Waka Komisi XIII Minta Kebijakan Prabowo Disisir, Khawatir Sabotase yang Untungkan Kelompok Listyo

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Jubir Gerindra Sugiat Santoso meminta pemerintah mengevaluasi kembali sejumlah kebijakan yang telah berjalan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia khawatir ada kebijakan yang disusupi atau disabotase pihak tertentu untuk menguntungkan kelompot terkait mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menyadap Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan Sugiat saat rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Sugiat menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang disebut berlangsung selama dua tahun perlu menjadi momentum untuk kembali memeriksa kebijakan strategis pemerintah. Menurutnya, data hasil penyadapan berpotensi telah dimanfaatkan untuk melemahkan atau mengganggu kebijakan Presiden.
“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase,” kata Sugiat.
Dia juga mempertanyakan kemungkinan adanya penyusupan secara halus dalam proses pembuatan kebijakan sehingga keputusan pemerintah justru menguntungkan kelompok tertentu.
Sugiat menyebut penyusupan tersebut bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri (Permen).
“Apakah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk Perpres, dalam bentuk Kepmen, kita nggak tahu. Itu kan banyak sekali kelindan kepentingan oligarki yang masuknya pakai penguasaan kebijakan,” ujarnya.
Menurut Sugiat, pemerintah perlu memastikan tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang menginfiltrasi kebijakan Presiden Prabowo. Dia menilai evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, Sugiat meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) memperketat pengamanan Presiden, baik dari sisi keamanan fisik maupun informasi. Dia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden menunjukkan masih adanya celah dalam pengamanan Istana.
“Saya ingin ke depan ini memastikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memastikan tidak boleh terulang lagi ini Pak Wamen dengan segala cara,” katanya.
Sugiat juga meminta agar personel yang berada di lingkaran inti Presiden diperiksa dan disterilkan apabila memang sebelumnya merupakan rekomendasi dari pihak yang dia sebut terkait dengan Listyo Sigit Prabowo.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!” tegasnya.
Dia menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mencegah adanya potensi pengkhianatan maupun infiltrasi terhadap keamanan Presiden dan kebijakan pemerintah.
Sugiat berharap Kementerian Sekretariat Negara dapat memprioritaskan penguatan sistem keamanan Istana, termasuk pengamanan informasi dan teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan.
“Ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril,” ujar Sugiat.
Dia menegaskan evaluasi tersebut menurutnya penting agar Presiden dapat menjalankan kebijakan tanpa adanya intervensi kepentingan kelompok tertentu.
“Tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Yovita Arnelia
