BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk Segmen Ritel
PerbesarBank Indonesia (BI) kembali meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kali ini, KKI yang diluncurkan adalah KKI untuk segmen ritel.
Sebelumnya, BI sudah pernah meluncurkan KKI segmen pemerintah. Gubernur BI, Destry Damayanti menjelaskan KKI segmen ritel dihadirkan sebagai alternatif instrumen deferred payment yang efisien, prudent serta terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional. Maka dari itu, KKI memang diperuntukan untuk transaksi domestik.
“Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat,” kata Destry dalam peluncuran di Kantor BI, Jakarta pada Senin (17/8).
Terkait perbedaannya dengan KKI segmen pemerintah, hal yang mendasar terletak pada pengguna dan peruntukannya. KKI segmen pemerintah diperuntukkan bagi Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung transaksi belanja pemerintah, sedangkan KKI segmen ritel dapat dimiliki dan digunakan oleh masyarakat serta korporasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dan kegiatan usaha.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Ryan Rizaldy lebih detail menjelaskan bahwa KKI segmen ritel tersedia dalam bentuk kartu digital dan kartu fisik. Pada tahap awal, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi melalui ekosistem QRIS, yaitu QRIS MPM, QRIS CPM, dan QRIS TAP.
Ke depan, KKI akan dikembangkan secara bertahap untuk memfasilitasi transaksi online melalui online payment, serta transaksi offline menggunakan kartu fisik.
“Kredit Indonesia dikembangkan secara bertahap untuk fitur secara pembayaran QRIS, online payment, dan terakhir ada kartu fisik. Pada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS scan ataupun QRIS tanpa pindai atau kita kenal juga dengan istilah QRIS Tap,” ujarnya.
Nantinya, masyarakat dapat mengajukan KKI dengan cara mendaftar kepada PJP penerbit KKI. Proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan aktivasi KKI mengikuti prosedur serta kebijakan masing-masing PJP penerbit.
Sementara terkait bank mana saja yang akan menerbitkan KKI segmen ritel, ia menjelaskan bahwa ada dasarnya KKI dapat diterbitkan oleh seluruh PJP baik Bank dan Lembaga Selain Bank yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Namun, pada implementasi tahap awal terdapat 7 PJP yang menerbitkan KKI segmen ritel tersebut.
“Di tahap pertama yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan termasuk juga BSI yang mengembangkan untuk skema pembiayaan Syariah,” kata Ryan.
Adapun terkait penggunaan KKI akan mengacu pada kanal yang digunakan. KKI fitur QRIS akan mengacu pada ketentuan QRIS eksisting antara lain limit transaksi sebesar Rp10 Juta per transaksi dengan MDR 0 persen sampai 0,7 persen.