Solidaritas Tanpa Paspor, Diplomasi Tanpa Batas
Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan mahasiswa program Doktoral pada Institut Bisnis dan Komunikasi LSPR.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Ani Nigeriawati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTidak ada yang menyangka bahwa sebuah insiden di konser grup K-pop DAY6 di Kuala Lumpur pada Februari 2026 akan berkembang menjadi perbincangan lintas kawasan. Berawal dari persoalan kepatuhan terhadap aturan acara, percakapan di media sosial dengan cepat bergeser menjadi perdebatan mengenai identitas, sensitivitas budaya, dan solidaritas regional di antara warganet Asia Tenggara.
Alih-alih berakhir sebagai perselisihan antar-penggemar yang lazim terjadi, insiden itu memantik gelombang komentar bernada rasialis dari sebagian warganet Korea yang menyerang identitas budaya, warna kulit, dan kondisi ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Respons yang kemudian muncul, yakni konsolidasi masif warganet dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam di bawah tagar #SEAblings, menghadirkan sebuah preseden baru yang patut dipandang secara serius.
SEAblings—akronim dari Southeast Asia dan siblings—adalah cerminan dari sebuah kesadaran kolektif yang matang bahwa keragaman identitas kultural kawasan Asia Tenggara sebagai aset bersama yang layak dipertahankan. Maka pertanyaan yang relevan bagi para pemimpin ASEAN adalah bagaimana mengubahnya menjadi modal diplomasi yang produktif—terutama menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49 dan Rangkaian Pertemuan Terkait di bawah Keketuaan Filipina November mendatang.
Membaca Krisis Digital Melalui Lensa SCCT
Untuk memahami dinamika SEAblings secara akademis, Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan. SCCT menegaskan bahwa persepsi terhadap sebuah krisis ditentukan oleh seberapa besar tanggung jawab pihak-pihak terkait dinilai oleh publik. Strategi komunikasi yang digunakan merespons krisis tersebut akan menentukan nasib reputasi pihak yang terlibat.
Dalam kerangka SCCT, insiden DAY6 Concert di Malaysia dapat dikategorikan sebagai Preventable Crisis bagi para pelaku ujaran rasialis yaitu sebuah krisis yang sejatinya dapat dihindari bila ada kecakapan komunikasi lintas budaya yang memadai. Namun bagi masyarakat Asia Tenggara, insiden ini bertransformasi menjadi Victim Crisis yakni situasi di mana komunitas yang merasa dirugikan merespons dengan solidaritas defensif yang terorganisir secara organik.
Yang menarik dari perspektif SCCT adalah strategi respons yang dipilih warganet ASEAN. Mereka tidak menggunakan pendekatan defensif atau meminimalisasi insiden. Sebaliknya, mereka menerapkan Counter-Framing yaitu merespons narasi negatif dengan menghadirkan narasi tandingan yang kuat melalui penampilan kekayaan budaya, kreativitas lokal, dan pencapaian kolektif kawasan.
Strategi ini, menurut Coombs, justru efektif dalam kondisi di mana komunitas memiliki modal reputasi yang kuat dan narasi sejarah yang bisa dijadikan dasar argumentasi. Hasilnya, beberapa pihak di Korea Selatan akhirnya menyampaikan permintaan maaf yang dalam terminologi SCCT merupakan Full Accommodation Strategy, yakni penerimaan tanggung jawab penuh yang merupakan langkah terkuat dalam pemulihan reputasi.
Modal Sosial Kawasan yang Tak Ternilai
Di luar dimensi krisis, fenomena SEAblings sesungguhnya telah hidup secara organik di tingkat akar rumput digital, jauh mendahului agenda formal para pemimpin di meja perundingan. Buktinya, warganet Asia Tenggara tidak lagi bergerak dalam kotak-kotak nasionalisme negara masing-masing. Mereka bergerak sebagai satu identitas regional yang kohesif ketika berhadapan dengan tekanan dari luar.
Ini bukanlah gejala baru. Pasalnya fenomena serupa telah tercatat pada Agustus 2024, ketika warganet ASEAN—dipelopori pengguna X asal Thailand—menunjukkan solidaritas nyata bagi para demonstran di Indonesia dengan memesan makanan dan logistik melalui aplikasi Grab dan Gojek. Sebelumnya, gerakan Milk Tea Alliance yang melibatkan warganet Hong Kong, Taiwan, dan Thailand telah menjadi preseden bahwa solidaritas digital Asia dapat bergerak melampaui batas geografis dan kepentingan nasional sempit.
Apa yang disebut para sarjana sebagai Cyber Public Sphere—ruang publik digital yang melampaui batas negara—kini menjadi realitas yang dapat diukur melalui tren tagar, jumlah tayangan konten, dan dampak nyata yang dihasilkan dari aksi kolektif warganet regional. Energi ini adalah modal sosial kawasan yang belum sepenuhnya dioptimalkan oleh institusi resmi.
Defisit Literasi Lintas Budaya
Namun, solidaritas digital yang kuat ini juga mengekspos ketiadaan literasi lintas budaya yang memadai antara masyarakat ASEAN dan masyarakat di luarnya. Ketika konsumsi produk budaya—K-pop, drama Korea, produk ekonomi digital—berlangsung massif tanpa dibarengi pemahaman kultural yang mendalam dari kedua belah pihak; maka gesekan sosial hampir tak terhindarkan.
