Strategi Astropolitika Kepemimpinan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Master's Student in International Law at Universitas Padjadjaran
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Adi Anugrah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kedaulatan Indonesia kini melampaui batas fisik daratan, meluas secara vertikal ke luar angkasa sebagai domain determinan bagi ekonomi digital hingga keamanan nasional. Sebagai pemilik garis khatulistiwa terpanjang, Indonesia berada di jantung persaingan astropolitika global. Tantangan besarnya tentang mampukah kita mengkonversi anugerah geografis ini menjadi kepemimpinan strategis yang dominan di Asia Tenggara, atau justru membiarkan langit kita dikuasai oleh ambisi negara lain?
Sumber Daya Luar Angkasa
Ancaman eksistensial yang membayangi saat ini terletak pada transisi antariksa menjadi domain ekonomi dan militer deterministik, sebuah fenomena yang oleh Goswami dan Garretson dalam Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resource of Outer Space (2020) diidentifikasi sebagai kompetisi kekuatan besar memperebutkan sumber daya ruang angkasa.
Manifestasinya mewujud dalam kolonialisme digital, seperti penguasaan sistemik atas infrastruktur, data, dan orbit oleh negara maju yang menciptakan ketergantungan kronis bagi negara lain. Laporan Union of Concerned Scientists (2025) memperingatkan risiko monopoli frekuensi akibat ledakan populasi satelit di Low Earth Orbit (LEO) yang didominasi segelintir aktor.
Tanpa strategi proaktif, negara berkembang terancam tereduksi menjadi sekadar penyewa infrastruktur asing bagi konektivitas dan keamanan nasionalnya. Di level regional, Asia Tenggara justru masih terfragmentasi oleh ego regulasi sektoral tanpa adanya orkestrasi strategis yang padu.
Doktrin astropolitika milik Everett C. Dolman menegaskan kontrol atas orbit merupakan prasyarat utama bagi dominasi global. Siapa yang menguasai orbit rendah (LEO) dan GSO, ia akan menguasai arus informasi dunia. Dalam konteks ini, Indonesia harus menjalankan strategi Middle Power Diplomacy yang agresif. Kita tidak hanya bertindak sebagai jembatan, tetapi juga sebagai pusat gravitasi yang menyatukan kepentingan Asia Tenggara untuk membangun otonomi strategis kolektif.
Pulau Biak sebagai Kunci
Instrumen utama untuk mewujudkan ambisi ini adalah Pulau Biak. Terletak di 1° Lintang Selatan, Biak merupakan aset astropolitika paling berharga di kawasan. Secara fisika, peluncuran dari titik ekuator memberikan dorongan rotasi bumi (slingshot effect) maksimal yang dapat menghemat biaya bahan bakar roket hingga 30%.
Membangun Bandar Antariksa Nasional di Biak bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga upaya konkret untuk memenangkan apa yang Goswami dan Garretson sebut sebagai perebutan akses ke sumber daya strategis. Dengan memiliki fasilitas peluncuran mandiri, Indonesia dapat memastikan sovereign access to orbit.
Namun, nilai strategis Biak tidak hanya berhenti pada kedaulatan wilayah, tetapi pada potensi ekonomi yang masif. Berbagai laporan dari lembaga finansial seperti Morgan Stanley memproyeksikan bahwa ekonomi ruang angkasa global akan bernilai lebih dari $1 triliun pada tahun 2040.
Indonesia harus melihat antariksa sebagai sektor hilirisasi teknologi. Investasi di Biak akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi melalui pengembangan industri manufaktur komponen satelit, jasa peluncuran, hingga pengolahan data satelit untuk presisi pertanian dan manajemen logistik di wilayah terpencil.
Laporan teknis BRIN mengenai Peta Jalan Keantariksaan menuju 2045 menegaskan Biak sebagai lokasi paling layak secara geologis dan strategis. Membangun Bandar Antariksa Nasional di Biak bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga pernyataan kedaulatan fisik. Dengan memiliki fasilitas peluncuran mandiri berdasarkan mandat UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Indonesia dapat memotong ketergantungan pada penyedia jasa asing.
Keunggulan ini semakin krusial jika meninjau aspek dual-use (sipil-militer). Teknologi antariksa bersifat ambivalen, satelit yang digunakan untuk pemantauan cuaca (sipil) memiliki kapabilitas yang sama untuk Space Situational Awareness (SSA) dan intelijen militer.
Dengan menguasai infrastruktur di Biak, Indonesia dapat memperkuat pertahanan maritim, khususnya dalam memantau aktivitas ilegal di Laut China Selatan secara real-time. Kemandirian satelit militer memastikan kerahasiaan komunikasi pertahanan nasional tidak terkompromi oleh sistem asing.
Nilai Strategis Indonesia
Perbandingan kawasan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang unik. Singapura memang memimpin dalam aspek pendanaan startup antariksa melalui OSTIn, tetapi mereka tidak memiliki wilayah fisik untuk peluncuran. Thailand (GISTDA) kuat dalam data penginderaan jauh, sementara Filipina (PhilSA) aktif dalam diplomasi keamanan antariksa. Sedangkan Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki paket lengkap meliputi pasar domestik yang luas, kebutuhan konektivitas tinggi, dan lokasi peluncuran terbaik.
Indonesia harus memosisikan Biak sebagai Regional Space Hub melalui kolaborasi teknis konkret sebuah pangkalan peluncuran bersama, alih-alih terjebak dalam wacana birokrasi badan antariksa ASEAN. Strategi ini menawarkan otonomi strategis bagi mitra regional untuk memutus ketergantungan pada dominasi peluncur Amerika atau China. Dengan langkah ini, Indonesia mengukuhkan diri sebagai arsitek standardisasi Space Traffic Management (STM) kawasan, memastikan tata kelola langit Asia Tenggara tetap berada di bawah kendali kekuatan regional.
Indonesia harus segera mengambil peran sebagai katalisator antariksa ASEAN melalui ekosistem New Space yang kompetitif secara global. Kedaulatan abad ke-21 bukan lagi tentang retorika nasionalisme sempit, melainkan integrasi ekonomi dan keamanan dalam infrastruktur langit mandiri.
Dalam konteks ini, Biak bermutasi dari sekadar landasan roket menjadi titik pijak strategis Indonesia untuk memimpin masa depan kawasan. Sebab, kedaulatan sejati bukan tentang siapa yang menguasai langit, melainkan siapa yang mampu menjamin ruang angkasa tetap aman dan produktif bagi kemajuan bersama.
