Jeritan Hati Petani Gurem di Wonogiri

Foto pemandangan sawah ilustrasi sawah yang mewakili berita. Dokumentasi: Ni Luh Made Ayu Kalista

Jeritan hati petani gurem di Wonogiri merupakan sebuah kritik dan harapan petani di Wonogiri terhadap pemerintah setempat untuk membuat sebuah perubahan.

Wonogiri merupakan penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 Kabupaten Wonogiri memiliki 1,95% pengangguran terbuka, artinya tingkat penganguran yang rendah. Namun, hal ini tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani gurem disana yang tidak bisa hidup hanya mengandalkan usaha pertaniannya. Petani gurem adalah petani yang mengelola lahan pertanian dengan kurang dari 0,5Ha. Para petani gurem tersebut memiliki lahan yang cenderung kecil dengan hasil panen yang tidak seberapa karena mereka menerima warisan lahan pertanian dari orang tua mereka. Idealnya, setiap petani harus memil³iki minimal 2 Ha untuk menunjang kelangsungan hidup mereka.

Dilansir dari data BPS Wonogiri pada 2022, petani menyumbang kemiskinan tertinggi sebesar 29,95% dibandingkan pekerjaan lain. Masalah kesejahteraan pertanian yang semakin memprihatinkan ini memerlukan perhatian dari pemerintah setempat karena berhadapan dengan kemiskinan, bukan hanya itu saja, pemerintah perlu untuk membuat kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan tersebut. Mustahil untuk keluar dari jurang kemiskinan jika pemerintah kabupaten Wonogiri tidak mengeluarkan kebijakan yang membenahi sistem dan tata kelola pertanian.

Komunikasi menjadi alat yang dibutuhkan untuk mendistribusikan pesan dan informasi. Salah satu fungsi komunikasi adalah mempengaruhi pembuatan kebijakan. Sehingga komunikasi memegang peranan penting untuk penyelesaian masalah ini. Adanya komunikasi antara pemerintah dan petani akan memudahkan realisasi kebijakan yang tepat.

Absensi Pemerintah

ilustrasi foto sawah hijau. dokumentasi: Ni Luh Made Ayu Kalista

Menurut Bangun (2012), asal perselisihan adalah buruknya komunikasi. Dari 2022 hingga menuju penghujung 2023, pemerintah belum mengambil langkah strategis yang mampu mengatasi permasalahan petani gurem. Terus meningkatnya petani gurem per tahunnya, jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti permasalahan yang serius ini, kesejahteraan dan kehidupan petani gurem akan semakin memprihatinkan. Bukan hanya itu saja, akan banyak petani gurem yang mengalami kesulitan hidup sehari-hari karena tidak adanya pendapatan dan hasil panen yang dapat menopang kehidupan mereka. “Sistem perniagaan pertanian harus dibentuk dan ditata betul. Data yang kami peroleh dari sensus, yang menjadi permasalahan utama petani adalah ketidakpastian harga panen,” kata Rahmad, kepala BPS Wonogiri kepada Solopos. Tidak adanya respon dari pemerintah hingga saat ini, sangat menggantungkan nasib petani gurem di Wonogiri.

Perhatian yang diberikan pemerintah dapat mendorong petani untuk menghasilkan kualitas yang baik dari komoditas pertanian. Selain itu, jika hal ini direspon baik oleh pemerintah, justru nama pemerintahan Wonogiri mendapat sorotan karena mencerminkan kemampuan dalam mengelola sumberdaya yang ada (Susanto, 1997:74).

Menurut Kotter dan Heskett (1992:6) terdapat empat faktor yang membentuk perilaku manajerial. Pertama budaya pemerintahan. Sangat penting untuk pemerintahan kabupaten Wonogiri memiliki kinerja yang baik dan nyata untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan dan mengenal dekat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kedua, struktur formal, sistem rencana, dan kebijakan. Koordinasi antara pemerintahan dan petani diperlukan untuk rujukan rencana dan kebijakan yang akan diambil. Ketiga, kepemimpinan sebagai upaya untuk mengartikulasi dan mengimplementasikan visi dan strategi. Bukan hanya staf yang melakukan ‘aksi’, pemimpin sebagai kepala dari pemerintahan harus mampu menggunakan kekuasaannya dengan baik sebagai pengambil kebijakan, selain itu pemimpin merupakan tolak ukur dari keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintahan periode itu. Terakhir, keempat, pemerintahan harus membentuk lingkungan yang teratur dan bersaing. Lingkungan yang dimaksud bisa lingkungan kerja, maupun linkungan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan peninjauan akan setiap pekerjaan yang sudah dan sedang berjalan, sehingga alur dana, dan hasil kerja dinas pertanian tepat sasaran kepada petani-petani.

