Warga Swiss Tolak Usulan Pembatasan Populasi Maksimal 10 Juta Jiwa

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Warga melihat kereta api sepanjang 1910 meter dengan 100 gerbong melewati di dekat Bergun, pegunungan Alpen, Swiss.  Foto: Fabrice COFFRINI / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Warga melihat kereta api sepanjang 1910 meter dengan 100 gerbong melewati di dekat Bergun, pegunungan Alpen, Swiss. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Mayoritas warga Swiss menolak usulan pembatasan jumlah penduduk atau populasi hingga maksimal 10 juta jiwa dalam referendum nasional yang digelar Minggu (14/6).

Dilansir Reuters, hasil penghitungan awal menunjukkan sekitar 55 persen pemilih menolak usulan tersebut, sementara 45 persen lainnya mendukung.

kumparan post embed

Usulan yang didorong Partai Rakyat Swiss (SVP) itu mengharuskan pemerintah mengakhiri kebebasan pergerakan tenaga kerja dengan Uni Eropa apabila jumlah penduduk melampaui 10 juta jiwa selama dua tahun berturut-turut sebelum 2050.

Pemerintah Swiss sebelumnya meminta warga menolak usulan tersebut karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan hubungan dengan Uni Eropa, mitra dagang utama mereka.

Penghuni gedung apartemen St-Jean ambil bagian dalam sesi paduan suara dari balkon mereka, di Jenewa, Swiss. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

"Dengan keputusan hari ini, para pemilih telah mengirimkan sinyal stabilitas, keterbukaan, dan keandalan," kata Menteri Kehakiman Swiss Beat Jans dalam konferensi pers bersama Presiden Swiss Guy Parmelin, dikutip Reuters.

Analis dari lembaga survei GFS Bern, Urs Bieri, mengatakan banyak warga memang khawatir terhadap pertumbuhan populasi, tetapi mereka juga takut pembatasan tersebut akan mempersulit perekrutan tenaga kerja dan merusak hubungan Swiss dengan Uni Eropa.

Saat ini populasi Swiss mencapai sekitar 9,1 juta jiwa dan hampir 28 persen di antaranya merupakan warga negara asing.

Meski usulan itu gagal, Jans mengatakan pemerintah akan tetap mencari solusi untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait perumahan dan imigrasi.