Sibuk Mengurus Hari Ini, Siapa Memikirkan Indonesia 2045?

Ilustrasi dibuat dengan AI

Ada sebuah kontras yang belakangan terasa semakin mengganggu.

Dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic, Bill Gates berbicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar seperti persoalan dari masa depan: apa yang terjadi jika kecerdasan buatan (AI) menjadi begitu murah dan melimpah sehingga sebagian besar pekerjaan yang sekarang dilakukan manusia dapat dikerjakan mesin? Ia membicarakan kemungkinan AI mengguncang pasar kerja, ancaman bioterorisme dan serangan siber, pajak terhadap otomatisasi, perlunya kerja sama Amerika Serikat dan China, bahkan gagasan bahwa sebagian pekerjaan mungkin perlu sengaja dicadangkan untuk manusia atau Human Reserved.

Gates tidak sedang bertanya siapa yang akan menjadi presiden Amerika pada 2029. Ia sedang bertanya seperti apa bentuk masyarakat manusia ketika kecerdasan tidak lagi menjadi sumber daya yang langka.

Pertanyaan itu terasa jauh. Tetapi justru karena itulah ia penting.

Sementara itu, lihatlah percakapan publik kita. Isu yang memenuhi ruang pemberitaan dan media sosial silih berganti: demonstrasi UU Perampasan Aset, polemik ijazah palsu, kabut asap, siapa yang berpotensi maju dalam Pilpres 2029, keluhan in this economy, persoalan PPPK paruh waktu, konflik elite, dan berbagai drama politik yang sering selesai sebelum sempat melahirkan gagasan yang lebih besar.

Tentu tidak adil mengatakan semua isu tersebut tidak penting. Korupsi dan perampasan aset menyangkut masa depan penegakan hukum. Persoalan pekerjaan menyangkut penghidupan jutaan orang. Kabut asap menyangkut lingkungan dan kesehatan. Politik elektoral menentukan arah pemerintahan.

Masalahnya bukan pada isu-isu tersebut.

Masalahnya adalah ketika hampir seluruh energi intelektual kita habis untuk mengurus persoalan hari ini, siapa yang memikirkan Indonesia setelah hari ini?

Dunia Berbicara tentang Masa Depan, Kita Terjebak dalam Siklus Hari Ini

Yang membuat perbandingan dengan Gates menarik bukan karena Bill Gates selalu benar. Prediksi tentang masa depan tetaplah prediksi. Bahkan sejumlah perkiraannya mengenai kecepatan perubahan pekerjaan akibat AI masih harus diuji.

Namun ada sesuatu yang layak diperhatikan dari cara berpikirnya: ia berusaha memikirkan konsekuensi sebelum semuanya terjadi.

Ia tidak hanya bertanya, "Apa yang bisa dilakukan AI?" Ia bergerak ke pertanyaan yang lebih sulit: "Apa yang seharusnya dilakukan AI?" Dan lebih jauh lagi, "Apa yang seharusnya tetap dilakukan manusia meskipun mesin mampu mengerjakannya?"

Di situlah letak perbedaan antara sekadar mengikuti perkembangan teknologi dan memikirkan masa depan.

Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, misalnya, memperkirakan bahwa hingga 2030 transformasi pasar kerja dapat menciptakan sekitar 170 juta pekerjaan baru sekaligus menggeser 92 juta pekerjaan yang ada. Artinya, persoalannya bukan sekadar "AI akan menghilangkan pekerjaan," melainkan bagaimana manusia, perusahaan, pendidikan, dan pemerintah mengelola perpindahan besar dalam struktur pekerjaan. Laporan yang sama memperkirakan sekitar 39 persen keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan akan berubah hingga 2030.

OECD bahkan pada 2026 telah memetakan kebijakan AI di pasar kerja ke dalam isu otomatisasi, produktivitas, keterampilan, inklusivitas, perlindungan data, nondiskriminasi, keselamatan kerja, transparansi, akuntabilitas, hingga dialog sosial. Artinya, di sejumlah negara, pertanyaan mengenai AI sudah mulai ditempatkan sebagai bagian dari desain kebijakan ketenagakerjaan, bukan sekadar urusan aplikasi teknologi.

