Wakil Ketua DPRD soal Ledakan Galian Fatmawati: Keselamatan Harus Jadi Prioritas
·waktu baca 3 menit
PerbesarWakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, meminta investigasi menyeluruh terkait insiden ledakan saat pekerjaan galian di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, yang menyebabkan dua pekerja menjadi korban.
Wibi menegaskan keselamatan pekerja maupun masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi yang berlangsung di Jakarta.
“Keselamatan pekerja dan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan konstruksi di Jakarta,” kata Wibi dalam keterangannya yang diterima kumparan, Senin (8/6).
Menurut dia, investigasi diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut sekaligus mengevaluasi koordinasi antarutilitas yang berada di bawah tanah.
“Kita akan meminta investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian, mengevaluasi koordinasi antarutilitas di bawah tanah, serta memastikan standar keselamatan kerja dan pemetaan jaringan utilitas dilaksanakan dengan lebih baik agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Terkait adanya dua pekerja yang menjadi korban, Wibi mengaku prihatin dan meminta agar seluruh korban memperoleh penanganan medis secara maksimal hingga pulih.
“Saya sangat prihatin atas peristiwa ini. Saya meminta agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis, pengobatan, dan pelayanan terbaik hingga benar-benar pulih,” kata dia.
Wibi menegaskan penyebab ledakan harus diusut secara menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
“Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas, dan penyebab kejadian ini perlu diinvestigasi secara menyeluruh agar tidak terulang kembali,” tambahnya.
Senada dengan Wibi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike turut menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan berharap para korban segera pulih.
“Pertama adalah turut prihatin atas kejadian di atas, dan kami semua berdoa dan berharap korban dapat ditangani yang baik dan segera pulih,” ujar Yuke.
Yuke menilai hal yang perlu didalami dalam peristiwa ini adalah apakah pihak pelaksana pekerjaan telah menjalankan prosedur dan koordinasi yang semestinya dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Menurut dia, setiap pekerjaan utilitas di bawah tanah wajib dilakukan dengan koordinasi yang matang agar tidak terjadi benturan dengan jaringan utilitas lain yang berpotensi menimbulkan bahaya.
“Siapa pun yang melakukan kegiatan perbaikan apa pun harus saling berkoordinasi dengan Pemprov dan dinas setempat, sehingga tidak timbul tabrakan jalur. Yang kami dengar itu pengerjaan perpipaan yang terkena pipa PLN sehingga menyebabkan ledakan,” kata Yuke.
Ia menegaskan kewajiban koordinasi berlaku bagi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta
“Siapa pun pihak, baik pemerintah pusat, daerah, atau swasta, wajib untuk berkoordinasi, menghindari titik-titik yang riskan berdempetan, berbahaya maupun bertabrakan jalur pengerjaannya,” ucapnya.
Yuke menambahkan pekerjaan utilitas bawah tanah memiliki risiko tinggi karena tidak hanya membahayakan pekerja, tetapi juga masyarakat sekitar lokasi proyek.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui sumber kesalahan dan memberikan bantuan kepada korban apabila ditemukan unsur kelalaian.
“Untuk PAM kami berharap bisa segera mengecek kesalahannya di mana dan kalau ternyata ada unsur kesalahan yang dilakukan PAM, mereka harus membantu korban. Termasuk apabila ada kesalahan di PLN, harus juga saling mengevaluasi dan langsung ditangani,” tuturnya.
Selain itu, Yuke mengingatkan setiap pekerjaan penggalian utilitas harus berkoordinasi dengan dinas teknis terkait, termasuk Dinas Bina Marga, guna memastikan pemetaan jaringan utilitas berjalan baik dan keselamatan tetap terjaga.