Peluang dan Tantangan dari Kebijakan Made in China 2025 Terhadap Indonesia

Sumber: AI generate

Pemerintah Tiongkok telah membuat rencana strategis pembangunan nasional dengan kebijakan Made in China 2025 pada tahun 2015. Kebijakan ini merupakan langkah awal Tiongkok untuk bergabung dengan negara-negara manufaktur utama menjadi manufaktur kelas dunia di tahun 2049 bersamaan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. MIC memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk modernisasi industri, pengembangan investasi domestik, kemandirian teknologi, peningkatan kualitas produksi, dan keberlanjutan yang ramah lingkungan. Tujuan tersebut akan membawa Tiongkok menjadi pemimpin global dalam hal industri berteknologi tinggi. Namun, dengan ambisi besar tersebut bagaimana dampak yang mungkin akan dirasakan terhadap Indonesia?

Kebijakan MIC 2025 dapat memberikan peluang yang bagus untuk Indonesia. Peluang ini didapatkan melalui kerjasama dan investasi yang memungkin adanya transfer teknologi sehingga industrial Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi. Tak hanya itu, untuk merealisasikan kebijakan tersebut Tiongkok membutuhkan bahan mentah seperti nikel dan batu bara sehingga permintaan terhadap barang mentah akan meningkat. Sebagai eksportir barang mentah, Indonesia tentunya akan diuntungkan dengan kenaikan penjualan dari barang mentah kepada Tiongkok.

Meskipun kebijakan MIC 2025 memberikan peluang yang menguntungkan bagi indonesia, kebijakan tersebut juga membawa risiko yang merugikan bagi Indonesia. Resiko tersebut antara lain:

1. Dominasi pasar domestik oleh barang-barang asal Tiongkok. Dominasi oleh Tiongkok akan menganggu persaingan antara pedagang lokal. Paling buruk dari dampak ini adalah matinya pedagang lokal karena kalah terhadap produk dan memungkinkan konsumen lebih memilih barang-barang yang berasal dari Tiongkok.

2. Ketergantungan terhadap teknologi Tiongkok. Ketergantungan teknologi dapat menekan kemampuan industri lokal untuk mengembangkan teknologinya dan hanya akan memperluas pasar Tiongkok.

3. Ketegangan politik antara Tiongkok dengan negara-negara Barat. Perang dagang terlihat jelas akibat dari ketegangan politik antara Tiongkok dan negara-negara Barat. Hal ini dapat memberikan dampak tidak langsung pada Indonesia karena pasar global yang terganggu. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan industrinya di tengah perang dagang yang terjadi sehingga tidak memberikan dampak besar pada industri maupun pasar lokal.

Melihat tantangan yang dihadapi, pemerintah harus menerapkan kebijakan

nyata untuk menjaga pasar domestiknya dari dampak negatif yang timbul dari kebijakan MIC ini. Meskipun memberikan tawaran peluang yang bagus bagi perkembangan Indonesia, pemerintah dalam hal membuat kebijakan harus melihat tantangan yang ada. Sehingga di tengah-tengah persaingan dagang yang ketat, Indonesia dapat ikut berperan penting dalam manufaktur dunia sekaligus menjaga pasar domestiknya.