Survei Digdaya: Program Prioritas Prabowo Mendapat Dukungan Kuat dari Masyarakat

Generated by AI

CKG, Sekolah Rakyat, MBG, dan KDMP mendapat penerimaan positif, menunjukkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat menjadi sumber utama dukungan publik.

Apa yang membuat sebuah program pemerintah mendapatkan dukungan publik? Jawabannya tidak selalu terletak pada besarnya anggaran atau skala program. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memberikan apresiasi ketika kebijakan negara mampu menjawab kebutuhan yang benar-benar mereka rasakan.

Temuan Digdaya Polling & Strategy memberikan gambaran menarik mengenai hal tersebut. Survei yang dilakukan pada 22–31 Juli 2026 terhadap 1.200 responden menunjukkan tingkat penerimaan positif terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo. Cek Kesehatan Gratis (CKG) memperoleh persetujuan tertinggi sebesar 89,7 persen, disusul Sekolah Rakyat 80,6 persen, Makan Bergizi Gratis (MBG) 63,5 persen, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) 53,2 persen.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

Angka-angka tersebut menarik bukan semata karena menunjukkan tingginya dukungan, tetapi karena memperlihatkan pola preferensi masyarakat terhadap kebijakan publik: semakin dekat sebuah program dengan kebutuhan dasar dan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung, semakin tinggi pula penerimaannya.

CKG dan Wajah Negara yang Hadir

Dari seluruh program yang diukur, CKG memperoleh angka paling tinggi. Dukungan 89,7 persen menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis memiliki resonansi yang sangat kuat di masyarakat.

Hal ini dapat dipahami. Kesehatan merupakan kebutuhan universal, sementara biaya pemeriksaan dan keterbatasan akses masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Program CKG menawarkan pendekatan yang berbeda dari sekadar mengobati ketika seseorang sudah sakit, yakni mendorong deteksi dini dan pencegahan.

Perkembangan cakupan program juga memberikan konteks terhadap tingginya penerimaan tersebut. Hingga 5 Juli 2026, sebanyak 59,5 juta masyarakat tercatat telah mengikuti CKG. Angka itu meningkat menjadi 73,8 juta hingga akhir Juli dan sekitar 82 juta peserta pada 20 Agustus 2026.

Pemerintah sendiri menargetkan CKG menjangkau 130,8 juta penduduk sepanjang 2026.

Artinya, dukungan publik tidak berdiri di ruang kosong. Ada pengalaman langsung yang semakin luas dari masyarakat terhadap program tersebut.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini memperlihatkan pentingnya policy visibility: masyarakat lebih mudah menilai keberadaan pemerintah ketika manfaat kebijakan hadir secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah Rakyat dan Investasi Memutus Kemiskinan

Dukungan 80,6 persen terhadap Sekolah Rakyat juga menyampaikan pesan yang kuat. Masyarakat tampaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan yang secara langsung menyentuh persoalan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hingga peresmian pada 12 Januari 2026, pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Program tersebut menampung 15.954 siswa serta didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Yang menarik, Sekolah Rakyat tidak sekadar menawarkan pendidikan gratis. Konsepnya menggabungkan pendidikan, pemenuhan gizi, pembinaan karakter, tempat tinggal, dan pendampingan keluarga.

Di sinilah program tersebut dapat dibaca melalui konsep intergenerational mobility. Pendidikan bukan hanya instrumen meningkatkan pengetahuan, tetapi juga salah satu mekanisme penting untuk memutus reproduksi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, tingginya dukungan publik terhadap Sekolah Rakyat cukup masuk akal. Masyarakat melihat program ini bukan sekadar pembangunan fasilitas pendidikan, melainkan investasi jangka panjang terhadap mobilitas sosial.

MBG: Mayoritas Mendukung, Publik Semakin Kritis

Makan Bergizi Gratis mendapatkan persetujuan 63,5 persen. Angka ini masih menunjukkan dukungan mayoritas, meskipun berada di bawah CKG dan Sekolah Rakyat.

MBG telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat pada awal 2026, dengan target perluasan hingga 82,9 juta orang. Program ini juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas karena melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal.

Dengan demikian, MBG dapat dibaca sebagai bentuk social investment sekaligus intervensi ekonomi. Negara tidak hanya berupaya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dan menciptakan permintaan terhadap produk pangan lokal.

