Resesi, Indonesia dan Tanggapan Pemerintah

sumber: nusadaily.com

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia beberapa bulan terakhir membuat banyak negara kelimpungan. Dan hal ini pun terjadi di Indonesia yang dibayang-bayangi oleh resesi, salah satu penyebabnya karena nilai tukar rupiah yang melemah. Sebelumnya, resesi merupakan suatu kondisi menurunnya aktivitas ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan secara signifikan.

Pakar ekonom Julius Shiskin (1974) mendefinisikan resesi sebagai kondisi penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut. Menurutnya, ekonomi yang sehat tentu berkembang dari waktu ke waktu, sehingga jika dalam suatu negara mengalami produksi yang menyusut selama setengah periode maka terdapat masalah utama yang serius.

Penyebab Resesi

Dari beberapa faktor di atas, Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang mengalami resesi atau minus dalam dua kuartal berturut-turut karena kontraksi pertumbuhan sebesar minus 3.49 persen pada kuartal III, setelah sebelumnya minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Ditambah melansir dari situs BPS, pada September 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,85. Dari 90 kota IHK, 56 kota mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pengumuman PDB di Jakarta menyatakan bahwa secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal I-2020, kuartal II-2020, dan kuartal III-2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,03 persen year-on-year. Pada kondisi seperti ini, diperlukan kebijakan yang membuka potensi agar bisa keluar dari ancaman krisis ekonomi, seperti mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi positif di masa mendatang untuk memulihkan perekonomian nasional.

Upaya Pemulihan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Anggota Komite IV DPD yang dilakukan secara virtual mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalami adaptasi dan fleksibilitas dari masing-masing sektor dan mengamati beberapa program PEN yang bisa dipercepat pada kuartal keempat untuk terus membantu proses pemulihan.

Sementara Menkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesiapada kuartal keempat sebesar minus 2,9 persen hingga minus 0,9 persen. Itu artinya, Indonesia diperkirakan menutup tahun 2020 pada angka pertumbuhan ekonomi minus.

Bank Indonesia akan mengimplementasikan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap baik dan berdaya tahan. Hal ini dimulai dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman Covid-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Oleh: Nindi Aulia Putri / Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta