Uang Terima Kasih dan Harga Sebuah Integritas
Tulisan dari INUNG SEKTIYAWAN tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Pak, ini bukan apa-apa. Sekadar uang terima kasih.”
Seorang warga menyodorkan sebuah amplop kepada seorang ASN setelah urusannya selesai dilayani. Tidak banyak. Hanya beberapa lembar uang. Tidak ada kuitansi, tidak ada paksaan, bahkan mungkin benar-benar diberikan sebagai ungkapan terima kasih.
Sang ASN terdiam. Tangannya belum juga menerima. Dalam pikirannya muncul dua suara yang saling berhadapan. Suara pertama berkata, “Terima saja. Ini bukan suap. Dia memberikannya dengan ikhlas.” Suara kedua berbisik, “Bukankah melayani masyarakat memang tugasmu? Mengapa harus dibayar?”
Di sinilah integritas sesungguhnya diuji. Bukan ketika seseorang berdiri di depan pimpinan dan mengucapkan sumpah. Bukan ketika menandatangani pakta integritas. Bukan pula ketika spanduk bertuliskan “ASN Berintegritas” terpampang besar di halaman kantor. Integritas justru diuji dalam ruang-ruang kecil, ketika tidak ada kamera, tidak ada atasan, dan tidak ada orang yang mengetahui pilihan kita.
Persoalan “uang terima kasih” tampak sederhana, tetapi dapat menjadi pintu masuk persoalan yang lebih besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menyebut 36 persen responden internal mengaku pernah melihat atau mendengar pegawai menerima pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas dari pengguna layanan dalam setahun terakhir. Bahkan, alasan pemberian dari masyarakat paling banyak disebut sebagai “ungkapan terima kasih”, yakni 47,21 persen.
Angka tersebut semestinya membuat kita berhenti sejenak. Jangan-jangan persoalan integritas bukan selalu bermula dari amplop tebal, tetapi dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah.
“Cuma uang bensin.”
“Cuma oleh-oleh.”
“Cuma traktiran.”
“Cuma karena sungkan.”
Kalimat-kalimat pembenar seperti itu berbahaya apabila terus dipelihara. KPK mengingatkan bahwa gratifikasi dapat berbentuk uang, barang, fasilitas, diskon, tiket, perjalanan, hingga pemberian kecil sekalipun. Yang menentukan bukan semata-mata besar kecilnya pemberian, melainkan hubungan pemberian tersebut dengan jabatan dan kewajiban penerimanya.
Kasus-kasus besar korupsi yang melibatkan pejabat negara seharusnya tidak hanya dilihat sebagai skandal hukum. Ia perlu dibaca sebagai pelajaran moral. Kasus mantan pejabat Bea dan Cukai Andhi Pramono, misalnya, menjadi contoh bagaimana kewenangan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. KPK menyebut Andhi diduga menerima gratifikasi Rp58,9 miliar dan memanfaatkan posisinya sebagai perantara serta pemberi rekomendasi bagi pengusaha ekspor-impor.
Tentu, tidak adil menyamakan uang terima kasih seorang warga dengan kasus korupsi miliaran rupiah. Namun, keduanya memiliki satu titik temu, yaitu ketika kewenangan publik mulai bercampur dengan kepentingan pribadi, batas etika menjadi kabur.
Godaan integritas juga tidak berhenti pada uang. KPK menemukan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi masih menjadi risiko korupsi tinggi. Dalam SPI 2022, persoalan tersebut ditemukan pada 56 persen kementerian/lembaga dan 76 persen pemerintah daerah. Kendaraan dinas, fasilitas perjalanan, perangkat kantor, hingga sumber daya negara yang semestinya digunakan untuk pelayanan publik dapat berubah fungsi menjadi fasilitas pribadi ketika etika mulai dikompromikan.
Mengapa orang yang telah mengetahui aturan masih melanggarnya? Karena mengetahui yang benar tidak selalu berarti mampu melakukan yang benar. Di sinilah etika menjadi penting. Etika memberi kompas ketika aturan tidak cukup menjawab seluruh situasi. Integritas membuat seseorang tetap mengikuti kompas itu meskipun tidak ada yang mengawasi.
Immanuel Kant mengajarkan prinsip moral yang sederhana tetapi dalam, yaitu bertindaklah hanya berdasarkan prinsip yang dapat kita kehendaki menjadi aturan bagi semua orang. Jika seorang ASN merasa boleh menerima uang karena “hanya tanda terima kasih”, tanyakan bagaimana jika semua ASN melakukan hal yang sama? Jika semua pelayanan publik selalu diikuti pemberian, apakah masyarakat masih memperoleh pelayanan karena haknya atau karena mampu memberikan sesuatu?
Jawabannya jelas. Pelayanan publik akan kehilangan maknanya ketika masyarakat merasa harus “membayar” untuk mendapatkan haknya.
Karena itu, membangun integritas ASN tidak cukup dengan menambah regulasi. Kita membutuhkan budaya organisasi yang membuat kejujuran menjadi kebiasaan. Pimpinan harus menjadi teladan. Jangan meminta bawahan hidup sederhana jika pimpinan gemar menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan berbicara tentang integritas jika pelanggaran dibiarkan hanya karena pelakunya memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Kembali pada ASN dalam kisah di awal. Ia akhirnya mengembalikan amplop itu. “Terima kasih, Pak. Saya senang Bapak puas dengan pelayanan saya. Tetapi saya tidak bisa menerima ini. Melayani Bapak adalah tugas saya.”
Mungkin ia kehilangan beberapa lembar uang. Namun, sebenarnya ia sedang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu kepercayaan. Sebab integritas memang sering meminta kita kehilangan sesuatu yang kecil untuk mempertahankan sesuatu yang jauh lebih besar.
Jabatan akan berakhir. Pangkat akan berhenti. Fasilitas akan dikembalikan. Tetapi nama baik akan tinggal lebih lama. Karena itu, ASN sejatinya tidak hanya bekerja untuk negara. Ia sedang mempertaruhkan wajah negara di hadapan masyarakat.
Masyarakat mungkin tidak hafal pasal-pasal tentang kode etik ASN. Mereka mungkin tidak memahami seluruh regulasi birokrasi. Tetapi mereka akan mengingat satu hal, yaitu apakah ketika berhadapan dengan seorang ASN, mereka diperlakukan sebagai warga yang memiliki hak atau sebagai orang yang harus memberi sesuatu agar urusannya dipermudah.
Di situlah integritas menemukan maknanya. ASN berintegritas bukanlah ASN yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berbuat salah. Ia adalah ASN yang memiliki kesempatan untuk menyimpang, tetapi memilih tetap berada di jalan yang benar.
Dan mungkin, ukuran paling sederhana dari integritas seorang ASN adalah satu kalimat yang terdengar sederhana, yaitu “Terima kasih, tetapi saya tidak bisa menerima.”