Apa Kata Mereka Tentang Sekolah Rakyat

Mendagri Tito Karnavian dan Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sosialisasi Sekolah Rakyat, Senin (21/4/2025). Foto: Dok. Kemensos

Pada masa mendatang, Program Sekolah Rakyat (SR), merupakan sinyal yang kuat dalam transformasi dunia pendidikan, karena berbasis keadilan sosial. Program SR ini, merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto No 8 Tahun 2025. Dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya dalam dunia pendidikan sekolah, secara nasional di Indonesia.

Sekolah SR ini, tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga kebutuhan dasar siswa, seperti makan siang gratis, hingga gizi yang cukup. Seragam Sekolah, semuanya ditanggung oleh negara. Guru dan siswa akan direkrut langsung dari wilayah sekitar sekolah.

Pendaftaran bagi siswa dan guru Sekolah Rakyat ini segera dibuka pada tahun ajaran 2025, untuk tahap awal ditargetkan sebanyak 53 lokasi segera dipungsikan, dari 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan. 53 lokasi Sekolah Rakyat ini dioperasi dalam 3 bulan ke depan.

Komitmen, untuk penyelenggaraan SR itu kini dalam kegiatan pemahaman, di ikuti sejumlah kepala daerah (Bupati dan Walikopta) se Indonesia. Hal ini berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, selama lima hari.

Kegiatan pemahaman untuk penerapan SR di daerah ini, dilaksanakan selama 5 hari, sejak Rabu–Kamis (16–17 April 2025), hingga hari Senin–Rabu (21–23 April 2025). Program SR ini diharpkan dapat untuk mengatasi para wali murid yang tergolong kurang mampu. Pendidikan SR ini melibatkan sejumlah pihak kementerian, dan pemerintah daerah.

Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu. Juga menyatakan telah siap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dari program SR, di wilayahnya. Jon menjelaskan bahwa akan dimulai pada Juli 2025, dengan jenjang SMP sebagai tahap awal.

Jon Firman juga mengungkapkan, untuk tahap awal SR yang akan diterapkan di wilayahnya dengan 100 siswa, terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan, dibuka empat kelas. Dua untuk siswa perempuan, dan dua untuk laki-laki, dengan kapasitas 25 siswa per rombongan belajar (rombel).

Menurut Jon Firman Pandu, program ini sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas hidup bagi anak-anak desa yang kurang mampu, serta mendorong IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang berada di daerah.

Sementara itu, Bupati Manggarai Timur NTT, Agas Andreas, juga mengapresiasi program pemerintah pusat, tentang penerapan SR ini, karena dinilainya mampu menjawab salah satu akar kemiskinan, yakni rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan. Dia contohkan pada salah satu indikator kemiskinan pendidikan kepala keluarga, hanya tamat SD. “ Nah kalau ini terbawa terus sampai ke anak cucu mereka , lalu sampai kapanpun, indikator ini tidak akan terselesaikan,” kata Agas.

Ia menyoroti angka partisipasi pendidikan di daerahnya kerap menurun, setelah jenjang SD. Masalah ini terjadi karena faktor biaya, dan dari itu Ia berharap SR dapat menjadi solusi dari masalah ini. Selain itu, Agas juga mengaku Pemkab Manggarai Timur telah menyiapkan dua lokasi untuk pendirian SR pada wilayahnya di bagian selatan, dekat dengan pusat kota, dan bagian utara menjangkau wilayah pinggiran.

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga sebagai pencetus gagasan SR, mengatakan . Tentang status guru SR diutamakan yang PNS lebih dulu, lalu PPPK juga bisa ditempatkan, kemudian PPPK Paruh Waktu. Hal ini menjadi opsi Menteri PANRB, dan BKN, termasuk penyediaan guru oleh (Kemendikdasmen) dan Kemenag.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, kualifikasi guru SR sudah lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru juga akan mendidik penuh waktu di Sekolah Rakyat. Adapun, pengembangan SR tidak sama dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit. Multi entry multi exit. Namaun demikian jangan dimaknai bisa keluar kapan saja, dan masuk kapan saja, serta mau mengikuti pembelajaran kapan saja.

Sementara itu, untuk calon siswa SR ditentukan dengan basis DTSEN (Data Tunggal Sosial, Ekonomi Nasional). Abdul Mu'ti lebih jauh menjelaskan. " Jika mereka (Calon siswa/siswi) SR yang masuk desil 1 dan desil 2 dan tidak terdata pada Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," kata Mu'ti.

Selain itu Mu'ti juga mengatakan, tentang Kurikulum SR, menggunakan individual approach (pemetaan) peserta didik, dan penyiapan serta penyusunan kurikulum SR berlandaskan sekolah formal dan sekolah karakter. Untuk sekolah formal dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan Kurikulum pendidikan agama, untuk pembentukan karakter, disiapkan oleh Kemenag. Untuk K/L di siapkan oleh SR.(Djohan)