Konten dari Pengguna

Yang Belum Selesai dari Senayan

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Catatan atas Tersingkirnya Norma Pemiskinan Koruptor dari UU Perampasan Aset

Ilustrasi Hukum. Foto: Zolnierek_photography/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Hukum. Foto: Zolnierek_photography/Shutterstock

Pengantar: Penantian 18 Tahun yang Berakhir Setengah Jalan

Kamis, 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (Kompas.id, 19/11/2026; Dandapala, 19/11/2026). Penantian yang disebut berlangsung sekitar 18 tahun itu akhirnya berakhir. Undang-undang ini mengatur dua jalur perampasan: melalui putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based, NCB), sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua Panja, Soedeson Tandra (Sindonews, 19/11/2026).

Namun ada yang hilang di ujung jalan. Ketentuan tentang peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment), yang di ruang publik dikenal sebagai norma "pemiskinan koruptor", tidak dimasukkan ke dalam naskah yang disahkan (Kompas.id, 19/11/2026; NU Online, 19/11/2026). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut dua alasan. Pertama, norma itu dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kedua, norma itu dianggap tidak cocok dengan karakter undang-undang yang berfokus pada hukum acara, bukan hukum pidana materiil. DPR juga merujuk pada praktik negara seperti Amerika Serikat dan Inggris (Realita, 19/11/2026; Kaltimedia, 19/11/2026).

Reaksi publik terbelah. Sebagian kalangan advokat menilai norma itu berisiko menggeser asas praduga tidak bersalah dan mengancam hak milik. Sebaliknya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai bahwa tanpa norma itu, kekayaan pejabat yang melonjak tidak wajar dan tidak sesuai dengan LHKPN tetap sulit dirampas, sebab harus lebih dulu dikaitkan dengan tindak pidana tertentu (Kaltimedia, 19/11/2026).

Esai ini berangkat dari satu kecurigaan yang wajar dalam negara hukum: ketika pembentuk undang-undang adalah pihak yang selama ini paling sering diduga menjadi sumber korupsi, ia cenderung memilih norma yang paling ringan bagi dirinya sendiri. Kecurigaan ini akan diuji dengan teori ilmu hukum dan ilmu politik tentang undang-undang sebagai produk politik, dengan alasan filosofis perampasan aset, dan dengan perbandingan di lima yurisdiksi.

Undang-Undang sebagai Produk Politik

Dalam studi politik hukum di Indonesia, tesis yang paling sering dirujuk adalah tesis Mahfud MD: hukum merupakan produk politik, sehingga karakter suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan hukum yang responsif. Konfigurasi yang otoriter cenderung melahirkan hukum yang konservatif atau ortodoks (Mahfud MD, 1998). Tesis ini bertumpu pada pembedaan Nonet dan Selznick tentang hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif (Nonet & Selznick, 1978). Hukum responsif adalah hukum yang membuka diri pada tuntutan sosial dan menjadikan tujuan substantif sebagai ukuran, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Undang-undang Perampasan Aset yang disahkan tanpa norma illicit enrichment memperlihatkan wajah ganda. Secara prosedural ia lahir dari parlemen yang dipilih secara demokratis dan melalui rangkaian rapat dengar pendapat. Secara substantif, pada titik yang paling menentukan, ia justru menolak tuntutan publik yang paling nyaring. Di sinilah tesis Mahfud perlu dilengkapi. Konfigurasi politik yang tampak demokratis tidak dengan sendirinya melahirkan hukum yang responsif apabila kepentingan para pembentuknya bertabrakan langsung dengan materi yang diatur.

Teori konflik dalam sosiologi hukum memberi penjelasan yang lebih tajam. Chambliss dan Seidman menunjukkan bahwa pembentukan hukum bukan proses netral yang merangkum kehendak umum, melainkan arena tempat kelompok yang memiliki kekuasaan menyaring norma sesuai kepentingannya (Chambliss & Seidman, 1971). Dalam bahasa Harold Lasswell, politik adalah soal who gets what, when, how (Lasswell, 1936). Pertanyaan yang relevan bagi kita adalah: siapa yang paling dirugikan apabila negara dapat merampas kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya? Jawabannya adalah para pejabat publik itu sendiri, termasuk anggota legislatif.

