Statistik Pengangguran Negara: Akurat, Ilmiah, dan Menyesatkan
Analis Sosial Politik
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Rolip Saptamaji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pada Februari 2026 berdasarkan perhitungan statistik, Negara mengumumkan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia berada di angka 4,68 persen, setara 7,24 juta orang dari total angkatan kerja 154,91 juta orang. Di periode yang hampir bersamaan, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 15.425 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja hanya dalam empat bulan pertama tahun yang sama. Jalanan kota-kota besar semakin padat dengan pengemudi ojek online dan kurir ekspedisi yang sebagian di antaranya, kalau ditanya, akan bercerita tentang pabrik yang tutup dan kontrak yang tidak diperpanjang. Sementara itu, laporan kepresidenan mengklaim program Makan Bergizi Gratis menyerap 1,18 juta tenaga kerja per April 2026. Tidak ada yang merasa ada kesalahan dari data-data ini. Angka 4,68 persen itu sah, ilmiah, dan seakan menjawab segalanya. Inilah cara hegemoni bekerja, bukan melalui paksaan, melainkan melalui konsensus yang tidak pernah dipersoalkan.
PerbesarGramsci dan Statistik sebagai Mekanisme Konsensus Negara
Dari penjara Mussolini di Italia, Gramsci pernah menulis tentang bagaimana kelas berkuasa mempertahankan dominasinya bukan melalui kekerasan, melainkan melalui produksi kesadaran. konsep ini kemudian dikenal sebagai Hegemoni. Hegemoni bukan propaganda, Ia bekerja ketika paradigma kelompok dominan menjadi rasional bagi semua orang, termasuk mereka yang paling dirugikan oleh sistem tersebut. Sebuah konsensus yang tidak terasa seperti konsensus karena sudah terasa seperti kenyataan.
Statistik resmi adalah salah satu mekanisme hegemoni yang paling presisi di era modern karena tidak terlihat seperti ideologi. Angka tampil dalam bahasa yang netral, terukur, dan tidak bisa dibantah oleh mereka yang tidak memiliki akses ke metodologinya. Retorika politik bisa dilawan dengan retorika lain, tapi angka hanya bisa dilawan dengan angka yang sama legitimasinya. Sehingga narasi yang dibentuk berubah menjadi medan yang tidak setara.
Tingkat Pengangguran Terbuka adalah kasus yang sempurna untuk dianalisis dalam kerangka ini. Ia bukan sekadar indikator yang lemah secara metodologis. Ia adalah penanda yang mendeskripsikan kondisi ketenagakerjaan nasional secara utuh, tapi menyembunyikan banyak hal yang tidak terlihat. Amgka statistik mengisi ruang itu dengan otoritas penuh, sehingga pertanyaan yang lebih substantif tentang kualitas kerja, keadilan upah, dan tanggung jawab negara tidak pernah diajukan.
Huff dan Seni Definisi yang Dipilih dengan Cermat
Darrell Huff mengajarkan bahwa statistik yang paling berbahaya bukan yang dipalsukan, tapi yang dibangun di atas definisi yang sudah diseleksi. Angka yang lahir dari definisi yang keliru bisa sepenuhnya akurat secara matematis tapi menyesatkan secara substantif, dan tidak bisa disangkal karena secara teknis tidak ada yang salah.
Bayangkan seorang pekerja tekstil di Karawang yang kontraknya tidak diperpanjang bulan lalu. Minggu ini ia berjualan online, dua jam di sela-sela mencari pekerjaan baru. Menurut BPS, ia bukan pengangguran. Di seberang kota, seorang perempuan membantu warung keluarganya dua jam sehari, tanpa upah, tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial apapun. Menurut BPS, ia juga bukan pengangguran. Begitu pula pengemudi ojek online yang minggu ini hanya mendapat satu pesanan sebelum ponselnya rusak. Semua ini karena definisi "bekerja" dalam metodologi BPS, yang mengikuti standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), mencakup siapa pun yang melakukan aktivitas ekonomi minimal satu jam dalam seminggu referensi survei.
ILO sadar betul akan implikasi kriteria satu jam ini dan membela pilihannya secara eksplisit. Standar itu dirancang agar semua jenis pekerjaan, mulai dari paruh waktu, temporer, hingga kasual, masuk dalam hitungan sehingga kondisi kerja seluruh penduduk bisa dipantau dan statistik antarnegara bisa dibandingkan. Pembelaan itu masuk akal untuk tujuan yang ditetapkannya sendiri.
Masalahnya muncul ketika indikator yang dirancang untuk komparabilitas global dipakai seolah cukup untuk mendiagnosis kondisi domestik.
Di ekonomi di mana informalitas bukan anomali tapi arsitektur, dan di mana gig economy bukan pilihan karir tapi jalan keluar terakhir dari pasar kerja formal yang menyempit, komparabilitas global itu dibeli dengan harga yang mahal yaitu ketidakrelevanan domestik.
Masalah lebih dalam muncul ketika disadari bahwa TPT tidak membedakan antara bekerja dengan kontrak yang memiliki jaminan sosial, dan kepastian penghasilan dengan bekerja tanpa kontrak dan kepastian. Dua orang yang sama-sama "bekerja" dalam data BPS bisa memiliki realitas ekonomi yang berlawanan. Satu karyawan tetap dengan BPJS dan hak pesangon, satu pengemudi ekspedisi lepas yang penghasilannya bergantung sepenuhnya pada algoritma dan tidak punya hak apapun ketika sakit atau celaka. Keduanya mengisi kotak yang sama. Perbedaan struktural di antara mereka tidak punya representasi dalam angka statistik ketenagakerjaan.
