Sebuah Catatan dari Bumi Kaukasus: Masihkah Layak HUT RI Kita Rayakan?

Upacara Peringatan HUT RI ke-81 di Baku, Azerbaijan (Sumber: Foto Pribadi)

Kemeriahan perayaan HUT RI ke-81 baru saja berlalu. Dari layar kaca atau jagat media sosial, kita disuguhkan tontonan kemegahan perayaan HUT RI di Istana Merdeka. Ketika harga kebutuhan bahan pokok terus melambung, nilai tukar rupiah tak kunjung menguat, dan isi dompet yang tak lagi mampu mengejar harga kebutuhan pokok yang kian meroket, perayaan HUT RI di Istana Merdeka seperti sebuah ironi. Untuk siapa sebenarnya pesta miliaran rupiah ini digelar, dan yang paling mendasar—di tengah impitan hidup yang kian menjerat, masihkah hari kemerdekaan ini layak untuk dirayakan?

Saat ini saya memang tidak sedang tinggal di Indonesia. Namun, dari jauh saya bisa merasakan para pejuang nafkah yang harus berjuang ekstra keras demi menghidupi keluarga mereka. Jagat media sosial ramai oleh curahan hati para pejuang nafkah yang harus kehilangan pekerjaan karena di PHK, hingga sulitnya mencari pekerjaan baru. Dan ini selaras dengan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan dimana angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai Juli 2026, sudah mencapai 43.805 orang, atau meningkat lebih dari 11.416 orang dibandingkan bulan Juni 2026.

Keindahan dan megahnya dekorasi panggung hiburan, beragam hiburan kesenian, parade kereta kuda, hingga deru jet tempur, seolah menjadi ironi ditengah banyaknya keluarga yang masih harus berjuang agar dapur tetap mengepul. Namun, menghentikan atau meniadakan perayaan HUT RI secara total juga bukan jawaban yang bijak. Karena bagi masyarakat, perayaan HUT RI bisa menjadi pelipur lara sekaligus bentuk pernyataan kuat untuk para penguasa: "Ekonomi boleh sulit, politik boleh memanas, tetapi kegembiraan jiwa kami tidak bisa dibeli atau dirampas."

Ditengah kondisi ekonomi dan politik Indonesia, saya melihat perayaan HUT RI saat ini memberikan gambaran tentang ketahanan dan ketangguhan masyarakat Indonesia (resilience). Kita masih melihat beragam lomba 17-an tetap diadakan oleh masyarakat secara swadaya tetapi dengan motif yang bergeser: merayakan kemerdekaan sebagai sarana hiburan murah, pelarian sejenak dari beban hidup, dan penguat solidaritas antar-tetangga. Menariknya, di media sosial banyak dibagikan bahwa panitia lomba 17-an tingkat RT kini beradaptasi: jika dulu hadiah berupa barang elektronik, kini hadiah berganti menjadi ratusan paket kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, beras, gula, dan mi instan.

Menurut saya, di sinilah letak keindahan dan kebesaran hati orang Indonesia. Mereka tidak menolak perayaan HUT RI. Mereka tetap turun ke jalan, memasang bendera plastik dengan riang, bukan untuk merayakan sebuah kebijakan ekonomi atau politik, melainkan untuk membeli sedikit kebahagiaan. Lomba di tingkat RT telah menjadi katup penyelamat dari stres hidup. Di sana, mereka bisa tertawa bersama tetangga, melupakan sejenak impitan ekonomi, beban utang, dan saling mendekap dalam rasa senasib sepenanggungan.

Demikian halnya bagi mereka yang hidup ribuan kilometer dari tanah air, perayaan HUT RI bukan lagi soal kritik terhadap kebijakan pemerintah, namun bagi para diaspora Indonesia HUT RI adalah penguat identitas dan ruang penawar rindu. Melalui upacara bendera di berbagai KBRI, aroma makanan khas Indonesia, serta riuh rendah beragam lomba di tanah rantau, seolah menegaskan satu hal: diaspora Indonesia tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah hidup sebagai minoritas di luar negeri, kibaran Merah Putih adalah pelukan hangat yang mengingatkan mereka akan rumah, yang akan membawa mereka pulang sejauh apapun mereka melangkah.

Sejatinya, Indonesia merdeka dahulu lahir bukan dari ruang-ruang rapat yang sejuk, melainkan dari perut-perut yang lapar dan keberanian yang tulus. Para pendiri bangsa merebut negeri ini justru ketika mereka tidak punya apa-apa, kecuali harapan: MERDEKA.

Oleh karenanya, jawaban atas pertanyaan “HUT RI masihkah layak dirayakan?” pada akhirnya tidak akan pernah kita temukan dalam pidato resmi kenegaraan, pernyataan para penguasa, atau riuh rendah anggaran pesta yang menguap begitu saja. Kelayakan itu justru lahir dan divalidasi oleh masyarakat sendiri—bukan untuk memuji keadaan yang sedang baik-baik saja, melainkan sebagai bentuk perlawanan paling sunyi namun anggun terhadap nasib.

HUT RI ke-81 tetap layak mendapatkan tempatnya, bukan sebagai panggung pamer kekuasaan, melainkan sebagai ruang solidaritas dan kebersamaan. Di tengah impitan ekonomi yang kian mencekik, kibaran bendera di atap rumah yang bocor dan tawa yang pecah di perlombaan kampung adalah cara menghibur diri dan menjaga martabat mereka. Itu adalah cara lugas masyarakat untuk berbisik kepada para penguasa dan keadaan: “Perut kami boleh saja diuji, cari kerja boleh saja sulit, tetapi kebahagiaan kami tidak akan pernah bisa dirampas.”

Kita ikut merayakan HUT RI bukan karena kita sudah sepenuhnya makmur, tetapi karena kita menolak untuk tumbang oleh badai kehidupan.