Memperbaiki Komunikasi, Memperindah Reputasi Pemerintah Saat Ini

Ilustrasi Masalah Komunikasi - Sumber: Freepik

Memperbaiki Komunikasi, Memperindah Reputasi Pemerintah Saat ini - Video Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah Sarasehan Ekonomi di Jakarta yang menyinggung rencana strategis mengenai penghapusan kuota impor menarik untuk diperbincangkan. Sebagian masyarakat menanggapi serius dengan menganggapnya sebagai langkah yang terburu-buru, sementara lainnya menghubungkannya dengan agenda pasca-pertemuan dengan Donald Trump. Tentu, pemahaman berbeda yang diterima publik mengindikasikan adanya persoalan komunikasi pemerintah. Tak hanya tentang kasus kuota impor, kasus lain pun ada. Tulisan ini bukan untuk mengkritik Presiden Prabowo, bukan pula untuk menjelekkan pemerintah. Tulisan ini dibuat sebagai refleksi untuk sama-sama belajar membenahi komunikasi, baik oleh pemerintah atau rakyatnya. Mari kita duduk bersama dengan pikiran yang terbuka.

Komunikasi Kebijakan yang Belum Optimal

Dari berbagai laporan yang beredar, wacana penghapusan kuota impor disebut-sebut sebagai upaya untuk memberantas praktik korupsi dan favoritisme yang selama ini mengakar dalam sistem kuota, utamanya pada komoditas pangan. Ada harapan bahwa skema tarif yang lebih akuntabel akan menjadi penggantinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriana et al., (2019) terkait komoditas bawang merah sejatinya turut memperkuat argumen bahwa mekanisme tarif, asalkan dikomunikasikan secara tepat sasaran, berpotensi menjadi semacam katup pengaman terhadap gelombang impor.

Akan tetapi, informasi mengenai urgensi, skema alternatif, serta implikasi kebijakan tersebut bagi para petani maupun pelaku industri domestik tampaknya belum tersiar secara efektif ke telinga publik. Tidak ditemukannya narasi resmi yang utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat justru menjadi celah bagi berkembangnya berbagai spekulasi dan kesalahpahaman.

Rakyat berhak mendapatkan informasi yang valid dari pejabat. Pejabat pemerintah berkewajiban memberikan kebijakan yang bermanfaat untuk khalayak. Sayangnya, terkadang ada hal yang disampaikan terlalu terburu-buru sehingga menjadi celah ketidaknyamanan yang didengar oleh rakyat.

Kepercayaan Publik dan Tanggung Jawab untuk Menjaganya

Informasi yang belum matang terkait kebijakan kuota impor bukanlah satu-satunya peristiwa yang membuat respons beragam dari khalayak. Beberapa kejadian lain sempat memperlihatkan pola yang mirip, di mana pernyataan atau respons dari oknum pemerintah justru menyulut kontroversi dan secara bertahap mulai menjadi benalu yang menempel pada kepercayaan publik.

Publik tentu belum lupa akan kasus teror kepala babi yang dialamatkan kepada seorang jurnalis Tempo. Di saat masyarakat mengharapkan sikap yang tegas dan penuh empati dari pemerintah, respons "dimasak saja," memicu gelombang kemarahan. Kendati mungkin ada niat untuk tidak memberikan panggung kepada pelaku teror, pernyataan tersebut dirasakan publik sebagai sesuatu yang tidak sensitif dan merendahkan ancaman terhadap independensi pers.

Pemerintah saat ini dapat berdiri tegak atas restu dari publik. Publik tak berharap banyak, cukup berikan empati dan komunikasi terbuka, memberikan kalimat yang membuat tenang, itu dirasa sudah cukup. Walau mungkin di belakang, pemerintah harus bekerja keras mengusut hal yang menjadi kegaduhan. Namun, menenangkan rakyat adalah aspek emosional yang tampaknya penting dan perlu menjadi perhatian.

Mengurai Benang Kusut Miskomunikasi

Mari kita refleksi. Kerap kali, kebijakan-kebijakan strategis diumumkan ke publik tanpa disertai penjelasan yang memadai mengenai latar belakang, tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta dampak yang mungkin timbul. Informasi yang tersaji seringkali bersifat parsial sehingga memicu kebingungan.

Keputusan-keputusan penting seringkali diambil tanpa melalui proses dialog yang memadai dengan kelompok-kelompok yang akan terdampak langsung, seperti komunitas petani, kalangan industri, para akademisi, maupun elemen masyarakat sipil lainnya. Akibatnya, kebijakan terasa berjarak dan kurang merefleksikan aspirasi publik.

Penyampaian kebijakan yang sensitif pada saat-saat yang kurang menguntungkan, misalnya di tengah kelesuan ekonomi atau gelombang PHK, dapat memperburuk respons publik. Pemanfaatan saluran komunikasi yang tidak efektif juga membuat pesan gagal menjangkau audiens yang dituju.