Teori pilihan publik (public choice) sampai pada kesimpulan serupa dari jalur ekonomi. Buchanan dan Tullock memandang politisi sebagai aktor rasional yang memaksimalkan kepentingannya, bukan malaikat yang berbeda dari pelaku pasar (Buchanan & Tullock, 1962). Stigler menambahkan bahwa regulasi kerap "ditangkap" oleh pihak yang justru hendak diaturnya (Stigler, 1971). Jeffrey Winters lebih lugas lagi: oligarki adalah politik pertahanan kekayaan (wealth defense) oleh mereka yang menguasai sumber daya material besar (Winters, 2011). Pencoretan norma yang menyasar kekayaan tidak wajar pejabat dapat dibaca sebagai bentuk pertahanan kekayaan yang dijalankan melalui jalur legislasi.

Hukum sendiri sesungguhnya telah mengenal larangan atas keadaan semacam ini. Asas nemo judex in causa sua menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Ketika parlemen memutus norma yang akan menjangkau kekayaan anggotanya sendiri, asas itu tidak dilanggar secara formal, tetapi dilanggar secara substansial. Inilah yang dalam pidato pengukuhan penulis disebut sebagai "nyanyian kolosal tanpa partitur, orkestra tanpa konduktor": hukum dibentuk tanpa arah filosofis yang jelas dan tunduk pada tarik-menarik kepentingan (Saidin, 2016). Robert Seidman pernah mengingatkan pula bahwa norma yang dicangkok dari negara lain tidak akan bekerja sama di tempat yang berbeda (Seidman, 1978). Peringatan itu berlaku dua arah: rujukan DPR pada Amerika Serikat dan Inggris juga harus dibaca dalam konteksnya, bukan dipetik sebagian.

Mengapa Perampasan Aset Diperlukan: Alasan Filosofis

Pertanyaan filosofisnya sederhana: mengapa negara berhak mengambil harta seseorang? Jawabannya bertumpu pada satu asas tua yang telah tercatat dalam hukum Romawi: nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest, tidak seorang pun boleh memperbaiki kedudukannya dari kejahatannya sendiri (Digesta 50.17.134). Ronald Dworkin mengangkat asas ini melalui perkara Riggs v. Palmer (1889). Dalam perkara itu, seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya ditolak haknya, meskipun bunyi undang-undang wasiat tidak melarangnya. Bagi Dworkin, asas bahwa tak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kesalahannya adalah prinsip hukum yang mengikat walaupun tidak tertulis (Dworkin, 1977).

Alasan pertama bersifat moral-ontologis tentang hak milik. John Locke mendasarkan hak milik pada kerja: sesuatu menjadi milik seseorang karena ia mencampurkan jerih payahnya ke dalamnya (Locke, 1690). Harta hasil korupsi tidak lahir dari kerja yang sah. Karena itu ia tidak pernah memperoleh legitimasi moral sebagai hak milik. Merampasnya bukan mengambil hak, tetapi menegaskan bahwa hak itu sejak awal tidak pernah ada. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 pun hanya melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, bukan pengambilalihan melalui proses peradilan. Pasal 28J ayat (2) bahkan membuka ruang pembatasan hak dengan undang-undang demi keadilan dan ketertiban umum.

Alasan kedua bersifat keadilan korektif. Aristoteles membedakan keadilan distributif dari keadilan korektif. Keadilan korektif bertugas memulihkan keseimbangan yang terganggu ketika satu pihak memperoleh keuntungan secara tidak adil atas kerugian pihak lain (Aristoteles, Ethica Nicomachea, Buku V). Dalam korupsi, pihak yang dirugikan adalah negara dan rakyat. Data ICW menunjukkan kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai Rp330,9 triliun, tetapi yang berhasil dipulihkan hanya 4,84 persen (ICW dalam Infobanknews, 2026). Pemidanaan badan tanpa pemulihan aset meninggalkan ketimpangan itu tetap menganga.

