"Survival Mode" dan Sebuah Cermin untuk Ekonomi Indonesia
Praktisi Pemerintahan, Alumnus UPN Veteran - Disclamer: Tulisan tidak mewakili pandangan dari organisasi
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Saya membaca berita di Kumparan beberapa waktu lalu dengan perasaan yang campur aduk. Bukan karena datanya mengejutkan, melainkan karena pilihan katanya terasa tidak biasa. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia sedang berada dalam “survival mode” dan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi “main-main” dalam mengelola kebijakan ekonomi.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi resonansinya cukup panjang. Di tengah bahasa ekonomi yang biasanya penuh istilah teknokratis dan diplomatis, frasa survival mode terasa seperti jeda yang memaksa kita berhenti sejenak: apakah kondisi ekonomi kita sedang seberat itu?
Saya kira, pernyataan tersebut tidak perlu dibaca sebagai sinyal kepanikan. Lebih tepat jika dimaknai sebagai pengingat bahwa lanskap ekonomi global sedang berubah jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Dunia hari ini bergerak dalam ketidakpastian yang nyaris permanen. Konflik geopolitik masih berlangsung di berbagai kawasan, rantai pasok global belum sepenuhnya pulih, suku bunga global tetap tinggi dalam waktu yang relatif panjang, dan penguatan dolar Amerika Serikat memberi tekanan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Laporan International Monetary Fund pada awal 2026 juga menyoroti perlambatan pertumbuhan global yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih bertumpu pada ekspor komoditas.
Dalam konteks itu, saya melihat pernyataan Menkeu Purbaya justru cukup relevan: ia seperti alarm kecil yang mengingatkan bahwa dunia sedang berubah, sementara kita tidak bisa mengandalkan resep pertumbuhan lama selamanya.
Fondasi yang Perlu Diperkuat
Selama dua dekade terakhir, Indonesia patut bersyukur memiliki fondasi ekonomi yang relatif stabil. Konsumsi domestik yang kuat, bonus demografi, sumber daya alam yang besar, serta pembangunan infrastruktur yang masif telah menjadi modal penting.
Namun setiap fondasi tetap perlu diperkuat agar mampu menghadapi tekanan baru.
Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi domestik, misalnya, akan rentan ketika daya beli kelas menengah melemah. Ketergantungan pada ekspor komoditas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena harga sangat dipengaruhi situasi global.
Di saat yang sama, negara-negara lain bergerak cepat melakukan reposisi ekonomi. Vietnam semakin agresif dalam manufaktur berorientasi ekspor. India terus memperluas basis industrinya. China tetap menjadi pemain dominan dalam rantai pasok global.
Indonesia tentu memiliki jalannya sendiri. Namun persaingan global hari ini menuntut adaptasi yang lebih cepat dan strategi yang lebih presisi.
Momentum untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan
Dalam situasi seperti sekarang, fokus utamanya bukan sekadar memperbesar belanja atau melakukan penghematan berlebihan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap produktivitas nasional.
Di sinilah saya melihat peluang besar.
Pertama, pemerintah dapat memperkuat koordinasi ekonomi lintas lembaga agar pengambilan keputusan lebih responsif terhadap dinamika global. Sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga ekonomi lainnya akan semakin penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Kedua, kualitas belanja negara perlu terus ditingkatkan. Setiap program sebaiknya dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan daya saing jangka panjang.
Pendekatannya bukan memangkas secara serampangan, melainkan memastikan sumber daya diarahkan ke sektor yang paling strategis.
Ketiga, reformasi perpajakan dapat difokuskan pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi. Menurut World Bank, rasio pajak Indonesia masih memiliki ruang untuk diperkuat melalui efisiensi administrasi dan integrasi data ekonomi.
UMKM, Hilirisasi, dan SDM
Saya juga percaya bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh proyek-proyek besar, tetapi juga oleh jutaan pelaku usaha kecil yang menopang ekonomi sehari-hari.
UMKM membutuhkan lebih dari sekadar akses pembiayaan. Mereka memerlukan transformasi digital, akses pasar yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas agar bisa naik kelas.
Pada saat yang sama, hilirisasi perlu terus diperluas secara bertahap ke sektor bernilai tambah lebih tinggi seperti farmasi, teknologi kesehatan, energi terbarukan, hingga industri berbasis inovasi.
Yang tidak kalah penting adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat, peningkatan keterampilan di bidang manufaktur modern, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau akan menjadi faktor penentu daya saing.
Sebuah Pengingat, Bukan Kepanikan
Saya tidak melihat istilah survival mode sebagai tanda bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi krisis. Fundamental ekonomi kita masih memiliki banyak kekuatan.
Namun pernyataan itu tetap penting karena mengingatkan kita bahwa tantangan global tidak bisa dihadapi dengan rasa puas diri.
Kadang sebuah bangsa tidak membutuhkan alarm yang terlalu keras. Ia hanya membutuhkan kejujuran untuk melihat realitas apa adanya, lalu keberanian untuk beradaptasi sebelum perubahan datang terlalu cepat.
Barangkali itulah pesan yang bisa kita ambil dari pernyataan Menkeu Purbaya: bahwa kehati-hatian bukanlah pesimisme, dan kewaspadaan bukanlah kepanikan.
Justru dalam dunia yang penuh ketidakpastian, sikap paling bijak adalah tetap optimistis—namun dengan optimisme yang bekerja keras, berpijak pada data, dan siap berbenah ketika keadaan menuntutnya.