Warsh Effect, Ketika Dolar Pulang Kampung dan Indonesia Harus Memilih
Peserta Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) XI Megawati Institute I Menteng Kleb I Analis geopolitik Eurasia I Penulis buku "Minsk, Catatan dari Jantung Eurasia" dokumentasi Konferensi Internasional Keamanan Eurasia ke-3 di Minsk, 2025
·waktu baca 9 menit
Tulisan dari Fauzan Luthsa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKeinginan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengganti gubernur The Fed Jerome Powell akhirnya membuahkan hasil. Pada 13 Mei 2026, Senat Amerika Serikat mengonfirmasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve dengan selisih suara 54-45 — pemungutan suara paling ketat dalam sejarah konfirmasi Ketua Fed. Dua hari kemudian, 15 Mei, Warsh resmi mulai menjabat menggantikan Jerome Powell yang telah memimpin bank sentral AS sejak 2018.
Terpilihnya Warsh diyakini akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian global, terutama negara-negara Selatan seperti Indonesia. Secara makro, di tengah inflasi AS yang merayap ke 3,8%, harga emas yang terus mencetak rekor, dan krisis Selat Hormuz yang membayangi rantai pasok energi global, pergantian ini tidak dapat dilihat secara sederhana.
Ini adalah momen di mana arsitektur dolar global mulai menunjukkan retakan struktural — dan Indonesia, sebagai anggota baru BRICS yang masih separuh jalan dalam strategi diversifikasi moneternya, masuk berada di persimpangan yang tidak bisa dihindari berada dalam situasi quo vadis.
Dolar akan Pulang Kampung
Warsh memasuki jabatannya dengan janji, disiplin inflasi adalah prioritas dan suku bunga tinggi adalah instrumennya. Dalam bahasa market kita membacanya sebagai rezim higher-for-longer (mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama), yang merupakan undangan terbuka bagi modal global untuk kembali ke AS.
Ini seolah sederhana namun dampaknya berantai. Di tengah tingkat imbal hasil US Treasury 10-tahun yang bertahan tinggi di kisaran 4,5–5%, investor institusional global — dari dana pensiun Eropa hingga manajer aset Asia — memiliki insentif yang semakin besar untuk mengalihkan sebagian portofolio mereka menuju aset berbasis dolar, termasuk US Treasury. Hasilnya dolar menguat, sementara likuiditas dolar di luar Amerika cenderung menyusut.
Ini yang para ekonom sebut dollar liquidity crunch alias berkurangnya ketersediaan dolar — dan ini lebih berbahaya dari sekadar penguatan nilai tukar. Sebab ketika dolar langka di pasar global, korporasi dan pemerintah negara berkembang yang memiliki kewajiban utang denominasi dolar mendapati biaya refinancing melonjak.
Bank-bank di luar AS harus membayar premi tinggi untuk mendapatkan dolar melalui pasar derivatif. Dan bank sentral negara berkembang terpaksa menguras cadangan devisa untuk menstabilkan mata uang lokal. Konsekuensinya memperlemah daya intervensi mereka di masa depan.
Tak hanya itu, situasi akan menjadi lebih kompleks karena Warsh secara terbuka mengkritik strategi komunikasi Fed era Powell yang dinilai terlalu transparan. Ia ingin The Fed bicara lebih sedikit dengan — mengurangi panduan kebijakan ke depan seperti rilis proyeksi kuartalan.
Dalam praktiknya, ini berarti pasar tidak lagi bisa mengantisipasi langkah Fed dengan presisi. Ketidakpastian itu sendiri adalah faktor penggali risiko, dan premi risiko yang meningkat mendorong lebih banyak modal menuju aset paling aman yang tersedia. Dan itu hanya ada di dalam negeri AS.
Bagi Indonesia, ini Bukan Krisis Biasa
Yang sering luput dari diskursus mainstream Indonesia adalah inflasi yang dihadapi Warsh bukan inflasi yang bisa dijinakkan oleh suku bunga tinggi.
Inflasi AS saat ini bukan didorong oleh permintaan domestik yang terlalu panas (demand-pull), melainkan oleh kejutan dari sisi penawaran (supply shock) seperti harga minyak yang melonjak akibat perang dengan Iran, disrupsi rantai pasok yang belum pulih dan tekanan tarif yang dikenakan Washington sendiri pada hampir seluruh negara.
Bagaimanapun suku bunga setinggi apa pun tidak akan menurunkan harga bensin di pom bensin AS atau biaya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Shanghai.
