Tinjau Pemondokan Jemaah, Timwas Haji DPR Temukan Kendala Distribusi Obat

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Timwas DPR meninjau langsung Hotel Buruz Hidayah di Makkah, Rabu (20/5) Foto: Dok. Timwas Haji DPR 2026
zoom-in-whitePerbesar
Timwas DPR meninjau langsung Hotel Buruz Hidayah di Makkah, Rabu (20/5) Foto: Dok. Timwas Haji DPR 2026

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau layanan kesehatan jemaah haji di Snood Mawteen Sektor 8, Makkah, Kamis (21/5).

Hotel tersebut ditempati 2.099 jemaah asal Cirebon, Bekasi, Tasikmalaya, Palembang, Bandung, dan Magelang.

Cucun mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi jemaah tetap berjalan di tengah aturan ketat pemerintah Arab Saudi.

Satelit Kesehatan Masih Beroperasi

“Alhamdulillah di tahun ini kita masih bisa membuka satelit-satelit di setiap pemondokan. Dan tidak banyak, dalam satu sektor paling ada empat satelit,” kata Cucun.

Ia menjelaskan, satelit kesehatan menjadi layanan awal untuk penanganan kegawatdaruratan sebelum jemaah dirujuk ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Aziziyah.

“Di KKHI juga tidak bisa begitu lama, hanya untuk cek laboratorium, kemudian juga proses rontgen. Sekarang ini pelayanan kesehatan sudah kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit swasta di Saudi,” ujar dia.

Menurut Cucun, layanan kesehatan haji kini juga dibantu sejumlah rumah sakit swasta di Makkah dan Madinah.

Distribusi Obat Jadi Catatan

Timwas DPR meninjau langsung Hotel Buruz Hidayah di Makkah, Rabu (20/5). Foto: Dok. Timwas Haji DPR 2026

Meski demikian, Cucun menyoroti masih adanya kendala distribusi obat di tengah masa transisi pengelolaan Pusat Kesehatan Haji yang saat ini masih berada di bawah Kementerian Kesehatan.

“APBN-nya masih ada di sana. Nah, ini kita masih mengalami kesulitan terkait ketersediaan obat dan distribusi ke setiap sektor, distribusi ke setiap satelit yang ada,” kata dia.

Ia menyebut, dokter kloter yang bertugas di satelit kesehatan juga masih melekat dengan daerah asal masing-masing jemaah.

Karena itu, Cucun berharap saat pengelolaan Pusat Kesehatan Haji nantinya berpindah ke Kementerian Haji, pelayanan kesehatan dan distribusi obat dapat lebih maksimal.

“Kalau nanti tahun depan sudah pindah ke Kementerian Haji, kita ingin pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat itu betul-betul maksimal,” ujarnya.

Jemaah Risiko Tinggi Berkurang

Cucun menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan, jumlah jemaah kategori risiko tinggi mulai berkurang. Selain itu, kesadaran jemaah untuk rutin memeriksa kondisi kesehatan juga meningkat.

“Kesadaran jemaah untuk terus memeriksakan dirinya, mengontrol tensi dan kondisi kesehatan setiap hari di satelit terus berjalan,” kata dia.

Namun, ia mengakui masih ada keluhan terkait keterbatasan distribusi obat di KKHI maupun satelit kesehatan.

“Nah ini yang nanti akan kita evaluasi kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji yang masih melekat di Kementerian Kesehatan,” tutup Cucun.