Sementara di Indonesia, percakapan tentang masa depan pekerjaan masih lebih sering berkutat pada persoalan yang mendesak di depan mata: ketersediaan lapangan kerja, status kepegawaian, besaran penghasilan, dan kepastian kesejahteraan. Semua itu tentu penting karena menyangkut kehidupan nyata jutaan orang. Namun, di balik persoalan tersebut ada pertanyaan yang jauh lebih besar dan belum cukup sering dibicarakan: ketika teknologi mulai mengambil alih semakin banyak pekerjaan manusia, seperti apa seharusnya bentuk pekerjaan dan struktur ketenagakerjaan Indonesia sepuluh atau dua puluh tahun dari sekarang?

Pertanyaan ini bukan hanya untuk pemerintah.

Ia juga untuk sekolah, universitas, perusahaan, birokrasi, serikat pekerja, dan keluarga.

Sebab persoalan terbesar AI mungkin bukan bahwa manusia kehilangan pekerjaan. Persoalan yang lebih dalam adalah kemungkinan manusia masih memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaan itu tidak lagi memiliki nilai ekonomi seperti sebelumnya.

Kita Bukan Tidak Memikirkan AI, tetapi Belum Menjadikannya Percakapan Besar

Ada keberatan yang tentu perlu diberikan.

Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya diam. Pemerintah telah menyusun berbagai agenda terkait AI. Pada 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital bahkan membahas rancangan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 lintas kementerian dan lembaga. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan, tata kelola, dan rancangan regulasi AI.

Jadi persoalannya bukan bahwa Indonesia sama sekali tidak berpikir tentang AI.

Persoalannya adalah seberapa dalam isu tersebut masuk ke dalam kesadaran publik dan agenda pembangunan nasional.

Jangan sampai AI hanya menjadi program kementerian, seminar, launching, dan jargon transformasi digital, sementara pertanyaan fundamentalnya tidak pernah menjadi percakapan nasional.

Misalnya, jika AI membuat pekerjaan administratif jauh lebih murah, apakah negara masih membutuhkan struktur birokrasi dengan jumlah dan desain pekerjaan seperti sekarang?

Jika AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit, bagaimana pendidikan kedokteran berubah?

Jika AI dapat membuat bahan ajar, menjawab pertanyaan siswa, dan memberikan umpan balik secara personal, apa sebenarnya peran guru?

Jika AI dapat menulis laporan, membuat analisis data, merangkum regulasi, menyusun bahan kebijakan, bahkan membantu pemeriksaan, apa yang menjadi keunggulan seorang birokrat?

Pertanyaan terakhir seharusnya sangat serius.

Birokrasi masa depan mungkin tidak lagi membutuhkan manusia terutama untuk memproduksi dokumen. Ia membutuhkan manusia untuk memahami masalah, membuat pertimbangan, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Ini perubahan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengganti komputer lama dengan aplikasi baru.

Tetapi percakapan kita sering kali masih berada pada level: bagaimana mempercepat digitalisasi administrasi.

Padahal dunia sedang bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang terjadi jika administrasi itu sendiri sebagian besar dapat dilakukan mesin?

Terlalu Banyak Politik Hari Ini, Terlalu Sedikit Politik Masa Depan

Di sinilah persoalan politik menjadi menarik.

Indonesia sedang menuju 2029. Wajar jika nama-nama calon presiden mulai dibicarakan. Politik memang selalu bekerja dengan kalender. Kandidat perlu membangun elektabilitas, partai menyusun koalisi, dan publik memiliki hak mengetahui siapa yang mungkin memimpin negara.

Tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil jika pembicaraan tentang 2029 hanya berputar pada siapa kandidatnya.

Pertanyaan yang lebih penting justru: Indonesia seperti apa yang akan dipimpin pada 2029?