Situasi ini menciptakan paradoks yang ujung-ujungnya melahirkan jebakan struktural bagi Warsh. Ia harus terlihat hawkish untuk menjaga kredibilitas anti-inflasi, tetapi menaikkan suku bunga tidak akan efektif meredam inflasi yang akarnya bukan pada kelebihan permintaan, melainkan pada guncangan sisi penawaran yang berada di luar kendali kebijakan moneter.
Sementara itu, dampak samping dari kebijakan itu justru menekan negara berkembang yang tidak punya andil dalam menciptakan inflasi AS.
Sebagian negara berkembang yang menghadapi tekanan likuiditas akan terpaksa melepas sebagian kepemilikan US Treasury mereka sebagai sumber likuiditas — untuk membiayai impor dan membayar utang.
Jika pelepasan ini terjadi dalam skala besar, yield obligasi AS justru terdorong naik — yang pada gilirannya memperkuat daya tarik dolar dan memperdalam kekeringan likuiditas. Lingkaran setan yang sulit diputus dari dalam. Dan dampak bagi Indonesia sudah jelas, hot money berupa usd akan berebut keluar dan membuat situasi rupiah memburuk. Bagi Indonesia, ini jelas bukan krisis biasa.
Emas sebagai Benteng Pertahanan Geopolitik
Logika konservatif menyatakan bahwa suku bunga tinggi seharusnya menekan emas, karena meningkatkan opportunity cost memegang aset tanpa imbal hasil. Namun logika itu bekerja dalam asumsi bahwa kepercayaan pada institusi dolar tetap utuh.
Ketika konfirmasi Warsh sendiri menunjukkan polarisasi politik domestik AS yang masuk ke dalam ruang kebijakan moneter, hal itu menambah unsur ketidakpastian politik dalam pembacaan pasar terhadap arah kebijakan moneter dan memperkuat persepsi bahwa kebijakan Fed semakin sulit dipisahkan sepenuhnya dari dinamika partisan Washington.
Yang kita saksikan sekarang adalah perpindahan dari kepercayaan pada institusi menuju kepercayaan pada komoditas.
Porsi emas dalam total portofolio cadangan devisa bank sentral global — berdasarkan data World Gold Council dan IMF International Financial Statistics — meningkat tajam dari sekitar 11% pada 2019 menjadi lebih dari 17% saat ini.
Salah satu pemicu pentingnya adalah pembekuan aset cadangan devisa Rusia pada 2022, yang menjadi titik balik psikologis bagi banyak bank sentral di dunia.
Proyeksi pembelian bersih emas oleh bank sentral global di tahun 2026 diperkirakan tetap kuat di kisaran 750–850 ton berdasarkan pola tren kuartalan World Gold Council — membentuk basis baru permintaan struktural, jauh di atas level pra-pandemi yang hanya berkisar 400–500 ton per tahun. Ini bukan respons sesaat terhadap volatilitas pasar.
Ini adalah pernyataan strategis kolektif dari puluhan bank sentral — terutama di kawasan Eurasia dan Global South — bahwa mereka tidak lagi bersedia menempatkan kedaulatan moneter mereka sepenuhnya di tangan Washington.
Ada satu dimensi teknis yang memperkuat posisi emas di tengah kekeringan likuiditas dolar, emas dapat dijaminkan untuk mendapatkan dolar di pasar internasional, terutama melalui London Bullion Market.
Artinya, ketika dolar langka, emas justru menjadi jembatan likuiditas — lebih andal dari banyak obligasi negara berkembang yang nilainya tertekan oleh penguatan dolar itu sendiri.
Dalam konteks ini, akumulasi emas bukan sekadar strategi investasi. Ia adalah instrumen hedging kedaulatan — perlindungan terhadap risiko sanksi unilateral, pembekuan aset, dan ketidakpastian kebijakan moneter AS yang kini semakin terpolitisasi.
Quo Vadis Indonesia
Indonesia tidak berada di garis depan krisis ini, tetapi juga tidak cukup jauh untuk merasa aman. Eksposur rupiah terhadap capital outflow bukan lagi proyeksi — ia sudah terjadi. Per pekan ketiga Mei 2026, rupiah telah menembus level Rp17.500 per dolar AS, mendorong kalangan pengusaha melayangkan tuntutan langsung kepada pemerintah.
Yang perlu digarisbawahi adalah ini terjadi baru dua hari setelah Warsh resmi menjabat, sebelum satu pun keputusan kebijakan moneter diambil di bawah kepemimpinannya. Rapat FOMC pertama Warsh baru dijadwalkan pada 16–17 Juni 2026.
Artinya, tekanan yang sudah terasa hari ini baru mencerminkan ekspektasi pasar terhadap rezim Warsh — bukan dampak kebijakan aktualnya. Jika ekspektasi saja sudah mampu menggerakkan rupiah sejauh ini, pertanyaannya bukan lagi apakah tekanan akan datang, melainkan seberapa dalam.