Inilah mengapa klaim angka pengangguran yang rendah bisa beredar tanpa pertanyaan yang substantif. Bukan karena klaimnya sudah diverifikasi, melainkan karena definisi yang berlaku tidak memaksa siapa pun untuk bertanya tentang jenis lapangan kerja seperti apa, dengan kontrak kerja seperti apa, dengan penghasilan seperti apa. Definisi yang longgar ini sengaja dibuat untuk melindungi klaim yang longgar.
Scott dan Negara yang Memilih Apa yang Dilihat
James Scott berargumen bahwa negara modern tidak sekadar mengumpulkan data. Ia secara aktif membentuk realitas yang bisa dikelola dengan menciptakan kategori yang bisa dihitung. Proyek legibilitas ini selalu merupakan proyek reduksi. Realitas yang kompleks, berlapis, dan penuh kontradiksi dipangkas menjadi kategori yang cukup sederhana untuk masuk ke dalam tabel administrasi. Yang tidak bisa dikategorikan tidak dihitung, yang tidak dihitung tidak ada dalam jangkauan pandangan negara.
Paradigma ini membuat alasan masalah kapasitas teknis menjadi aneh karena Badan Pusat Statistik sebetulnya mampu memproduksi data yang dipilah berdasarkan jenis kontrak, ketersediaan jaminan sosial, atau konsistensi penghasilan. Data semacam itu sebagian sudah ada, tersebar di laporan-laporan yang lebih tebal dan jarang dibaca. Tapi yang dipilih untuk menjadi headline, masuk ke pidato presiden, dan dikutip menteri di depan kamera, adalah satu angka agregat yang meratakan semua perbedaan itu. Pilihan ini bukan pilihan teknis melainkan pilihan politis.
Scott juga mengingatkan bahwa proyek legibilitas selalu melayani kepentingan pusat administrasi, bukan kepentingan lokal yang diadministrasikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dirancang untuk keterbacaan nasional dan komparabilitas internasional menjadi tidak berguna ketika dihadapkan pada pertanyaan lokal yang spesifik seperti pertanyaan mengapa angka pemutusan hubungan kerja di kawasan industri tertentu meningkat tajam sementara TPT daerah itu terlihat stabil? Mengapa pertumbuhan pengemudi ojek online di satu kota berlangsung bersamaan dengan tutupnya beberapa pabrik garmen di kota yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh indikator yang dirancang untuk tidak melihat perbedaan itu.
Negara, dalam kerangka Scott, tidak berbohong. Ia hanya melihat apa yang kategorinya memungkinkan untuk dilihat, dan tidak melihat apa yang kategorinya tidak dirancang untuk ditangkap. Masalahnya apa yang tidak ditangkap itu bukan detail kecil, melainkan justru inti dari krisis ketenagakerjaan yang sedang berlangsung saat ini.
Ketika Definisi Melindungi Narasi
Dua argumen di atas bertemu pada satu titik. Huff menunjukkan bagaimana definisi yang dipilih secara strategis membuat indikator tampak valid padahal menyesatkan. Scott menunjukkan mengapa negara secara struktural terdorong untuk membuat pilihan definitif seperti itu. Keduanya menghasilkan indikator yang secara sistematis tidak mampu mendeteksi ketimpangan kualitas kerja. Ketika indikator tidak bisa mendeteksi masalah, masalah itu secara resmi tidak ada.
PHK 15.425 orang dalam empat bulan pertama 2026 tidak muncul secara bermakna dalam TPT karena sebagian besar dari mereka, dalam minggu survei berikutnya, sudah berstatus "bekerja" kembali, entah berjualan, mengantar pesanan, atau mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan setidaknya satu jam. Lonjakan pengemudi ojek online tidak terbaca sebagai gejala pelemahan pasar kerja formal, melainkan sebagai pertumbuhan. Klaim jutaan lapangan kerja baru dari program pemerintah bisa beredar tanpa verifikasi yang memadai karena definisi yang berlaku tidak menyediakan standar untuk memverifikasinya.
Inilah yang dalam kerangka Gramscian disebut sebagai fungsi hegemonik statistik yang bukan sekadar menutupi realitas, tapi memproduksi konsensus bahwa realitas yang tersembunyi itu tidak perlu dipersoalkan karena angka sudah menunjukkan semuanya baik-baik saja. Konsensus itu tidak dipaksakan. Ia cukup datang dari angka yang tampak ilmiah dan tidak ada yang punya kapasitas untuk membantahnya secara teknis.
Masalahnya Bukan di Angka
Reformasi indikator ketenagakerjaan secara teknis bukan hal yang mustahil. Literatur ekonomi ketenagakerjaan sudah lama menyodorkan alternatif seperti pengukuran setengah pengangguran yang memperhitungkan jam kerja di bawah standar, indeks kualitas pekerjaan yang mengukur proporsi pekerjaan layak, atau pemilahan data berdasarkan ketersediaan jaminan sosial. Instrumen akademiknya sudah ada. Hal yang tidak ada adalah kemauan politik untuk mengadopsinya. Keengganan ini bukan kebetulan tapi karena indikator yang lebih jujur akan menghasilkan angka yang lebih buruk, dan angka yang lebih buruk mempersulit klaim keberhasilan.
Di sanalah lingkaran hegemonik itu menutup dirinya sendiri. Definisi yang dipilih secara strategis menghasilkan angka yang menguntungkan narasi. Angka itu diterima sebagai kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu menutup ruang bagi pertanyaan tentang definisinya dan karena pertanyaan itu tidak pernah cukup nyaring untuk didengar, definisi itu tidak pernah diubah.
Dalam konteks Tingkat Pengangguran Terbuka, Negara tidak berbohong melalui statistik dan tidak perlu. Negara cukup memilih definisi yang nyaman sejak awal agar kebenaran yang dihasilkan akan cukup nyaman untuk mempertahankan status quo.