Budaya perusahaan adalah produk organisasi, mencakup orang, keberhasilan, dan kegagalan yang dijalankan secara sadar atau dibawah sadar dalam kegiatan organisasi sehari-hari (Schein, 1991:9). Usaha pertanian perorangan di Wonogiri turun sebanyak 15,80% dari 234.575 unit pada 2013 menjadi 197.508 unit pada 2023. Artinya lahan yang dikelola petani semakin sempit. Jika lahan terus menyempit, petani gurem semakin tinggi, semakin mendekati indikator kegagalan pemerintah Wonogiri untuk mempertahankan keberhasilan sektor pertanian. Ini akan memberikan efek domino berupa minimnya pendapatan dari hasil panen yang berkuantiti rendah, meningkatnya angka kemiskinan, dan kualitas hidup yang menurun.

Critical Theory Communication in Organizations

screenshot potongan chapter dari buku A first look at communication theory. Dok. oleh Ni Luh Made Ayu Kalista

Critical theory of communication adalah Teori ini mengkritik budaya perusahaan yang otoriter. Menurut Deetz, pencipta teori ini, suara tidak hanya tentang menyampaikan aspirasi, seharusnya kebijakan adalah cerminan dari aspirasi karyawan. Partisipasi, demokratis, keadilan kesetaraan, keberagaman, dan kerja sama dalam suatu susunan organisasi adalah penting. Partisipasi petani gurem dan demokratisnya pemerintah Wonogiri sangat diperlukan, agar pembuatan kebijakan dapat maksimal dan sesuai dengan realitas yang diinginkan. Komunikasi antara petani dan pemerintahan harus sangat intens dilakukan. Ivancevich, Konopaske dan Matteson, 2005:421 serta Kinicki dan Kreitner (2007:438) menyatakan bahwa komunikasi membantu mencapai individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan, mengimplementasikan dan merespon perubahan, mengkoordinasikan berbagai aktivitas.

Pemerintah memiliki kewajiban membuat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat. Itu artinya, pemerintah perlu membuka mata dan telinga terhadap suara rakyat. Sangat penting untuk menerapkan kesetaraan dalam mengeluarkan pendapat antara pemerintah dan petani. Petani gurem berhak untuk menyuarakan kekhawatiran akan hidupnya yang bergantung akan hasil panen yang tidak banyak dan kualitas yang tidak selalu bagus. Petani gurem berhak mendapatkan kepastian harga panen. Sangat sulit untuk hidup dari hasil bertani yang kebanyakan tanaman pangan dengan harga yang tidak pasti. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Wonogiri, Dwi Sartono menjelaskan kenyataan lapangan selama ini banyak yang justru tombok ketika melakukan usaha tani, padahal hasil pertanian tidak seberapa.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Disperten Pangan) Wonogiri, Baroto mengatakan bahwa PDRB kabupaten Wonogiri memang tinggi, namun hanya mengandalkan sektor pertanian saja masih kurang. Kerjasama antara petani setempat dan pemerintah sangat diperlukan untuk sama-sama memajukan kesejahteraan petani.

Yang menjadi kritik dari fenomena diatas adalah peran pemerintahan Wonogiri sejauh ini. Adakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi meningkatnya petani gurem? Mengapa justru terjadi kenaikan jumlah petani gurem? Sangat disayangkan jika kabupaten Wonogiri sebagai penyumbang PDRB dibidang pertanian terbesar di Indonesia justru mengalami masalah pada bidang pertanian. Pemerintah setempat sejauh ini masih belum memberikan keputusan akan permasalahan ini. Seharusnya pemerintah segera melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keluhan petani gurem yang mempertanyakan kelanjutan hidupnya.

Penerapan Critical Theory

Jika penerapan teori komunikasi ini dapat dilakukan, akan menjadi evaluasi bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan petani. Selain itu, pembuatan kebijakan menerapkan azas keadilan, karena petani ikut serta dalam pengambilan keputusan.