Setiap kali Fed mempertahankan suku bunga tinggi, investor asing menarik dana dari pasar obligasi dan saham domestik Indonesia untuk mencari yield yang lebih tinggi di AS. Bank Indonesia kemudian harus memilih di antara pilihan sulit, membiarkan rupiah melemah dan risiko inflasi impor meningkat atau menaikkan suku bunga domestik dan tanggung risiko perlambatan pertumbuhan.
Di sisi korporasi, utang luar negeri berdenominasi dolar yang dimiliki BUMN dan perusahaan swasta Indonesia merupakan titik rentan yang sering diremehkan. Ketika biaya refinancing naik bersamaan dengan pelemahan rupiah, beban utang riil meningkat ganda.
Dan ketika BI terpaksa menguras cadangan devisa untuk stabilisasi nilai tukar, kapasitas intervensinya di masa krisis berikutnya semakin tipis.
Namun ada dimensi yang lebih mendasar dari sekadar manajemen nilai tukar. Indonesia belum memiliki narasi strategis yang koheren tentang posisinya di tengah transisi arsitektur moneter global. Bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, tetapi belum secara sadar memanfaatkan keanggotaan itu sebagai platform untuk membangun alternatif terhadap ketergantungan dolar.
Tiga Langkah Reposisi Strategis
Pertama jadikan Local Currency Settlement (LCS) kebijakan strategis, bukan sekadar instrumen teknis Bank Indonesia. Ini sudah berjalan secara bilateral antara Indonesia dengan India, China, Malaysia, dan beberapa mitra ASEAN. Tapi selama ini ia diperlakukan sebagai inovasi teknis perbankan sentral, bukan sebagai pilihan geopolitik sadar. Momentum dollar liquidity crunch adalah argumen terkuat untuk mengangkat LCS ke level kebijakan luar negeri ekonomi — dengan mendorong perluasannya melalui kerangka BRICS dan ASEAN secara simultan.
Kedua evaluasi komposisi cadangan devisa dan perbesar porsi emas fisik yang saat ini masih didominasi oleh instrumen berbasis dolar, termasuk US Treasury. Di tengah sinyal bahwa Washington sendiri tidak menjamin stabilitas kebijakan moneternya, mempertahankan komposisi itu adalah risiko konsentrasi yang tidak perlu. Meningkatkan porsi emas fisik bukan langkah spekulatif, ia adalah normalisasi menuju standar yang sudah ditempuh oleh China, Rusia, India, dan puluhan bank sentral lainnya.
Ketiga, manfaatkan keanggotaan BRICS sebagai platform arsitektur moneter alternatif. Meski ini adalah langkah yang paling politik, tetapi juga yang paling strategis. BRICS sedang membahas mekanisme pembayaran alternatif berbasis komoditas dan mata uang lokal.
Meski masih menghadapi tantangan institusional dan perbedaan kepentingan antaranggota, pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pencarian alternatif terhadap dominasi dolar telah bergerak dari wacana menuju eksperimen kebijakan — sebuah arsitektur yang justru makin relevan ketika dolar global mengalami kekeringan likuiditas.
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota baru BRICS, memiliki posisi unik yang cukup besar untuk diperhitungkan dalam desain arsitektur baru itu. Serta cukup netral untuk menjadi jembatan antara blok Global South dan mitra Barat yang mulai mempertanyakan hegemoni dolar itu sendiri.
Bergabung aktif dalam arsitektur ini bukan berarti memilih blok melawan AS. Ini berarti memilih kedaulatan moneter. Sesuatu yang seharusnya tidak kontroversial bagi negara yang konstitusinya mengamanatkan kemandirian ekonomi nasional.
Warsh dan Ujian Kedaulatan Ekonomi
Kevin Warsh bukanlah ancaman bagi Indonesia. Ia adalah cermin yang memperlihatkan betapa dalam ketergantungan struktural Indonesia pada sebuah arsitektur moneter yang arah dan keberlanjutan jangka panjangnya mulai diperdebatkan bahkan di dalam Amerika Serikat sendiri.
Ketika separuh Senat AS meragukan independensi Fed, ketika inflasi struktural membuktikan keterbatasan suku bunga sebagai instrumen tunggal, dan ketika bank sentral dari Beijing hingga Ankara beramai-ramai mengakumulasi emas — Indonesia tidak bisa lagi bersikap sebagai penonton yang menunggu kepastian.
Jendela untuk reposisi strategis tidak akan terbuka selamanya. Dan ketika ia menutup, pilihan yang tersisa bukan lagi antara nyaman dan tidak nyaman — melainkan antara berdaulat atau bergantung. ***