Shrinking Middle Class: Ketika Logika Pasar Menguji Keadilan Sosial

Kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada Juni 2026 memang dapat dipahami sebagai konsekuensi dari meningkatnya harga minyak dunia sekaligus upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara. Namun, persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar mengapa harga BBM naik, tapi juga bagaimana biaya penyesuaian tersebut didistribusikan di antara negara, pasar, dan masyarakat.

Menjadi kelas menengah selama ini dipandang sebagai tanda bahwa seseorang telah berhasil memperoleh rasa aman. Kelas menengah yang identik dengan pendapatan yang relatif stabil, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik, serta harapan bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera menjadikan kelompok ini sebagai simbol mobilitas sosial. Namun, ketika berbagai biaya hidup terus meningkat dan ketidakpastian ekonomi semakin besar, pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana naik kelas sosial, melainkan bagaimana agar tidak turun kelas.

Ketika Dampak Kenaikan Tidak Lagi Bersifat Individual

Meskipun Pertamax dan Pertamax Green hanya menyumbang sekitar tujuh persen dari tital konsumsi BBM nasional, dampaknya tidak berhenti pada pengguna langsung. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya transportasi, distribusi barang, serta biaya produksi berbagai sektor ekonomi. Konsekuensinya, pelaku usaha cenderung meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Di balik gejolak tersebut, seberapa kuat daya tahan kelas menengah Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena kenaikan BBM bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia hadir di tengah berbagai tekanan yang telah lebih dahulu membebani kehidupan kelas menengah. Harga rumah yang semakin sulit dijangkau, biaya pendidikan yang terus meningkat, ketidakpastian pekerjaan, hingga kemampuan menabung yang semakin terbatas menunjukkan bahwa ruang aman ekonomi yang selama ini menopang kehidupan kelas menengah perlahan mulai menyempit.

Menipisnya Bantalan Ekonomi

Selama bertahun-tahun, kelas menengah dipandang sebagai kelompok yang paling siap menghadapi perubahan ekonomi. Mereka memiliki pendapatan yang relatif stabil, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, serta kemampuan untuk membangun tabungan dan aset. Posisi tersebut menjadikan kelas menengah sebagai salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, berbagai data menunjukkan bahwa fondasi tersebut tidak lagi sekuat sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah Indonesia turun dari dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Pada saat yang sama, kelas menengah bersama kelompok aspiring middle class menyumbang lebih dari 81 persen konsumsi nasional, sementara konsumsi rumah tangga secara keseluruhan berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelemahan kelas menengah bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan ekonomi nasional. Ketika kelompok yang menjadi motor utama konsumsi menghadapi tekanan yang semakin besar, daya tahan perekonomian secara keseluruhan pun ikut dipertaruhkan.

Kelas Menengah: Terlalu Kaya untuk Dibantu, Terlalu Rentan untuk Diabaikan

Berbeda dengan kelompok miskin yang memiliki akses terhadap berbagai program bantuan sosial, sebagian kelas menengah justru berada ada pada posisi yang serba tanggung. Mereka tidak termasuk kelompok yang menjadi prioritas perlindungan negara, tetapi juga tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk sepenuhnya kebal terhadap berbagai guncangan ekonomi.

Seorang pegawai swasta yang harus membayar cicilan rumah, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan orang tua yang memasuki usia lanjut mungkin masih tergolong kelas menengah secara statistik. Namun, ruang untuk menyerap berbagai kenaikan biaya hidup semakin terbatas. Demikian pula pasangan muda yang baru memulai kehidupan keluarga, pekerja komuter yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk transportasi, maupun pelaku usaha kecil yang harus menjaga keberlangsungan usahanya di tengah ketidakpastian ekonomi.

Dari Mobilitas Sosial Menuju Kecemasan Sosial

Salah satu ciri utama kelas menengah adalah adanya keyakinan bahwa kerja keras dan pendidikan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, ketika biaya hidup meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan ekonomi, optimisme tersebut mulai menghadapi ancaman.

Rumah yang semakin mahal, biaya pendidikan yang terus meningkat, dan ketidakpastian dunia kerja melahirkan kecemasan baru. Bagi sebagian kelas menengah, persoalannya bukan lagi bagaimana meningkatkan kualitas hidup, melainkan bagaimana mempertahankan standar hidup yang telah dimiliki.

Fenomena menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi tidak selalu identik dengan kemiskinan. Sebaliknya, ia dapat hadir dalam bentuk semakin rapuhnya kepastian hidup. Dalam konteks ini sebagian kelas menengah Indonesia menghadapi proses yang oleh ekonomi Guy Standing disebut sebagai precariat atau prekarisasi, yakni situasi ketika individu tetap berada di atas garis kemiskinan, tetapi hidup dalam ketidakpastian yang semakin besar terhadap pekerjaan, pendapatan, dan masa depan mereka.

Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospect 2026 juga mengingatkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi menciptakan pekerjaan yang lebih produktif dan berupah tinggi agar mobilitas sosial tetap terjaga. Tanpa itu, semakin banyak rumah tangga yang berisiko mengalami stagnasi bahkan penurunan status ekonomi.

Daya Tahan Kelas Menengah: Menjaga Harapan Sosial

Dalam perspektif embedded liberalism yang diperkenalkan John Ruggie, mekanisme pasar tidak dapat dipisahkan dari perlindungan sosial. Pasar memang memiliki peran penting dalam mendorong efisiensi ekonomi, tetapi masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menghadapi seluruh konsekuensi dari perubahan pasar secara sendirian.

Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa kelompok yang menjadi penopang utama perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan yang memadai. Penguatan transportasi publik, perluasan akses perumahan yang terjangkau, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga agar kelas menengah tidak semakin rentan.

Pada akhirnya, kenaikan Pertamax mungkin hanya salah satu episode kecil dalam dinamika ekonomi yang lebih besar. Namun, di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya berbagai tekanan biaya hidup, gejolak tersebut mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukanlah kenaikan harga semata, melainkan semakin menipisnya ruang aman ekonomi yang selama ini menopang kehidupan kelompok penyangga utama perekonomian Indonesia. Sebab, sebuah masyarakat tidak hanya diukur dari seberapa banyak kelas menengah yang berhasil diciptakan, tetapi juga dari seberapa mampu negara memastikan bahwa mereka tidak perlahan kehilangan rasa aman terhadap masa depannya sendiri.

Menjadi kelas menengah sesungguhnya bukan soal seberapa besar pendapatan seseorang, melainkan seberapa besar rasa aman yang ia miliki terhadap masa depannya. Ketika seseorang mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak, atau tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat, persoalannya bukan lagi sekadar daya beli. Yang sedang terkikis adalah keyakinan bahwa kehidupan esok akan lebih baik daripada hari ini, dan ketika keyakinan itu mulai memudar, yang sedang mengalami krisis bukan hanya kelas menengah, melainkan harapan sosial yang menopang suatu bangsa.