Luhut Targetkan Perlinsos Digital Meluncur pada Oktober-November 2026
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah terus menggodok Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) untuk penyaluran bansos. Nantinya, Perlinsos Digital ditarget diluncurkan pada Oktober-November nanti.
Ketua DEN sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan setelah diluncurkan, implementasi secara nasional diharap bisa dilaksanakan secara bertahap hingga menyeluruh pada akhir 2026 ini.
“Dan nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen. Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta pada Rabu (17/6).
Saat ini, Perlinsos Digital tengah digarap oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Sistem tersebut memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.
Perlinsos Digital berbasis DPI sudah mengintegrasikan data 8 instansi secara real time, sehingga kelayakan penerima bansos bisa akurat. Adapun data 8 instansi yang dimaksud adalah data Dukcapil, BPS/DTSEN, BPJS Ketenagakerjaan, PLLN, Kemensos, ATR/BPN, Korlantas dan BKN.
Saat ini, uji coba atau pilot project di beberapa daerah. Salah satunya adalah Banyuwangi yang pada September 2025 lalu, 350 ribu warganya sudah mendaftar Perlinsos Digital. Total, terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi daerah uji coba, dari situ Luhut menarget masyarakat dari 42 kabupaten/kota tersebut sudah mendaftar Perlinsos Digital pada Juli nanti.
Selain itu, nantinya Presiden Prabowo juga akan melakukan pemantauan langsung ke daerah uji coba bulan depan.
“Dan schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti apakah di Surabaya Banyuwangi dengan Bali mana yang lebih (cocok untuk ditinjau). Dan kita juga sepakat, 42 kabupaten ini piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos Digital),” ujar Luhut.
Terkait kebutuhan server untuk sistem Perlinsos Digital tersebut, Luhut menjelaskan bahwa sementara memang akan menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah ada. Namun, ke depan ia akan melibatkan PT Telkom (Persero).
“Sementara kita masih menggunakan PDN yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital tapi sudah terpikir tadi dari kemarin-kemarin lagi didesain oleh teman-teman untuk nanti ya Telkom yang kita mainkan. Sehingga kita tidak terlibat dengan APBN. Tapi at the end nanti mungkin kita akan coba lihat,” kata Luhut.
Selain bansos, Luhut juga menjelaskan digitalisasi ini nantinya akan meliputi semua sektor. Ia juga membuka kemungkinan bahwa data penerima manfaat MBG juga bisa menggunakan sistem digital tersebut.
“Oh enggak (cuma bansos), ini akan semua (sektor) kena. Ya MBG saya kira nanti kita lihat kebijakan gimana. Nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” ujarnya.