Kepemimpinan Inklusif: Memutus Ketimpangan SDM Berpendidikan Tinggi di Toba

Kabupaten Toba. Sumber: Foto Pribadi Nicholas Martua Siagian (Canva)

Kabupaten Toba merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Namun, seperti banyak daerah lain di Indonesia, Kabupaten Toba menghadapi tantangan besar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi. Ketimpangan SDM berpendidikan tinggi tidak hanya menghambat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tetapi juga memperlemah kualitas kepemimpinan lokal yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan strategis daerah.

Masyarakat di Kabupaten Toba, terutama di kawasan pedesaan, masih memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan tinggi yang berkualitas. Ketimpangan ini berkontribusi pada terbatasnya jumlah individu dengan kompetensi tinggi yang mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan di tingkat lokal. Ketidakseimbangan ini menciptakan jurang dalam partisipasi masyarakat, di mana hanya segelintir orang yang memiliki akses dan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah.

Ketimpangan SDM berpendidikan tinggi seringkali menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Kabupaten Toba, yang sebagian besar ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata, membutuhkan SDM yang mampu mendorong inovasi, memperkuat sektor-sektor strategis, serta mengoptimalkan potensi daerah untuk bersaing di tingkat nasional dan global. Namun, rendahnya tingkat partisipasi individu berpendidikan tinggi dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan sering kali membuat proses pembangunan berjalan lambat dan tidak merata.

Dalam konteks ini, pentingnya peningkatan partisipasi SDM berpendidikan tinggi tidak hanya dilihat dari perspektif angka dan statistik, tetapi juga dari bagaimana mereka dapat berperan dalam mendorong perubahan dan menciptakan kepemimpinan yang berintegritas di Kabupaten Toba. SDM berpendidikan tinggi memiliki kapasitas intelektual dan keahlian yang sangat dibutuhkan untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, mereka juga dapat menjadi agen perubahan yang mampu memotivasi masyarakat lokal untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Untuk memutus rantai ketimpangan SDM berpendidikan tinggi, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, menjadi kunci utama dalam mendorong partisipasi dan kepemimpinan yang lebih inklusif di Kabupaten Toba. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kepemimpinan lokal, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global.

Permasalahan Ketimpangan Pendidikan di Kabupaten Toba

Ketimpangan pendidikan di Kabupaten Toba mencerminkan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di wilayah ini, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan keberhasilan dalam pendidikan formal. Meskipun beberapa kawasan di Kabupaten Toba memiliki akses yang lebih baik ke sekolah dan fasilitas pendidikan, daerah pedesaan yang terpencil seringkali tertinggal akibat minimnya infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta terbatasnya sumber daya untuk mendukung proses belajar mengajar. Kondisi ini memperparah ketimpangan dalam pemerataan sumber daya manusia berpendidikan tinggi, yang akhirnya mempengaruhi peluang masyarakat di daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Usaha untuk mengatasi ketimpangan ini memerlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan penguatan kapasitas sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Toba.

Ketimpangan pendidikan di Kabupaten Toba juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya optimal dalam mendistribusikan sumber daya dan layanan pendidikan secara merata. Pemda Toba menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan secara adil, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, kebijakan pemda dalam rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah pedalaman, sehingga banyak sekolah di wilayah tersebut kekurangan guru yang berkualitas. Meski ada upaya dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru dan peningkatan fasilitas, tantangan lain seperti perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan guru belum sepenuhnya dijawab oleh kebijakan yang ada. Pemda Toba masih perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti pengembangan program pendidikan berbasis daerah, peningkatan insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap efektivitas program pendidikan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba, Kabupaten Toba pernah menduduki peringkat ke-7 tertinggi se- kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan tertinggi ke-2 di tingkat kabupaten pada tahun 2019, memiliki keunggulan dimensi pendidikan. Dimensi pendidikan ini terdiri dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hal tersebut tidak lepas dari persentase realisasi pengeluaran pemerintah selama tahun 2017-2019 pada bidang pendidikan selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2017, realisasi pengeluaran pemerintah terhadap bidang pendidikan mencapai 27,11 persen, pada tahun 2018 mencapai 25,92 persen, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 26,53 persen atau naik sekitar 2,35 persen.

Meski demikian, anga tersebut tidak merepresentasikan keadaan nyata yang di lapangan. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) seharusnya berbanding lurus dengan semakin tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja serta tingginya angka SDM berpendidikan tinggi di Kabupaten Toba. Jika melihat dari potensi sumber daya manusianya, penyerapan

tenaga kerja tahun 2019 di Kabupaten Toba didominasi oleh sektor pertanian (55,36 persen), sektor perdagangan (8,91 persen), sektor industri (6,49 persen), sektor konstruksi (6,03 persen), dan sektor pendidikan (5,77 persen). Tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian menjadi tantangan dan hambatan untuk kemajuan Kabupaten Toba, di satu sisi merupakan upaya pelestarian sektor pertanian dalam pengelolaan sumber daya alam, di satu sisi merupakan sebuah permasalahan karena lapangan pekerjaan yang hanya homogen.

Pemanfaatan Strategi 1FIW Dalam Mewujudkan Partisipasi dan Kepemimpinan Dalam Memutus Ketimpangan Sumber Daya Manusia Berpendidikan Tinggi

Peningkatan pendidikan tinggi di Kabupaten Toba memainkan peran krusial dalam membentuk partisipasi dan kepemimpinan yang efektif di daerah tersebut. Dengan memperbaiki akses dan kualitas pendidikan tinggi, masyarakat lokal dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan serta terlibat dalam pembangunan daerah. Pendidikan tinggi yang berkualitas juga membentuk generasi pemimpin yang memiliki wawasan luas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin dengan baik, menciptakan solusi yang inovatif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan pendidikan tinggi menjadi pondasi penting dalam menciptakan kepemimpinan yang berdaya saing serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Toba.

Pemanfaatan strategi One Focus Group Discussion In Weekend (1FIW) di Kabupaten Toba bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan kepemimpinan daerah. Melalui forum diskusi yang dilaksanakan secara berkala setiap minggu, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan lokal, menyampaikan aspirasi, serta berbagi ide dan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Strategi ini tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas kepemimpinan lokal dengan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara warga, pemimpin daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi yang terarah dan terstruktur ini memungkinkan pengambilan keputusan

yang lebih inklusif, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan baik. Selain itu, FGD mingguan membantu menciptakan rasa memiliki terhadap proses pembangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memupuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Toba. Strategi ini, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan kepemimpinan yang partisipatif dan kolaboratif.

Strategi pelaksanaan One Focus Group Discussion In Weekend (1FIW) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Pemuda (IPP) di Provinsi Sumatera Utara nantiya. Dengan melibatkan pemuda secara aktif dalam diskusi kelompok yang rutin, FGD menjadi wadah untuk bertukar ide, memecahkan masalah, serta membangun kesadaran kolektif tentang isu-isu penting seperti pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Proses diskusi yang intens dan terjadwal ini memungkinkan pemuda untuk menyuarakan aspirasi dan berkontribusi langsung dalam perumusan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini juga menciptakan ruang dialog yang inklusif, yang memperkuat rasa tanggung jawab dan kepemimpinan di kalangan pemuda. Dengan demikian, strategi ini efektif dalam mendorong peningkatan kapasitas pemuda, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda di Sumatera Utara.

Daftar Rujukan