100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Memetakan Tantangan Berikutnya

Kabinet Merah Putih. Sumber: Website Resmi Kemensetneg RI.

Tidak terasa sudah hampir mendekati 100 hari menjelang berlangsungnya Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah berlangsungnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR/DPR RI, kabinet baru yaitu Kabinet Merah Putih mulai terlihat begitu sibuk menjalankan pemerintahan baru dengan segala adaptasi dari pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut juga terlihat dari Menteri Kabinet Merah Putih yang satu per satu ‘keluar masuk’ Gedung Parlemen Senayan Jakarta, mulai dari negosiasi kenaikan anggaran pada Rapat Kerja Rencana Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025, rapat dan konsultasi atas program-program unggulan yang akan direalisasikan oleh pemerintah, hingga membangun komunikasi yang lebih konstruktif antara pemerintah dan parlemen.

Memang sedikit berbeda di era Pemerintahan Joko Widodo yang hanya terdiri atas 4 Menteri Koordinator dan 30 Menteri Bidang, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya yaitu Kabinet Merah Putih terdiri atas 48 Menteri (7 Menteri Koordinator dan 41 Menteri teknis), 5 kepala badan, serta 56 Wakil Menteri. Jumlah ini belum termasuk Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Kepresidenan, dan lembaga negara lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

Konsekuensi dari bertambahnya jumlah kabinet tidak dilepas dari semakin besarnya beban negara. Bahkan, fenomena menteri berbondong-bondong bernegosiasi anggaran di Badan Anggaran DPR RI juga sempat menjadi sorotan publik. Mulai dari 7 Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih yang meminta kenaikan anggaran. 

Jumlah ini belum termasuk kementerian teknis lainnya yang bernegosiasi meminta tambahan anggaran dengan jumlah besar seperti Kementerian HAM yang ingin menambah anggaran menjadi 20 Triliun dari sebelumnya 64 Miliar, Kementerian PU yang meminta tambahan 60,6 Triliun, belum termasuk kementerian teknis lainnya yang mengajukan anggaran begitu fantastis. 

Fenomena Menteri rebutan anggaran di tengah gelagapannya APBN akhirnya menjadi pertanyaan serius, Apakah masing-masing kementerian sudah melibatkan Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional? Apakah anggaran yang diajukan adalah benar-benar untuk kebutuhan rakyat? atau apakah kenaikan ini karena beratnya membiayai program - program yang harus diberikan secara ‘cuma-cuma’ pada rakyat?

Pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk menyiapkan anggaran merealisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), membangun 3 juta rumah gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program-program prioritas lainnya. Di balik kata ‘gratis’ dalam program-program yang ingin direalisasikan memang mengakibatkan semakin besarnya beban anggaran negara. 

Contohnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berlangsung dilaksanakan sejak Januari 2025 kemarin. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan program MBG membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun agar tetap berjalan hingga akhir tahun. Artinya, sepanjang 2025, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, itu memerlukan anggaran Rp 210 triliun. 

Belum lagi, persoalan yang ditemukan di lapangan adalah bahwa pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Berbicara tata kelola sebagai pelaksanaan suatu program negara yang bersumber dari keuangan negara haruslah mengedepankan good governance. Artinya, seharusnya program atas nama pemerintah haruslah dibiayai melalui anggaran yang dianggarkan pemerintah juga, bukan menggunakan anggaran pribadi perseorangan.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang sedang berlangsung saat ini. Apakah program ini bisa konsisten hingga lima tahun ke depan mengingat besarnya anggaran yang harus disediakan setiap tahunnya untuk membiayai 82,9 juta jiwa selama lima tahun ke depan. 

Artinya dari sisi anggaran, pemerintah pusat juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah pembiayaan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota dimungkinkan untuk membantu pemerintah pusat merealisasikan program ini.

Program lainnya yang menjadi perhatian masyarakat adalah program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk orang-orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan alias yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tentu, juga publik bertanya-tanya, apakah program ini benar-benar gratis atau sekadar populis? Pertanyaan ini tentu menjadi realistis mengingat pemerintahan sebelumnya yang belum mencapai target pada program 1 juta rumah yang pernah dicanangkan oleh Presiden sebelumnya, Joko widodo.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mematangkan kembali, apakah memang membangun 3 juta rumah ini benar-benar gratis? Jangan sampai kata ‘gratis’ yang telah terbesit di telinga masyarakat akhirnya menaruh begitu harapan pada pemerintah, padahal dari sisi pemerintah sendiri belum bisa mematangkan apakah program ini bisa dapat berjalan dan terealisasi. 

Beberapa tantangan seperti sisi pasokan, skema pembiayaan dari negara, basis data riil kebutuhan rumah, kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran, juga masih perlu dimatangkan, sehingga program ini tidak semata-mata mencapai target kuantitatif saja, namun keberhasilan pemerintah menyediakan rumah yang layak huni.

Dari kacamata ekonomi, label program ‘gratis’ seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, program ini dapat mendorong konsumsi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan semacam ini dapat menambah beban utang negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, kacamata sosial, kebijakan ini mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama bagi kelompok marjinal. Namun, kesenjangan antar wilayah dalam pelaksanaan program menjadi tantangan besar. Daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan manfaat yang sama seperti wilayah perkotaan.

Pada seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran, publik menantikan langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program ini tidak hanya menjadi alat populisme, tetapi juga dirancang dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif, seperti efisiensi belanja negara dan penguatan basis pajak, tanpa membebani masyarakat kecil. 

Selain itu, implementasi program harus diawasi secara ketat untuk meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara. Tidak kalah penting, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam jangka panjang, sehingga kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat sesaat saja, tetapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran juga memberikan gambaran awal tentang arah kebijakan yang diunggulkan. Label ‘gratis’ yang diusung memang memberikan harapan baru bagi masyarakat, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan diintegrasikan dengan strategi pembangunan jangka panjang. 

Kabinet Merah Putih harus lebih mengedepankan aspek akademik dan teknokrasi dalam pengambilan kebijakan. Harapannya, kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan perencanaan yang baik (evidence based policy), mampu secara anggaran, dan layak secara tata kelola. Komunikasi yang lebih intensif dan konstruktif para Menteri Kabinet Merah Putih, sangat diperlukan untuk mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.