Apakah Indonesia yang sebagian besar pekerjanya masih melakukan pekerjaan administratif yang sebenarnya dapat diotomatisasi?

Apakah Indonesia yang pendidikan tingginya masih mengukur keberhasilan dari kemampuan menghafal dan mengerjakan soal yang dapat dijawab AI?

Apakah Indonesia yang ekonominya bergantung pada konsumsi teknologi asing?

Apakah Indonesia yang memiliki jutaan tenaga kerja tetapi produktivitasnya tidak meningkat sebanding dengan perkembangan teknologi?

Atau Indonesia yang sudah memiliki industri AI, tenaga ahli, pusat komputasi, sistem pendidikan baru, tata kelola data yang kuat, dan birokrasi yang mampu bekerja bersama mesin?

Pertanyaan seperti ini memang kurang seksi dibandingkan survei elektabilitas. Tidak mudah menjadi bahan perdebatan di media sosial. Tidak mudah dipotong menjadi video berdurasi 30 detik.

Tetapi justru pertanyaan semacam itulah yang menentukan apakah sebuah bangsa maju atau hanya berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan berikutnya.

Ramai tidak sama dengan maju.

Demokrasi yang sehat memang membutuhkan perdebatan. Namun demokrasi yang matang seharusnya tidak hanya mampu mempertengkarkan masa lalu dan masa kini. Ia juga harus mampu membayangkan masa depan.

Dari PPPK Paruh Waktu sampai Kabut Asap: Jangan Berhenti pada Gejalanya

Menariknya, hampir semua persoalan yang sedang kita hadapi sebenarnya bisa dibaca dengan horizon yang lebih panjang.

PPPK paruh waktu, misalnya, bukan hanya persoalan status kepegawaian. Ia merupakan pintu masuk untuk membicarakan desain negara dan masa depan pekerjaan. Jika teknologi membuat produktivitas meningkat tetapi negara tetap mempertahankan struktur pekerjaan lama tanpa evaluasi, kita mungkin sedang menyelesaikan persoalan tenaga kerja hari ini dengan menciptakan persoalan produktivitas untuk esok hari.

Begitu pula dengan kabut asap.

Kita dapat terus berdebat setiap kali asap muncul: siapa yang membakar, siapa yang bertanggung jawab, mengapa pemerintah terlambat bertindak. Semua itu perlu. Tetapi teknologi memungkinkan pertanyaan yang berbeda: mengapa kita belum mampu membangun sistem prediksi dan deteksi dini yang semakin cerdas dengan memanfaatkan satelit, sensor, data cuaca, pemetaan lahan, dan AI?

Dengan teknologi yang tepat, persoalan lingkungan tidak semestinya selalu diperlakukan sebagai pekerjaan pemadam kebakaran. Kita bisa bergerak dari merespons bencana menjadi memprediksi dan mencegahnya.

Begitu pula dengan kemiskinan.

AI tidak akan otomatis menghapus kemiskinan. Tetapi ia dapat digunakan untuk memperbaiki penargetan kebijakan, meningkatkan produktivitas usaha kecil, memperluas akses terhadap pendidikan dan keahlian, serta membantu masyarakat memperoleh layanan yang sebelumnya hanya tersedia bagi kelompok berpenghasilan tinggi.

Di sinilah teknologi seharusnya dibicarakan: bukan sebagai benda canggih yang membuat kita terlihat modern, melainkan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan lama dengan cara yang sama sekali baru.

Bangsa yang Maju Bukan yang Tidak Punya Masalah

Namun ada satu hal yang perlu dihindari: membandingkan Indonesia dengan Gates lalu menyimpulkan bahwa semua persoalan kita adalah persoalan "terbelakang".

Tidak sesederhana itu.

Amerika Serikat dan negara-negara maju juga masih bergulat dengan ketimpangan, politik identitas, krisis kepercayaan, konflik kepentingan, dan persoalan sosial yang sangat mendasar. Negara tidak pernah benar-benar meninggalkan masalah lama hanya karena teknologi baru muncul.

