Bahlil Ungkap Devisa Ekspor Batu Bara RI Capai USD 15 Miliar per Semester I 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil devisa dari ekspor batu bara mencapai USD 15 miliar selama semester I tahun 2026.
Hal ini diungkapkan usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara sudah mencapai 60 persen pada 6 bulan pertama tahun 2026.
"Devisa kita ekspor batu bara yang sudah mencapai kurang lebih sekitar USD 14 sampai 15 miliar," ungkapnya kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (21/7).
Menurutnya, pencapaian signifikan dari PNBP dan devisa batu bara ini menandakan bahwa pemerintah bisa menyeimbangkan pasokan dengan permintaan global, di saat harga komoditas ini sedang naik-naiknya.
"Ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika global yang tidak menentu, tapi desain kita terhadap menjaga supply and demand agar harga komoditas kita tetap terjaga itu sudah mulai ada tanda-tanda yang membaik," tutur Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah membuka periode pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Hal itu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PT PLN (Persero).
"Kita sudah sampaikan bahwa revisi boleh diajukan, tetapi nanti kita sisir dulu berapa kebutuhan PLN. Jadi utamanya kita hanya mengutamakan untuk kebutuhan PLN,” kata Tri ditemui usai acara Indonesia Coal Mining Forum di Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (15/7).
Pada awal tahun ini, pemerintah sempat memangkas kuota produksi batu bara dalam RKAB. Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Sedangkan untuk kebutuhan PLN, sebelumnya perusahaan itu juga telah melakukan langkah untuk mempercepat pasokan batu bara tingkat kandungan kalori menengah Medium Rank Coal (MRC). Untuk itu, PLN kini tengah mempercepat penandatanganan kontrak batu bara dengan para pemasok.
Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kendala pasokan batu bara untuk pembangkit, yang berdampak pada penyediaan listrik di Pulau Jawa.