Alasan ketiga bersifat ekonomis-utilitarian. Gary Becker memodelkan pelaku kejahatan sebagai aktor rasional yang menimbang keuntungan terhadap peluang tertangkap dan beratnya sanksi (Becker, 1968). Bila harta hasil korupsi tetap aman setelah pelaku menjalani hukuman penjara, kalkulasinya masih menguntungkan. Penjara menjadi semacam "biaya operasional". Semboyan crime does not pay, yang juga diucapkan Habiburokhman sendiri dalam pembahasan RUU ini (IDX Channel, 2026), hanya bermakna apabila keuntungan kejahatan benar-benar dapat dirampas.

Alasan keempat bersifat konstitusional dan ideologis. Sila kelima Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, menempatkan kekayaan publik sebagai amanah. Korupsi adalah pengkhianatan atas amanah itu. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mendorong negara mempertimbangkan perampasan tanpa pemidanaan. Pasal 20 mendorong negara mempertimbangkan kriminalisasi illicit enrichment, dengan tunduk pada konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya (UNCAC, 2003). Rumusan "tunduk pada konstitusi" itu memang memberi ruang bagi negara untuk menolak. Akan tetapi, ruang itu tidak membebaskan negara dari kewajiban mencari bentuk lain yang setara efektifnya.

Dengan demikian, illicit enrichment bukan sekadar pelengkap. Ia adalah jembatan antara kecurigaan yang wajar dan pembuktian yang mustahil. Korupsi modern dilakukan dengan lapisan transaksi yang rumit, sehingga mengaitkan setiap rupiah dengan delik tertentu sering kali tidak mungkin. Norma itu menggeser pertanyaan dari "tindak pidana apa yang menghasilkan harta ini?" menjadi "dari mana harta ini berasal?" (Muzila et al., 2012).

Perbandingan di Lima Yurisdiksi

Rujukan DPR pada Amerika Serikat dan Inggris benar sebagian. Kedua negara itu memang tidak mengenal illicit enrichment sebagai tindak pidana. Akan tetapi, keduanya memiliki instrumen perdata yang kuat untuk menjangkau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Tiga yurisdiksi lain bahkan melangkah lebih jauh.

Dok. Istimewa.

Inggris. Rezim civil recovery dalam Part 5 Proceeds of Crime Act 2002 memungkinkan perampasan tanpa pemidanaan dengan standar pembuktian perdata. Sejak 2018, Criminal Finances Act 2017 menambahkan Unexplained Wealth Order (UWO). Perintah ini dapat ditujukan kepada pejabat publik asing yang terpapar politik (politically exposed person) atau orang yang diduga terlibat kejahatan serius, apabila kekayaannya tampak tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Kasus National Crime Agency v. Hajiyeva, yang menyangkut istri seorang bankir Azerbaijan, menjadi ujian pertama dan dikuatkan oleh Court of Appeal (Court of Appeal, 2020). Jadi, Inggris tidak memidanakan kekayaan tidak wajar, tetapi memaksa pemiliknya menjelaskan.

Amerika Serikat. Amerika Serikat memang menyatakan keberatan atas Pasal 20 UNCAC dengan alasan konstitusi dan asas praduga tidak bersalah (Muzila et al., 2012). Namun, negara itu memiliki salah satu rezim civil forfeiture paling agresif di dunia. Gugatan diajukan terhadap benda, bukan terhadap orang, dan negara cukup membuktikan bahwa lebih mungkin daripada tidak harta itu terkait kejahatan. Melalui Kleptocracy Asset Recovery Initiative, Departemen Kehakiman AS menjangkau harta pejabat asing, termasuk dalam perkara 1MDB. Mengutip Amerika Serikat untuk menolak illicit enrichment tanpa menyebut kekuatan civil forfeiture-nya adalah perbandingan yang tidak utuh.

