko khawatir permohonannya tidak disetujui.
"Saya khawatir juga, Pak, kalau kita tidak memberikan, otomatis nanti permohonan kita tidak diterbitkan. Itu kekhawatiran kita, Pak," ujarnya.
Setelah itu, Joko diarahkan untuk berkomunikasi dengan Juniadi selaku Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beberapa hari kemudian, ia menemui Juniadi bersama mantan karyawannya, Nur Adib. Dalam pertemuan itu, Juniadi meminta Joko mengikuti arahan Tessar.
Joko menjelaskan, Juniadi kemudian rutin menghubungi Nur Adib dan meminta "laporan". Joko menyebut Istilah itu merupakan kode untuk meminta uang.
"Laporan itu uang, maksudnya biaya tadi, dana tadi, Pak," kata Joko.
Joko juga mengungkapkan nominal yang diminta bervariasi.
"Seingat saya antara 80 sampai 130 juta," ujarnya.
Joko menyiapkan uang tersebut, lalu menyerahkannya kepada Nur Adib untuk diteruskan kepada Juniadi. Ia mengaku tidak menyerahkan uang secara langsung. Penyerahan dilakukan sekitar sebulan sekali, kadang dua bulan sekali, tergantung permintaan Juniadi. Menurut Joko, praktik itu berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Jumlah permohonan TKA yang diurus perusahaannya mencapai sekitar 130. Joko mengatakan permohonannya disetujui beberapa hari setelah ia berkomitmen memberikan uang kepada Juniadi.
Joko mengungkapkan, uang tersebut berasal dari dana perusahaan, yakni margin keuntungan dari jasa pengurusan izin tinggal. Dari biaya sekitar Rp 2,5 juta yang dibebankan kepada setiap TKA untuk pengurusan KITAS, Rp 1 juta di antaranya sudah disiapkan untuk pihak Ditjen Imigrasi. Ia mengaku tidak pernah memberi tahu para TKA soal permintaan tersebut.
Dalam pembukuan perusahaan, pengeluaran itu hanya dicatat sebagai biaya operasional.
Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan apakah Joko merasa terpaksa saat menyerahkan uang tersebut.
"Saya terus terang, Pak, kalau terpaksa sih pasti terpaksa, Pak. Karena kan kita ini hanya mengikuti mekanisme, Pak," jawab Joko.
Namun Joko mengaku tidak mengingat total uang yang telah ia keluarkan selama periode tersebut.
Sebelumnya, Silmy Karim didakwa terlibat pemerasan dalam proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Jaksa menyebut ia menerima Rp 1,2 miliar.
Ia didakwa bersama enam pejabat dan staf Ditjen Imigrasi, yakni Saffar Muhammad Godam (Plt Dirjen Imigrasi), Jaya Saputra (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian), Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit Alih Status Izin Tinggal), Bagus Bramantyo (Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal), Gusti Benardiansyah (staf Subdit Izin Tinggal), dan Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status ITAS).
Menurut jaksa, pemerasan dilakukan dengan menunda atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian yang diajukan, mulai dari izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), hingga alih status izin tinggal.
Permohonan umumnya diajukan lewat biro jasa atau perusahaan penjamin WNA.
Uang yang terkumpul kemudian dibagi-bagi kepada sejumlah pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Dari dakwaan, jumlah yang diterima masing-masing terdakwa adalah:
Gusti Benardiansyah: Rp 50,97 miliar
Juniadi Sri Pambudi: Rp 16,31 miliar
Jaya Saputra: Rp 6,53 miliar
Bagus Bramantyo: Rp 4,25 miliar
Tessar Bayu Setiaji: Rp 2,88 miliar
Silmy Karim: Rp 1,2 miliar
Saffar Muhammad Godam: Rp 500 juta
Para terdakwa dijerat Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah
