Sistem Ekonomi Indonesia: Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Indonesia (Ilustrasi oleh Nina Abidah Ardelia)

Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli

Para ahli juga memberikan pendapatnya tentang sistem ekonomi. Berikut beberapa pengertian sistem ekonomi menurut para ahli.

Adam Smith

Menurut Adam Smith, sistem ekonomi adalah upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Mohammad Hatta

Menurut Mohammad Hatta, sistem ekonomi yang baik haruslah berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Dumairy

Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola dan filsafat hidupnya. Dia juga yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan.

Gilarso

Menurut Gilarso, sistem ekonomi merupakan cara yang digunakan untuk mengkoordinasikan perilaku keseluruhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Sehingga, menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, juga dapat menghindari terjadinya kekacauan.

Mc. Eachern

Menurut Mc. Eachern, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat.

Jenis-Jenis Sistem Ekonomi

Walaupun negara-negara di seluruh dunia menghadapi permasalahan ekonomi yang serupa, perbedaan dalam sistem pemerintahan, sumber daya alam, dan teknologi yang dimiliki menyebabkan setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis dari sistem ekonomi.

Jenis-Jenis Sistem Ekonomi (Ilustrasi oleh Nina Abidah Ardelia)

Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Sistem ekonomi tradisional berkaitan erat dengan adat istiadat. Negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah negara yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai tulang punggung utama dalam perekonomiannya. Dalam sistem ekonomi ini, produktivitas masyarakatnya masih rendah. Karena masyarakatnya bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak untuk diperjualbelikan.

Dalam sistem ekonomi tradisional, kelebihannya adalah terjaganya kelestarian lingkungan alam dan sumber daya karena tidak adanya eksploitasi yang berlebihan.

Namun, kelemahannya terletak pada kesulitan dalam kemajuan dan perkembangan peradaban, sering kali karena keterikatan yang kuat pada tradisi dan adat yang dapat menghambat penerimaan teknologi baru karena resistensi dalam masyarakat.

Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi). Tujuan dari sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Sistem ekonomi ini banyak diterapkan oleh negara-negara di benua Amerika dan Eropa, seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Jerman.

Kelebihan dari sistem ekonomi liberal adalah adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki motivasi untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu terciptanya ketidaksetaraan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang semakin besar, serta persaingan yang sengit dan monopoli dalam upaya merebut pasar.

Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan terkait produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan bersama. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando, yaitu Korea Utara, Rusia, Cina.

Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah negara menjamin kestabilan ekonomi masyarakat, serta memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengatur harga serta mengendalikan tingkat inflasi.

Namun, kelemahannya adalah potensi terhambatnya inovasi di masyarakat karena ketergantungan berlebihan pada solusi yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, masalah mungkin timbul jika negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya akibat konflik politik atau isu-isu internal lainnya.

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi campuran, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki peran dalam ekonomi. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, tetapi pemerintah juga memegang kendali dalam upaya mencegah dominasi penuh oleh sejumlah kecil individu atau kelompok. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia.

Kelebihan dari penerapan sistem ekonomi campuran meliputi peningkatan stabilitas ekonomi dan pencegahan monopoli pasar oleh kelompok tertentu.

Namun, kelemahannya terletak pada keuntungan sektor swasta yang kurang maksimal apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal, dan kadang-kadang terdapat ketidakjelasan dalam memahami batasan antara peran pemerintah dan swasta dalam sektor ekonomi.

Meskipun secara umum hanya ada empat jenis sistem ekonomi, namun setiap negara sering kali memiliki kebijakan khusus yang menghasilkan perbedaan tertentu. Oleh karena itu, tidak jarang melihat beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi yang sama, tetapi memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Sebagai contoh, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, namun dengan karakteristik khusus yang disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan dari sistem ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila telah diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal melibatkan aspek fisik, lokasi geografis, sumber daya alam, dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, faktor-faktor eksternal mencakup perkembangan teknologi, situasi ekonomi dan politik global, serta stabilitas keamanan dunia.

Pemerintah Indonesia memilih sistem ekonomi Pancasila karena melihatnya sebagai sebuah representasi dari prinsip demokrasi ekonomi.

Karakteristik Sistem Ekonomi di Indonesia

Berikut adalah karakteristik sistem ekonomi di Indonesia.

1. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai kegiatan bersama-sama (gotong royong) dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Produksi produk-produk penting yang dikuasai oleh negara semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

4. Sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran yang disebut juga sistem ekonomi Pancasila.

5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

6. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan swasta, agar terhindar dari praktik-praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, dan mafia perdagangan. Tujuannya, agar dapat menegakkan keadilan di tengah masyarakat.