Australia. Negara bagian Australia Barat menjadi pelopor dengan Criminal Property Confiscation Act 2000, yang memungkinkan perampasan kekayaan tak terjelaskan tanpa harus dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Di tingkat federal, Proceeds of Crime Act 2002 (Cth) memuat unexplained wealth orders sejak amandemen 2010. Dalam rezim ini, beban membuktikan bahwa harta tidak berasal dari kejahatan diletakkan pada termohon (Greenberg et al., 2009).

Hong Kong. Pasal 10 Prevention of Bribery Ordinance menjadikan sebagai tindak pidana keadaan seorang pejabat yang mempertahankan gaya hidup atau menguasai harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, kecuali ia dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Ketentuan ini pernah diuji terhadap Bill of Rights Hong Kong dan dinyatakan sah dalam Attorney General v. Hui Kin-hong (1995). Bersama Independent Commission Against Corruption (ICAC) sejak 1974, norma inilah yang ikut mengubah Hong Kong dari wilayah yang sarat korupsi menjadi salah satu yang paling bersih di Asia.

Filipina. Contoh ini paling dekat dengan Indonesia karena sama-sama negara berkembang dengan sejarah kleptokrasi. Republic Act No. 1379 tahun 1955 menyatakan bahwa harta pejabat yang jelas tidak sebanding dengan gaji dan penghasilan sahnya dipraduga diperoleh secara melawan hukum dan dapat dirampas melalui gugatan in rem. Konstitusi 1987 Pasal XI Bagian 15 bahkan menegaskan bahwa hak negara memulihkan harta hasil korupsi pejabat tidak hapus karena daluwarsa. Instrumen ini dipakai untuk memburu harta keluarga Marcos melalui Presidential Commission on Good Government.

Pelajaran dari kelima yurisdiksi ini jelas. Tidak ada satu pun yang membiarkan kekayaan tak terjelaskan pejabat tanpa jangkauan hukum. Perbedaannya hanya pada pilihan jalur: pidana (Hong Kong) atau perdata in rem (Inggris, Amerika Serikat, Australia, Filipina). Jalur perdata justru menjawab dua keberatan DPR sekaligus. Ia bersifat prosedural, sehingga cocok dengan karakter UU yang dinyatakan sebagai hukum acara. Ia juga tidak menjatuhkan pidana kepada orang, sehingga tidak menyentuh asas praduga tidak bersalah dalam arti pidana.

Menguji Argumen HAM dan Argumen "Hukum Acara"

Kekhawatiran tentang HAM tidak boleh diremehkan. Kalangan advokat yang hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi III mengingatkan bahwa perampasan tanpa putusan pengadilan dapat menjadi jalan pintas aparat (Katadata, 7/9/2026). Habiburokhman sendiri berkali-kali menyatakan bahwa UU ini tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk mengkriminalisasi lawan politik (Hukumonline, 2026). Kekhawatiran itu nyata dalam konteks Indonesia, di mana integritas sebagian aparat penegak hukum masih dipersoalkan. Namun, kekhawatiran itu adalah alasan untuk merancang pengaman, bukan alasan untuk membuang norma.

Argumen HAM yang diajukan DPR mengandung tiga kelemahan. Pertama, asas praduga tidak bersalah adalah jaminan bagi orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perampasan in rem, yang digugat adalah benda, bukan orang, dan tidak ada pidana yang dijatuhkan. Mahkamah HAM Eropa dalam Gogitidze and Others v. Georgia (2015) menilai perampasan perdata atas harta pejabat yang tidak dapat dijelaskan sebagai pembatasan hak milik yang sah dan proporsional. Mahkamah itu juga menilai jaminan praduga tidak bersalah dalam Pasal 6 ayat (2) Konvensi tidak berlaku untuk proses semacam itu. Sikap serupa telah tampak dalam Phillips v. United Kingdom (2001).

Kedua, hukum Indonesia sendiri sudah lama mengenal pembalikan beban pembuktian. Pasal 37, 37A, dan 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mewajibkan terdakwa menerangkan harta kekayaannya dan membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan bukan hasil korupsi. Kewajiban penyampaian LHKPN juga telah diatur sejak UU No. 28 Tahun 1999. Jika pembalikan beban pembuktian dalam perkara pidana dapat diterima, sulit menjelaskan mengapa pembalikan beban serupa dalam perkara perdata in rem, yang akibatnya lebih ringan, justru dianggap melanggar HAM.