Indonesia juga tidak bisa mengatakan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, "Jangan bicara PPPK, mari bicara AI."

Itu tidak adil.

Persoalan hari ini tetap harus diselesaikan. Korupsi tetap harus diberantas. Aset hasil kejahatan tetap harus dikejar. Pekerjaan tetap harus tersedia. Lingkungan tetap harus dijaga. Politik tetap harus diawasi.

Tetapi agenda hari ini tidak boleh memakan seluruh kapasitas kita untuk memikirkan hari esok.

Dua pekerjaan itu harus dilakukan bersamaan.

Kita harus mampu membereskan rumah sambil merancang bentuk rumah berikutnya.

Justru di sinilah kualitas kepemimpinan diuji. Pemimpin yang baik bukan hanya yang mampu menyelesaikan masalah yang sudah terlihat, tetapi juga yang mampu mengenali masalah yang belum terlihat.

Dan mungkin inilah perbedaan paling penting antara negara yang sekadar berkembang dan negara yang benar-benar ingin maju.

Pertanyaan yang Lebih Penting dari Siapa Presiden 2029

Ada kemungkinan kita terlalu sibuk bertanya siapa yang akan menjadi presiden pada 2029, padahal pertanyaan yang lebih menentukan adalah apa yang akan terjadi pada Indonesia ketika presiden itu mulai bekerja.

Apakah AI sudah mengubah sebagian besar pekerjaan administratif?

Apakah sekolah sudah berubah?

Apakah birokrasi sudah berubah?

Apakah industri kita sudah memiliki kapasitas teknologi sendiri?

Apakah pekerja Indonesia sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan?

Apakah sistem pajak kita masih cocok dengan ekonomi yang semakin berbasis modal, data, komputasi, dan otomatisasi?

Apakah kita sudah memiliki aturan yang mampu mengendalikan AI tanpa mematikan inovasi?

Dan yang paling penting: apakah kita sudah memiliki kesepakatan tentang pekerjaan apa yang harus tetap menjadi wilayah manusia?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar terlalu jauh.

Justru karena terlalu jauh, ia harus mulai dibicarakan sekarang.

Sebab masa depan tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, menyusup ke dalam pekerjaan, sekolah, kantor, rumah, dan cara manusia mengambil keputusan. Ketika perubahan itu akhirnya terlihat jelas, sering kali pilihan yang tersedia sudah jauh lebih sempit.

Bill Gates mungkin keliru mengenai seberapa cepat AI akan mengubah dunia. Banyak prediksi teknologi sebelumnya juga terbukti terlalu optimistis atau terlalu menakutkan. Tetapi ada satu hal yang layak ditiru dari cara berpikirnya: keberanian untuk memikirkan konsekuensi sebelum konsekuensi itu datang.

Indonesia tidak perlu menjadi Bill Gates.

Indonesia hanya perlu mulai bertanya dengan keseriusan yang sama:

Jika dunia berubah sedemikian cepat, Indonesia ingin menjadi apa?

Sebab bangsa yang tertinggal bukan hanya bangsa yang teknologinya kalah maju. Bangsa juga bisa tertinggal karena terlambat menyadari bahwa pertanyaan yang sedang dibahas dunia telah berubah.

Hari ini kita boleh memperdebatkan ijazah, demonstrasi, kabut asap, PPPK, in this economy, atau Pilpres 2029. Semua itu punya tempatnya sendiri.

Tetapi jangan sampai, ketika kita akhirnya selesai memperdebatkannya, dunia sudah bergerak terlalu jauh.

Bisa jadi masalah terbesar Indonesia bukan karena tidak punya masa depan.

Masalahnya adalah kita terlalu sibuk mengurus hari ini sampai lupa menyiapkan diri untuk masa depan yang sedang datang.

Dan masa depan itu, kali ini, tidak sedang mengetuk pintu.

Ia sudah masuk ke dalam rumah.