Ketika kanal informasi resmi terasa lamban atau minim, media dan publik secara alami akan mencari sumber-sumber alternatif. Apabila narasi yang kemudian mendominasi lebih banyak negatif atau spekulatif, pemerintah akan kesulitan untuk membalikkan keadaan.

Alih-alih menanggapi kritik dengan data dan argumentasi yang kokoh, pemerintah atau para pejabatnya terkadang menunjukkan sikap defensif, meremehkan keresahan publik dengan retorika atau bahkan melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang mengkritik.

Memang, di dalam manajemen krisis ada strategi defensif dan itu tidak salah. Namun, tampaknya strategi itu harus disesuaikan dengan kondisi krisis yang hadir. Keterbukaan, empati, dan kalimat-kalimat yang menenangkan dari pemerintah dirasa lebih tepat ketimbang sikap defensif yang terlalu dominan.

Citra Pemerintah yang Didambakan

Komunikasi yang buruk antara rakyat dengan pemerintahnya adalah ancaman bagi reputasi pemerintah. Baik itu karena krisis dari rakyat ataupun dari oknum pejabat, keduanya menjadi penting untuk segera diselesaikan. Saat kebijakan dipersepsikan tidak berpihak pada kepentingan rakyat atau ketika sebuah keputusan terkesan diambil secara diam-diam tanpa sosialisasi yang memadai, maka citra pemerintah sebagai lembaga yang transparan dan bertanggung jawab akan terkikis.

Risiko terhadap reputasi akibat komunikasi yang gagal menyampaikan pesan yang sebenarnya sangatlah nyata. Pemerintah bisa saja dicap sebagai tidak populis, tidak transparan karena keputusan dianggap diambil secara tiba-tiba dan hanya menguntungkan segelintir kelompok, hingga pada akhirnya mengalami kemerosotan kredibilitas di mata publik.

Untuk memulihkan sekaligus menjaga marwah reputasi, pemerintah mutlak memerlukan sebuah strategi komunikasi yang terpadu. Strategi ini mencakup kampanye komunikasi publik yang bersifat edukatif guna memaparkan alasan serta manfaat jangka panjang dari sebuah kebijakan secara terbuka. Pelibatan aktif para pemangku kepentingan dalam forum-forum konsultasi juga menjadi sebuah keharusan. Di samping itu, keseragaman pesan dari seluruh pejabat terkait serta upaya pemantauan persepsi publik secara kontinu melalui berbagai platform menjadi elemen krusial untuk melakukan penyesuaian strategi komunikasi yang efektif.

Dari sudut pandang rakyat, tentu jangan gampang tersulut emosi. Sampaikan pendapat dengan bijak dan sesuai aturan yang berlaku. Pasti ada alasan di setiap hal yang terjadi. Setelah membertimbangkan dengan benar, barulah bertindak. Karena cita-cita membangun negara yang baik tidak lahir dari salah satu pihak. Pemerintah dan rakyatnya perlu bekerja sama dan berkomunikasi secara sehat.

Menimba Inspirasi dari Daerah, Merajut Citra dari Masyarakat Bawah

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), telah memberikan teladan bagaimana menjadi pemimpin yang berkomunikasi dengan terbuka dengan rakyat. Gaya kepemimpinannya yang "nyentrik” di media sosial menjadi perhatian, seperti saat menertibkan kawasan kumuh dengan langsung turun berdialog bersama warga yang menolak, atau ketika secara personal memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. KDM memperlihatkan sebuah model komunikasi yang humanis dan mengedepankan partisipasi. KDM berhasil mengoptimalkan media sosial bukan sekadar sebagai media pencitraan, melainkan sebagai sarana interaksi dengan masyarakat Jawa Barat.

Pendekatan yang bersifat personal dan mengutamakan dialog semacam ini selayaknya dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemimpin lainnya. Hal ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah lainnya untuk merancang narasi kebijakan yang lugas dan mudah dicerna, menyelenggarakan dialog publik yang substantif dan tulus sebelum sebuah kebijakan final diputuskan, serta memanfaatkan segenap saluran media yang ada untuk menjangkau sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara proaktif.

Pada hakikatnya, masalah komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya bukanlah sebatas persoalan pihak pemerintah yang sering salah di mata rakyat. Lebih dari itu, ia merupakan refleksi dari tata kelola informasi, kualitas pelibatan publik, serta tingkat kesediaan untuk mendengar. Mana waktunya berbicara, mana waktunya mendengar, keduanya perlu dipelajari baik oleh rakyat ataupun oleh pemerintah. Upaya perbaikannya bukan hanya demi menjaga polesan citra pemerintah, melainkan demi mempertahankan demokrasi yang bersandar pada restu serta kepercayaan rakyat. Tanpa komunikasi yang sehat, jurang pemisah antara pemerintah dan rakyatnya akan kian menganga, dan kepercayaan publik akan menjadi barang langka yang semakin sulit untuk didapat.