Ketiga, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 hanya melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Perampasan yang diperiksa oleh hakim, dengan hak termohon untuk menjelaskan, membantah, dan mengajukan upaya hukum, adalah lawan dari kesewenang-wenangan. HAM juga tidak hanya milik pejabat yang hartanya dipersoalkan. Rakyat yang kehilangan layanan publik karena anggaran dikorupsi juga pemegang hak.

Argumen bahwa UU ini "hanya hukum acara" juga tidak kokoh. Illicit enrichment dapat dirumuskan bukan sebagai delik materiil, melainkan sebagai praduga hukum (rebuttable presumption) dalam perkara perampasan in rem. Itulah yang dilakukan Filipina, Australia, dan Inggris. Bahkan dalam UU yang disahkan ini, DPR juga memasukkan ketentuan materiil, seperti penegasan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2) (VIVA, 19/11/2026). Jika ketentuan materiil semacam itu dapat masuk, alasan bahwa illicit enrichment tidak sesuai karakter UU kehilangan konsistensinya.

Di sinilah kecurigaan yang menjadi titik tolak esai ini menemukan pijakan. Norma yang paling menakutkan bagi pejabat bukanlah ancaman pidana mati, yang dalam praktik nyaris tidak pernah dijatuhkan. Norma yang paling menakutkan adalah kewajiban menjelaskan asal-usul harta, karena kewajiban itu langsung menyentuh kekayaan yang sudah dikuasai. Pilihan untuk mempertahankan yang pertama dan membuang yang kedua sejalan dengan prediksi teori pilihan publik dan teori pertahanan kekayaan: pembentuk undang-undang mempertahankan simbol ketegasan, sambil menyingkirkan instrumen yang sungguh-sungguh menjangkau dirinya.

Penutup: Norma Yang Belum Selesai

Undang-Undang Perampasan Aset tetap merupakan kemajuan. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki dasar hukum perampasan tanpa pemidanaan, sebagaimana didorong UNCAC. Akan tetapi, tanpa norma illicit enrichment, undang-undang ini baru menjangkau harta yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Harta yang paling sulit dijangkau, yaitu kekayaan pejabat yang melonjak tanpa penjelasan, masih berada di luar jangkauan. Padahal justru di situlah korupsi kelas atas bersembunyi.

Dari sudut teori, peristiwa 19 November 2026 menegaskan bahwa undang-undang memang produk politik. Namun ia juga menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum cukup untuk melahirkan hukum yang responsif dalam pengertian Nonet dan Selznick. Selama pembentuk undang-undang memutus perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, publik berhak curiga dan wajib mengawasi. Hukum, kata Satjipto Rahardjo, adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ini, hukum seharusnya untuk rakyat yang dirugikan, bukan untuk melindungi kekayaan mereka yang merugikannya.

Ada tiga jalan yang masih terbuka. Pertama, perubahan undang-undang yang memasukkan illicit enrichment sebagai praduga hukum dalam perkara perampasan in rem, bukan sebagai delik baru. Norma itu perlu disertai pengaman: ambang nilai yang tinggi, hanya berlaku bagi penyelenggara negara wajib LHKPN, diperiksa oleh pengadilan, dan memberi termohon hak penuh untuk menjelaskan serta mengajukan upaya hukum. Kedua, penguatan LHKPN dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen yang berakibat hukum bagi harta yang tidak dilaporkan atau tidak dapat dijelaskan. Ketiga, pengujian dan pengawasan publik atas pelaksanaan UU ini, termasuk atas lembaga pengelola aset, agar perampasan tidak berubah menjadi alat kekuasaan sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak.

Norma pemiskinan koruptor telah keluar dari pintu depan Senayan. Tugas kalangan akademisi dan masyarakat sipil adalah memastikan bahwa ia kembali, kali ini dengan partitur yang jelas dan konduktor yang tidak sedang membela hartanya sendiri.