Rosan Minta Tambahan Anggaran Rp 578,9 Miliar untuk Kejar Target Investasi 2027
·waktu baca 5 menit
PerbesarMenteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk menambah anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2027 sebesar Rp 578,93 miliar. Tambahan dana itu dibutuhkan agar pagu anggaran kementerian mencapai kebutuhan minimal Rp 1,2 triliun guna mendukung target investasi nasional yang terus meningkat.
Permintaan tersebut disampaikan Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Senin (15/6).
Berdasarkan paparan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, usulan awal anggaran 2027 mencapai Rp 2,19 triliun. Namun, pagu indikatif yang diterima saat ini hanya sebesar Rp 625,14 miliar atau sekitar 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun sebelumnya.
Rosan menjelaskan, angka tersebut baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal anggaran kementerian yang mencapai Rp 1,2 triliun.
“Namun pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang kami terima saat ini adalah sebesar Rp 625,14 triliun sebesar atau turut 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2026. Angka ini baru memenuhi 52 persen kebutuhan Kementerian sebesar Rp 1,2 triliun secara minimal,” kata Rosan.
Karena itu, Rosan berharap DPR memberikan dukungan agar tambahan anggaran sebesar Rp 578,93 miliar dapat disetujui. “Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan pimpinan serta anggota komisi XII yang terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp 578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Investasi tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp 1,2 triliun,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen yang dipaparkan dalam rapat, kebutuhan minimal anggaran 2027 terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp 579,95 miliar dan program penanaman modal serta hilirisasi sebesar Rp 624,12 miliar.
Target Investasi Naik pada 2027
Rosan mengatakan pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp 2.322,8 triliun. Target tersebut lebih tinggi sekitar 13,8 persen dibanding target investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun.
Menurut dia, target investasi yang terus meningkat sejalan dengan upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana arahan Presiden.
Ia menjelaskan kebutuhan investasi pada periode 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp 13.032,87 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 143 persen dibanding realisasi investasi dalam satu dekade terakhir.
Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengejar besaran investasi, tetapi juga kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Fokusnya mencakup penciptaan lapangan kerja, percepatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, hingga penguatan ekonomi daerah.
Realisasi Investasi Kuartal I Capai Rp 498,8 Triliun
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, realisasi investasi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp 498,8 triliun.
Menurut Rosan, capaian tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan setara 24,4 persen dari target investasi sepanjang 2026. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja langsung atau meningkat 18,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 248,8 triliun atau sekitar 49,9 persen dari total investasi. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 250 triliun atau sekitar 50,1 persen.
Dari sisi wilayah, investasi di Jawa mencapai Rp 251,3 triliun atau sekitar 50,4 persen, sedangkan investasi di luar Jawa berkontribusi 49,6 persen.
Empat provinsi terbesar tujuan investasi masih berada di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa, investasi terbesar tercatat di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.
Rosan juga menyoroti meningkatnya kontribusi investasi di sektor sumber daya alam (SDA). Pada triwulan I 2026, investasi sektor tersebut mencapai Rp 147,5 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional.
Industri pengolahan mineral masih mendominasi dengan kontribusi sekitar Rp 98,3 triliun. Selain itu, investasi juga mengalir ke sektor perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan.
Pemerintah, kata Rosan, terus mendorong investasi pada sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut.
Dari sisi negara asal investasi, Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026 dengan nilai investasi sekitar USD 4,6 miliar.
Posisi berikutnya ditempati Hong Kong sebesar USD 2,7 miliar, China USD 2,2 miliar, Amerika Serikat USD 1,3 miliar, dan Jepang USD 1 miliar.
Selain investor dari Asia, Rosan menyebut investasi dari Inggris, Belanda, dan Australia juga masih masuk dalam kelompok investor utama di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sumber investasi Indonesia tetap terdiversifikasi dari berbagai kawasan dunia.
Program Prioritas 2027
Untuk mendukung pencapaian target investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2027.
Beberapa di antaranya adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain guna meningkatkan akurasi serta transparansi layanan perizinan investasi.
Selain itu, pemerintah akan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS. Pada 2027, Kementerian ATR/BPN ditargetkan menambah cakupan RDTR di sekitar 400 kabupaten/kota.
BKPM juga berencana memperkuat Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di China dengan membuka perwakilan baru di Guangzhou, melengkapi kantor yang sudah beroperasi di Beijing. Langkah itu dilakukan seiring meningkatnya investasi asal China ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.