Shifting BUMN di Era Prabowo: Peluang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Sarjana Pendidikan dan Analis sosiokultural yang menulis tentang pendidikan, literasi, budaya, parenting, dan isu-isu sosial.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nuril Anwar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPenataan badan usaha milik negara (BUMN) kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah efisiensi yang lebih besar. Pemerintah menargetkan penutupan sekitar 700 BUMN hingga Desember 2026, dengan potensi penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 5 September 2026.
Sekilas, kebijakan tersebut terlihat sebagai agenda korporasi. Namun, bila ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, penataan BUMN sebenarnya menyentuh persoalan yang jauh lebih strategis: bagaimana negara mengubah aset yang kurang produktif menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa banyak perusahaan yang ditutup, melainkan apa yang akan dilakukan setelah efisiensi dilakukan.
Bukan Sekadar Mengurangi Jumlah BUMN
Selama ini, keberadaan BUMN kerap dipahami sebagai simbol kehadiran negara dalam aktivitas ekonomi. Padahal, dalam perspektif korporasi modern, ukuran keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya entitas, melainkan kemampuan menciptakan nilai.
Karena itu, langkah yang didorong Presiden Prabowo perlu dilihat sebagai proses penataan portofolio. BUMN yang tidak lagi memiliki prospek bisnis atau terus menyerap sumber daya tanpa menghasilkan kinerja yang sepadan membutuhkan evaluasi serius.
Logikanya sederhana. Negara akan lebih kuat bila sumber dayanya terkonsentrasi pada perusahaan yang memang mampu tumbuh, berinvestasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi strategis bagi perekonomian.
Dalam kerangka itu, pengurangan jumlah perusahaan justru dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kualitas BUMN yang tersisa.
Rp100 Triliun dan Pertanyaan Terbesarnya
Potensi efisiensi Rp100 triliun adalah angka yang besar. Tetapi nilai strategisnya tidak berhenti pada penghematan.
Efisiensi baru menghasilkan dampak ekonomi apabila ruang yang tercipta dapat diarahkan kembali kepada kegiatan yang lebih produktif. Pemerintah dapat menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat investasi, mempercepat proyek strategis, atau memperbesar dukungan terhadap sektor yang memiliki efek berganda bagi perekonomian.
Hal ini menjadi semakin relevan ketika perekonomian Indonesia tetap membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sementara pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen.
Artinya, ketika ekonomi nasional sedang mempertahankan momentum pertumbuhan, reformasi BUMN dapat diarahkan untuk memastikan aset negara ikut bergerak lebih produktif.
Dari Efisiensi Menuju Investasi Produktif
Di sinilah inti dari shifting BUMN berada.
Penghematan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan. Efisiensi harus menciptakan kapasitas baru. Ketika biaya yang tidak produktif dapat ditekan, ruang yang terbentuk seharusnya dapat dipindahkan ke sektor yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.
Infrastruktur, energi, pangan, hilirisasi, industri pengolahan, transportasi, hingga teknologi merupakan contoh sektor yang membutuhkan investasi jangka panjang dan mampu menciptakan efek berantai terhadap ekonomi.
Arah ini sejalan dengan agenda pemerintah yang menempatkan transformasi kelembagaan dan BUMN, penguatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor baru sebagai bagian dari strategi memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.
Dengan demikian, efisiensi BUMN dapat menjadi bagian dari strategi ekonomi yang lebih besar, bukan sekadar agenda pengurangan biaya.
BUMN Strategis Harus Naik Kelas
Restrukturisasi juga membuka kesempatan untuk mengubah orientasi perusahaan negara.
BUMN strategis tidak cukup hanya sehat secara administratif. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu didorong menjadi lebih kompetitif, lebih adaptif, dan mampu mengambil peluang bisnis di tingkat regional maupun global.
Sektor energi, pangan, infrastruktur, keuangan, transportasi, dan industri memiliki posisi penting dalam menopang kegiatan ekonomi. Ketika perusahaan negara di sektor-sektor tersebut memiliki struktur yang lebih kuat, kapasitas investasi mereka juga berpeluang meningkat.
Pada titik ini, peran pemerintah bukan hanya sebagai pemilik, tetapi sebagai pengarah agar aset strategis nasional bekerja lebih optimal.
Reformasi BUMN Juga Soal Tata Kelola
Shifting BUMN tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa perubahan dalam tata kelola.
Perusahaan negara perlu memiliki target yang terukur, disiplin investasi, pengawasan yang kuat, dan orientasi kinerja yang jelas. Perusahaan yang memiliki prospek harus diberi ruang untuk berkembang, sementara entitas yang tidak lagi layak perlu mendapatkan keputusan berbasis kajian bisnis.
Pendekatan semacam ini penting untuk memastikan bahwa BUMN tidak terjebak dalam pola mempertahankan perusahaan hanya karena status kepemilikan negara.
Justru sebaliknya, kepemilikan negara harus menghasilkan standar pengelolaan yang semakin profesional.
Pemerintah Perlu Menjaga Sisi Sosialnya
Meski demikian, restrukturisasi dalam skala besar tidak dapat dilakukan hanya dengan logika neraca.
Penutupan maupun penggabungan perusahaan memiliki implikasi terhadap pekerja, mitra usaha, layanan masyarakat, dan rantai ekonomi yang terhubung. Karena itu, kebijakan efisiensi tetap membutuhkan tahapan yang terukur dan komunikasi yang baik.
Keberhasilan agenda Presiden Prabowo seharusnya tidak dinilai dari jumlah perusahaan yang ditutup semata.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah restrukturisasi aset negara menjadi lebih produktif, investasi meningkat, kapasitas industri bertambah, dan manfaat ekonomi akhirnya dirasakan lebih luas.
Momentum Mengubah Cara Negara Mengelola Aset
Jika dijalankan secara konsisten, reformasi BUMN dapat menjadi salah satu bagian penting dalam agenda transformasi ekonomi Indonesia.
Presiden Prabowo menghadapi kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memastikan sumber daya negara digunakan secara lebih efektif. Karena itu, penataan BUMN dapat menjadi instrumen untuk mengurangi pemborosan, memperkuat perusahaan strategis, dan menciptakan ruang investasi yang lebih besar.
Pemerintah juga telah menempatkan penguatan investasi, transformasi BUMN, dan sektor-sektor baru sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Jika arah tersebut konsisten, restrukturisasi BUMN bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari upaya membangun struktur ekonomi yang lebih efisien.
Dari Shifting BUMN Menuju Mesin Pertumbuhan
Pada akhirnya, shifting BUMN di era Prabowo seharusnya dibaca sebagai upaya mengubah kualitas, bukan sekadar mengubah jumlah.
Penutupan perusahaan yang tidak produktif dapat menjadi awal. Konsolidasi dapat menjadi tahap berikutnya. Namun tujuan akhirnya harus lebih besar: menciptakan BUMN yang sehat, kompetitif, mampu berinvestasi, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Potensi efisiensi hingga Rp100 triliun akan memiliki arti strategis apabila dapat dikonversi menjadi aktivitas ekonomi baru. Dari sana, investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, kapasitas produksi menciptakan lapangan kerja, dan lapangan kerja memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan kata lain, efisiensi adalah titik awal, bukan garis akhir.
Di tengah kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, langkah Presiden Prabowo untuk menata kembali BUMN dapat menjadi peluang memperbaiki kualitas pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat mesin pertumbuhan nasional.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar lebih sedikit BUMN, tetapi BUMN yang lebih kuat, lebih produktif, dan lebih mampu bekerja untuk kepentingan ekonomi nasional.