Namun, justru karena skalanya besar, publik memiliki alasan untuk semakin kritis. Keamanan pangan, kualitas menu, ketepatan penerima, transparansi anggaran, dan kualitas tata kelola harus terus diperbaiki.

Dukungan publik bukan cek kosong. Semakin besar program, semakin tinggi pula tuntutan terhadap akuntabilitasnya.

KDMP: Dukungan 53,2 Persen dan Tantangan Membuktikan Manfaat

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh angka persetujuan 53,2 persen. Dibandingkan tiga program lainnya, angkanya memang lebih rendah. Namun, tetap menunjukkan adanya dukungan mayoritas.

Perbedaan ini justru menarik untuk dibaca.

CKG, Sekolah Rakyat, dan MBG memberikan manfaat yang relatif mudah dilihat masyarakat. Sementara KDMP merupakan program yang manfaatnya sangat bergantung pada kinerja kelembagaan dan keberhasilan model bisnis.

Pemerintah menargetkan sekitar 80 ribu KDMP di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses kebutuhan pokok, pembiayaan dan sarana produksi, sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk desa.

Namun, masyarakat tentu membutuhkan bukti bahwa koperasi tersebut benar-benar bekerja.

Karena itu, angka 53,2 persen sebaiknya tidak dibaca sebagai kelemahan, melainkan sebagai modal awal sekaligus ruang pembuktian. Dukungan akan semakin kuat apabila masyarakat melihat koperasi beroperasi secara profesional, memiliki model bisnis yang sehat, dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

Dalam teori institutional trust, kepercayaan terhadap institusi tidak hanya dibangun melalui komunikasi, tetapi terutama melalui pengalaman positif yang berulang. Bagi KDMP, pengalaman tersebut berarti harga yang lebih terjangkau, akses pembiayaan yang lebih mudah, pasar yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan anggota.

Dari Popularitas Menuju Kinerja

Temuan survei Digdaya pada akhirnya memberikan satu pelajaran penting: program pemerintah mendapatkan legitimasi sosial ketika masyarakat merasakan manfaatnya.

CKG menunjukkan bagaimana akses kesehatan yang konkret dapat membangun penerimaan publik. Sekolah Rakyat memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan yang menyasar kelompok rentan memperoleh dukungan kuat. MBG menunjukkan bahwa program berskala besar tetap mendapat dukungan mayoritas meski tuntutan terhadap tata kelolanya semakin tinggi.

Sementara KDMP sedang berada pada fase yang berbeda: membangun kepercayaan melalui pembuktian kinerja ekonomi.

Di sinilah tantangan pemerintahan Prabowo ke depan. Tingginya dukungan publik perlu diterjemahkan menjadi outcome, bukan berhenti pada output. Bukan hanya berapa banyak orang yang menerima layanan, sekolah yang dibangun, porsi makanan yang disalurkan, atau koperasi yang dibentuk, tetapi apa perubahan nyata yang terjadi setelahnya.

CKG harus mampu mendorong masyarakat lebih sehat. Sekolah Rakyat harus menghasilkan pendidikan berkualitas dan mobilitas sosial. MBG harus memperbaiki status gizi sekaligus menjaga keamanan pangan. KDMP harus mampu menghidupkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dukungan Publik Adalah Modal, Bukan Akhir

Hasil survei Digdaya menunjukkan bahwa program-program prioritas pemerintahan Prabowo memiliki basis penerimaan publik yang cukup kuat. Ini merupakan modal politik sekaligus modal sosial yang penting bagi keberlanjutan kebijakan.

Tetapi dukungan publik tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi tanpa syarat. Justru semakin tinggi dukungan, semakin besar tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kualitas pelaksanaan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hadir melalui berbagai program, tetapi juga pemerintah yang mampu memastikan program tersebut tepat sasaran, transparan, berkualitas, dan menghasilkan dampak nyata.

Jika konsistensi itu dapat dijaga, dukungan publik tidak hanya akan menjadi angka dalam survei. Ia dapat berkembang menjadi kepercayaan yang lebih kuat terhadap kapasitas negara dalam menghadirkan kesejahteraan.

Dan di situlah ukuran sebenarnya keberhasilan program-program prioritas pemerintahan Prabowo: bukan sekadar seberapa tinggi tingkat persetujuannya hari ini, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.