Cross-cultural literacy mencakup kapasitas untuk memahami sensitivitas historis, konteks sosial, dan nilai-nilai yang membentuk cara pandang suatu masyarakat terhadap dirinya sendiri dan terhadap pihak lain. Pada KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur pada Mei 2025 lahir Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future yang salah satu pesan utamanya adalah menggalakkan aktivitas dan program guna memperkuat budaya damai.
Misalnya dengan menumbuhkan penghormatan terhadap keberagaman serta mendorong toleransi dan saling pengertian mengenai keyakinan, agama, dan budaya, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai program literasi lintas budaya dan lintas agama, peningkatan kesadaran publik, pelibatan para pemangku kepentingan, dan dialog yang konstruktif.
Dengan kata lain, penguatan people-to-people contact menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman dan miskomunikasi antara masyarakat ASEAN dan masyarakat di negara-negara mitranya. Dalam kasus SEAblings, komentar yang menyebut sawah sebagai simbol keterbelakangan atau yang merendahkan warna kulit mencerminkan absennya pemahaman kultural yang seharusnya menjadi fondasi hubungan antarmasyarakat yang bermartabat.
Dalam perspektif diplomasi publik, pihak yang paling dirugikan dari fenomena ini bukan hanya individu atau komunitas yang menjadi sasaran komentar rasialis, melainkan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan secara keseluruhan. Relasi people-to-people yang selama ini menjadi salah satu fondasi terkuat hubungan kedua kawasan mengalami tekanan akibat munculnya sentimen negatif dan stereotip yang saling mengeras di ruang digital. Oleh karena itu, isu ini perlu dipandang sebagai tantangan bersama yang memerlukan perhatian pemerintah, bukan sekadar perselisihan antarpengguna media sosial.
Namun, ini tidak hanya relevan untuk hubungan ASEAN-Korea Selatan, tetapi juga untuk relasi ASEAN dengan mitra strategis lainnya seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India. Di era di mana konten digital melintasi batas negara dalam hitungan detik, setiap pernyataan yang dilandasi mispersepsi kultural berpotensi menjadi bahan bakar ketegangan diplomatik yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan.
Dari Konflik Siber ke Diplomasi Konstruktif
Momentum Keketuaan Filipina di ASEAN tahun ini adalah kesempatan strategis yang tidak boleh disia-siakan. Filipina, sebagai salah satu negara dengan populasi warganet paling aktif di dunia dan yang warganetnya turut memainkan peran kunci dalam gerakan SEAblings, memiliki legitimasi moral dan strategis untuk mengangkat isu ini ke tingkat pembicaraan resmi dengan External Partners. Setidaknya ada tiga langkah konkret yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, memperkuat implementasi kerangka digital yang telah dimiliki ASEAN dengan memperluas dimensi literasi lintas budaya. Berlandaskan Framework for Developing Digital Readiness Among ASEAN Citizens yang diadopsi pada The 15th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) Maret 2021, ASEAN bersama negara-negara mitra dapat mendorong kampanye etika digital yang lebih inklusif dan menekankan pentingnya saling menghormati keberagaman budaya.
Program ini penting untuk memulihkan dan memperkuat kembali hubungan people-to-people yang sempat terganggu akibat sentimen rasialis yang muncul dalam kasus SEAblings. Sejalan dengan semakin eratnya konektivitas digital dan pertukaran budaya, negara-negara mitra juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakatnya mengenai karakteristik sosial dan budaya ASEAN sebagai bagian dari upaya membangun ruang digital yang saling menghargai.
Kedua, menerapkan strategi komunikasi krisis preventif berbasis berdekatan Coombs. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan negara mitra perlu membangun mekanisme respons bersama sebelum friksi digital berujung pada boikot ekonomi atau ketegangan diplomatik. Joint Digital-Cultural Centers yang beroperasi lintas batas dapat menjadi infrastruktur dasar untuk tujuan ini.
Ketiga, memanfaatkan track-two diplomacy melalui ekosistem kreator konten. Kolaborasi antara kreator konten, jurnalis digital, akademisi, dan komunitas pemuda ASEAN dengan mitranya di negara-negara meitra perlu difasilitasi secara sistematis. Narasi yang merayakan keberagaman dan saling pengertian jauh lebih efektif bila lahir dari akar rumput, bukan dari dekrit institusional.
Geopolitik Kini Juga Berlangsung di Jagat Maya
Fenomena SEAblings adalah alarm yang perlu didengar dengan serius. Di balik solidaritas regional yang menguat, peristiwa ini juga menunjukkan munculnya krisis reputasi yang berdampak pada citra masyarakat Korea Selatan di mata publik Asia Tenggara. Sentimen rasialis yang muncul dari sebagian warganet telah mencoreng persepsi positif yang selama ini dibangun melalui berbagai instrumen diplomasi budaya, mulai dari Korean Wave hingga kerja sama pendidikan dan ekonomi.
Dalam tatanan global yang semakin terpolarisasi, kemampuan kawasan untuk membangun solidaritas organik berbasis nilai-nilai bersama adalah keunggulan komparatif yang langka. Dengan literasi lintas budaya sebagai fondasi dan diplomasi digital sebagai instrumen, ASEAN memiliki peluang nyata untuk membuktikan bahwa Asia Tenggara adalah sebuah komunitas yang berdaulat atas narasi dan identitasnya sendiri.
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49 dan Rangkaian Pertemuan Terkait yang akan diselenggarakan di Manila, Filipina pada November 2026, menjadi momentum yang tepat untuk meletakkan fondasi bagi penguatan literasi lintas budaya dan diplomasi digital yang lebih inklusif di kawasan.